JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat militer Khairul Fahmi menilai, mutasi dan rotasi terhadap 300 perwira tinggi (Pati) TNI yang baru diterbitkan merupakan bagian dari konsolidasi Presiden Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi.
“Sulit untuk menepis anggapan bahwa pergantian ini merupakan bagian dari konsolidasi Presiden Prabowo sebagai Panglima Tertinggi TNI,” kata Khairul kepada Kompas.com, Senin (9/12/2024) malam.
Mutasi besar-besaran ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545/XII/2024 yang diteken Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 6 Desember 2024.
Dalam surat itu, ada ratusan Pati TNI yang menempati pucuk pimpinan jabatan terkena mutasi dan rotasi, antara lain Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Panglima Kostrad (Pangkostrad), dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).
Baca juga: Mutasi Pati TNI Terbesar di Awal Pemerintahan Prabowo
Meski demikian, konsolidasi seperti ini dianggap bukan hal aneh, terutama di awal pemerintahan baru.
Menurut Khairul, langkah ini lazim dilakukan untuk menyelaraskan dinamika internal TNI dengan prioritas politik dan pertahanan negara.
Selain itu, guna memastikan figur yang menjabat sejalan dengan visi dan kebijakan strategis presiden sebagai panglima tertinggi.
“Konsolidasi ini diperlukan untuk menyelaraskan visi pemerintahannya dengan pelaksanaan di lapangan, sekaligus memastikan seluruh kebijakan pertahanan dapat dijalankan dengan efektif,” ungkap Khairul..
Baca juga: Panglima Mutasi 300 Pati TNI: Ada Pangkogabwilhan, Danpaspampres, dan Pangkostrad
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) ini mencontohkan upaya konsolidasi Presiden Prabowo yang terlihat dalam pergantian Pangkostrad Letjen TNI Mohamad Hasan ke Letjen TNI Mohammad Fadjar.
Fadjar sebelumnya merupakan Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Dankodiklat) TNI.
Sedangkan Hasan dimutasi sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Dankodiklatad).
“Penggantian Panglima Kostrad yang baru menjabat selama lima bulan menjadi salah satu sorotan utama. Kostrad adalah salah satu komando strategis TNI AD yang memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas nasional, sehingga posisi ini dianggap sangat strategis baik dari perspektif militer maupun politik,” nilai Khairul.
Di sisi lain, ia juga melihat mutasi dan rotasi jabatan kali ini menunjukkan reorientasi pola komando di tubuh TNI.
Khairul menyebutkan, hal ini terlihat dalam pergantian posisi Pangkogabwilhan I yang kini dipegang perwira TNI Angkatan Darat (AD).
Sebelumnya, posisi ini lazimnya dipercayakan kepada perwira TNI Angkatan Laut (AL) yang mencerminkan wilayah kerja Pangkogabwilhan I meliputi Laut Natuna Utara, salah satu kawasan strategis dengan potensi konflik terkait sengketa Laut China Selatan.
Baca juga: Panglima TNI Ganti Atase Pertahanan di 11 Negara
“Namun, langkah menempatkan perwira TNI AD ini menunjukkan adanya perubahan pola yang mencerminkan fleksibilitas baru dalam struktur komando. Pengisian jabatan strategis kini tampaknya lebih berfokus pada kebutuhan operasional dan visi jangka panjang, ketimbang sekadar mengikuti pola tradisional berdasarkan matra,” kata Khairul.
“Penempatan perwira TNI AD merefleksikan kebutuhan akan pendekatan baru dalam menghadapi tantangan di kawasan ini, misalnya memperkuat integrasi operasi darat dengan operasi laut untuk memastikan respons yang lebih menyeluruh. Langkah ini juga dapat dipandang sebagai sinyal memberikan peluang yang lebih luas bagi semua matra untuk berkontribusi di berbagai lini strategis,” ujar dia.
Adapun jabatan Pangkogabwilhan I kini diisi oleh Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sebelumnya menjabat Staf Ahli bidang Ekonomi Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).
Adapun Laksdya TNI Rachmad Jayadi, yang sebelumnya Pangkogabwilhan I, kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.
Baca juga: Mutasi Perwira Tinggi TNI, Panglima Ganti Gubernur Akmil dan AAL