KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terhadap barang-barang mewah memunculkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai, bila dilihat sekilas, memang kebijakan pajak ini hanya akan mempengaruhi kalangan atas atau mereka yang mampu membeli barang-barang mewah.
Namun, bisa bila ditelaah lebih dalam, Achmad menyebut, dampak dari kebijakan ini tidak sesederhana itu.
Baca Juga: Penerapan PPN 12% untuk Barang Mewah Bakal Bebani Pengusaha
“Peningkatan tarif PPN untuk barang mewah, meskipun secara langsung menyasar kelompok ekonomi atas, juga akan memberikan dampak yang merambat ke kelompok masyarakat menengah dan kecil,” tutur Achmad dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/12).
Ia membeberkan, dalam konteks pajak, barang mewah biasanya mencakup produk seperti kendaraan bermotor premium, perhiasan, barang elektronik mahal, dan properti dengan nilai tertentu.
Namun, batasan nilai barang yang dianggap mewah sering kali tidak sesuai dengan daya beli masyarakat pada tingkat menengah ke bawah.
Achmad mencontohkan, dalam situasi inflasi atau kenaikan harga barang, produk yang sebelumnya dianggap sebagai kebutuhan sekunder dapat dengan mudah masuk ke kategori barang mewah.
Baca Juga: Pengamat: Potensi Penerimaan dari PPN 12% untuk Barang Mewah hanya Rp 1,7 Triliun
Misalnya, beberapa barang elektronik seperti ponsel kelas menengah atas yang sering digunakan untuk bekerja atau pendidikan kini bisa dikenakan pajak yang lebih tinggi.
“Hal ini menunjukkan bahwa definisi barang mewah cenderung kabur dan dapat bergeser seiring waktu, yang pada akhirnya menyulitkan masyarakat menengah ke bawah,” ungkapnya.
Lebih detail, Achmad membeberkan alasan kebijakan PPN 12% untuk barang mewah akan berimbas pada masyarakat kecil adalah, dampak kebijakan melalui mekanisme ekonomi yang disebut spillover effect.
Artinya, ketika barang-barang yang terkait dengan barang mewah mengalami kenaikan harga, biaya hidup secara keseluruhan juga meningkat.
Misalnya saja, kenaikan tarif PPN pada kendaraan bermotor mewah dapat mempengaruhi biaya logistik dan transportasi barang kebutuhan pokok. Akhirnya, konsumen dari semua lapisan ekonomi harus membayar harga yang lebih tinggi untuk barang kebutuhan sehari-hari.
Baca Juga: Tarif PPN Tetap Naik Jadi 12% di 2025, Prabowo: Hanya untuk Barang Mewah
“Kelompok kecil juga sering kali bekerja di sektor-sektor yang mendukung konsumsi barang mewah. Ketika permintaan barang mewah menurun akibat kenaikan pajak, pekerjaan mereka pun ikut terdampak,” tambahnya.
Maka dari itu, Achmad berharap, pemerintah bisa menjelaskan dengan detail terkait batasan yang jelas mengenai barang apa saja yang termasuk dalam kategori mewah. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan pengenaan pajak pada barang yang sebenarnya merupakan kebutuhan bagi masyarakat menengah.
Di samping itu, ia juga menilai, dari pada pemerintah menggunakan tarif flat sebesar 12% untuk semua barang mewah, pemerintah dapat memberlakukan tarif pajak progresif berdasarkan nilai barang.
“Semakin tinggi nilai barang, semakin besar tarif pajaknya. Pendekatan ini akan lebih adil dan tidak terlalu membebani kelompok masyarakat menengah,” ungkapnya.
Baca Juga: PPN 12% Berlaku di 2025, Ini Rekomendasi Banggar DPR untuk Bantu Kelas Menengah-Bawah
Lebih lanjut, untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif bagi produsen lokal yang memproduksi barang serupa dengan barang mewah impor. Hal ini tidak hanya akan mendukung industri lokal tetapi juga menyediakan alternatif yang lebih terjangkau bagi konsumen.
Kemudian, Achmad meminta agar pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menaikkan harga barang secara tidak wajar. Pengawasan yang ketat harus dilakukan untuk menjaga keadilan dalam penerapan pajak.