China dan Prancis menjadi dua negara yang menolak negosiasi terhadap penerapan tarif impor baru dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Bahkan China justru membalas tarif impor tambahan bagi AS.
Untuk tarif impor tambahan China ke AS, sebagai balasan, China menerapkan tarif yang sama yakni 34 persen untuk semua barang yang dijual AS ke China.
“Tarif tambahan ini akan mulai diberlakukan pada 10 April 2025,” kata Kementerian Keuangan China dikutip dari Reuters.
‘Serangan balasan’ ini dilakukan karena China mendapat dua kali tarif impor, yakni 20 persen dan 34 persen.
“Tujuan pemerintah China dalam menerapkan kontrol ekspor atas barang-barang terkait sesuai dengan hukum adalah untuk lebih melindungi keamanan dan kepentingan nasional, serta memenuhi kewajiban internasional seperti non-proliferasi,” lanjut Kementerian Perdagangan China.
China juga melakukan pembatasan ekspor logam tanah jarang ke AS, berlaku untuk jenis rendah hingga menengah, termasuk samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium, dan yttrium. Kebijakan ini sudah berlaku mulai 4 April 2025.
Selain itu, China juga menambahkan 16 entitas AS ke dalam daftar kontrol ekspornya yang melarang ekspor barang-barang dengan penggunaan ganda (dual-use) kepada perusahaan-perusahaan yang terkena dampak. Lalu terdapat 11 perusahaan AS lainnya dimasukkan dalam daftar “entitas tidak dapat diandalkan” (unreliable entities), yang memungkinkan Beijing mengambil tindakan hukuman terhadap entitas asing.
Selain China, Prancis juga meminta perusahaan untuk tidak memberikan keuntungan kepada AS. Sebelumya, Presiden Emmanuel Macron juga telah mendesak perusahaan Prancis menangguhkan investasi AS sebagai respons atas tarif dagang yang ditetapkan Presiden Donald Trump.
“Kami mengimbau patriotisme,” kata Menteri Ekonomi Eric Lombard dikutip dari AFP.
“Jelas bahwa jika perusahaan besar Prancis setuju membuka pabrik di Amerika Serikat, itu akan memberikan satu poin yang menguntungkan Amerika,” lanjutnya.
Pemerintah Prancis mengungkap balasan harus berasal dari Uni Eropa. Lombard menyebut pembalasan Uni Eropa tidak mesti akan berbentuk tarif balasan. Nantinya balasan dapat berbentuk cara lain.