jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menemukan sejumlah catatan saat meninjau pelaksanaan perdana Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Bosowa Bina Insani Kota Bogor, Senin (6/1).
“Ada beberapa catatan, tadi ada anak TK agak kesulitan memotong ayam, karena itu mungkin ke depan akan diperbaiki sajian daging akan berbentuk fillet atau irisan-irisan,” ungkapnya.
Kemudian, kata dia, program MBG ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak sekolah, melainkan juga membangun solidaritas dari setiap kali makan bersama.
Catatan terakhir, Program MBG harus meningkatkan perekonomian melalui penyediaan makanan di masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah.
“Perekonomian daerah akan bergulir di sini, karena tadi seperti disampaikan di teman-teman pelayanan, bahwa ini vendor UMKM lokal semua, nanti insya Allah perekonomian daerah akan bangkit, akan ada perhitungan positif bagi pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bima Arya yang juga mantan Wali Kota Bogor.
Bosowa Bina Insani juga menjadi satu dari dua SPPG yang ada di Kota Bogor. SPPG Bina Insani melayani 10 sekolah dengan jumlah 2.983 siswa.
Sedangkan satu dapur lainnya, yaitu SPPG Tanahsareal melayani 15 sekolah di Kota Bogor dengan jumlah 3.018 siswa.
Bima Arya menyebutkan Kemendagri RI memastikan seluruh pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional selaku pelaksana MBG agar memahami secara teknis sistem yang dijalankan secara nasional.
“Kami melihat, sistem ini terbangun dengan baik, tidak saja dalam hal kesiapan dapur, tapi juga kandungan gizi yang disiapkan bagi anak-anak. Tentu masih ada beberapa perbaikan ke depan, terkait dengan bentuk kerja sama yang mungkin berbeda-beda di setiap daerah,” jelasnya.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah beroperasi.
Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo.
Selanjutnya, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.
Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.
Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. (antara/jpnn)