JAKARTA, KOMPAS TV – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono merespons Indonesia telah resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS, kelompok ekonomi berkembang yang didirikan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
Menurut dia, Indonesia tetap tak boleh berpihak ke blok militer manapun, meski telah bergabung ke BRICS.
Dirinya mengingatkan agar pemerintah tetap menjunjung tinggi politik bebas aktif tanpa mengambil sikap yang ekstrem atau mengikuti salah satu blok kekuatan.
Baca Juga: Kemlu: Keanggotaan Indonesia di BRICS Wujud Komitmen pada Tatanan Global yang Berkeadilan
“Itu (politik bebas aktif) adalah konstitusi Indonesia, tidak bisa diubah sewaktu-waktu,” kata Dave kepada Kompas.tv, Selasa (7/1/2025).
Politikus Partai Golkar itu mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait BRICS tersebut.
“Sebuah terobosan baru dan berani oleh Presiden Prabowo untuk menaikkan daya tawar dan posisi Indonesia di berbagai macam forum multilateral dan menegaskan sikap kita sebagai sahabat akan semua bangsa,” ujarnya.
Kepastian ini diumumkan oleh pemerintah Brasil, yang saat ini memegang presidensi BRICS, pada Senin (6/1/2025) waktu setempat.
Sebelumnya, pencalonan Indonesia sebagai anggota BRICS telah disetujui dalam pertemuan puncak kelompok tersebut pada Agustus 2023.
“Pemerintah Brasil menyambut baik kehadiran Indonesia dalam BRICS,” demikian pernyataan resmi pemerintah Brasil dikutip dari The Associated Press.
Mereka menyoroti posisi strategis Indonesia sebagai negara dengan populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Baca Juga: Presiden Prabowo Ungkap Alasan Indonesia Ingin Gabung BRICS dan OECD: Kita Ingin Cari yang Terbaik
“Dengan jumlah penduduk dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki komitmen yang sama dengan negara-negara anggota lainnya untuk mereformasi lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif untuk memperdalam kerja sama Selatan-Selatan,” kata pernyataan tersebut.