JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta semua pihak yang menolak pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI hingga menggelar aksi demonstrasi untuk menahan diri.
Hal itu disampaikan Puan saat ditanya mengenai demonstrasi besar-besaran menolak RUU TNI di berbagai daerah yang berujung bentrok dengan aparat, tak terkecuali di depan Gedung DPR RI.
“Saya berharap semuanya bisa menahan diri dan tentu saja kami DPR RI,” ujar Puan, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Politikus PDI-P itu menegaskan bahwa DPR RI dan pemerintah akan menyosialisasikan hasil RUU TNI yang telah disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis (20/3/2025) kemarin.
Baca juga: Jokowi Akui Punya Hubungan yang Hangat dengan Puan Maharani
Puan berharap langkah ini dapat membuat masyarakat memahami apa saja aturan-aturan yang direvisi dalam RUU TNI yang telah disahkan.
“Sehingga publik, masyarakat bisa segera mengetahui isinya tanpa kemudian ada kecurigaan atau kesalahpahaman, Insya Allah secepatnya,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengesahkan Revisi UU (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU).
Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Baca juga: Jokowi Tanyakan Hasil Pengesahan RUU TNI ke Puan Maharani Saat Bukber
Rapat pengesahan RUU TNI menjadi UU yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani itu berlangsung di tengah gelombang penolakan masyarakat.
Adapun RUU TNI ini mencakup perubahan empat pasal, yakni Pasal 3 mengenai kedudukan TNI, Pasal 7 soal tugas pokok TNI, Pasal 53 soal usia pensiun prajurit, serta Pasal 47 berkaitan dengan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil.