SEOUL, KOMPAS.com – Kenapa Korea Selatan darurat militer dijelaskan oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Ia pada Selasa (3/12/2024) mengatakan, perintah tersebut diberlakukan untuk melindungi negara dari kekuatan komunis.
Yoon menyebut, ia bertindak untuk melindungi demokrasi liberal negaranya dari elemen-elemen anti-negara dan ancaman yang ditimbulkan oleh Korea Utara.
Ia tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis tetap berperang dengan Pyongyang yang memiliki senjata nuklir.
Baca juga: Darurat Militer Korsel Dibatalkan, Ini Pernyataan Lengkap Presiden Yoon Suk Yeol
“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara. Dengan ini saya mengumumkan darurat militer,” kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dikutip dari kantor berita AFP.
“Tanpa memperhatikan mata pencarian rakyat, partai oposisi melumpuhkan pemerintahan semata-mata demi pemakzulan, penyelidikan khusus, dan melindungi pemimpin mereka dari keadilan,” tambahnya.
Meski tak terduga, darurat militer Korea Selatan kali ini nyatanya diumumkan saat Partai Kekuatan Rakyat yang dipimpin Yoon bersitegang dengan oposisi utama, yaitu Partai Demokrat, mengenai RUU anggaran tahun depan.
Pada pekan lalu, anggota parlemen oposisi menyetujui rencana pengurangan anggaran secara signifikan melalui komite parlemen.
Pihak oposisi telah memangkas sekitar 4,1 triliun won dari anggaran 677 triliun won yang diusulkan Yoon untuk tahun depan, yang membuat Presiden mengeluh bahwa semua anggaran utama yang penting untuk fungsi inti negara sedang dipotong.
Baca juga: Presiden Korea Selatan Nyatakan Akan Cabut Darurat Militer, Hanya Beberapa Jam Berlaku
“Majelis Nasional kita menjadi surga bagi para penjahat, sarang kediktatoran legislatif yang berupaya melumpuhkan sistem peradilan dan administratif, serta menumbangkan tatanan demokrasi liberal kita,” imbuh Yoon.
Presiden menuduh anggota parlemen oposisi memangkas semua anggaran utama yang penting bagi fungsi inti negara, seperti memerangi kejahatan narkoba dan menjaga keamanan publik.
“Mengubah negara menjadi surga narkoba dan negara dengan kekacauan keamanan publik,” kecamnya.
Yoon lalu menjuluki oposisi—yang memegang mayoritas di parlemen beranggotakan 300 orang—sebagai kekuatan anti-negara yang berniat menggulingkan rezim.
“Saya akan mengembalikan negara ke keadaan normal dengan menyingkirkan kekuatan anti-negara sesegera mungkin,” ucapnya.
Namun, pada gilirannya, Presiden Yoon telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu (4/12/2024), hanya beberapa jam setelah dia memberlakukan situasi atau perintah tersebut.
Baca juga: Warga Korea Selatan Tolak Darurat Militer, Takut Situasi Memburuk
Darurat militer Korsel dibatalkan
Yoon pada Rabu menyatakan, akan mencabut perintah darurat militer setelah anggota Parlemen dengan suara bulat menolak keputusannya.
Pencabutan darurat militer Korea Selatan disetujui oleh pemungutan suara kabinetnya tak lama setelah itu.
“Beberapa saat yang lalu, ada permintaan dari Majelis Nasional untuk mencabut keadaan darurat, dan kami telah menarik militer yang dikerahkan untuk operasi darurat militer. Kami akan menerima permintaan Majelis Nasional dan mencabut darurat militer melalui rapat Kabinet,” kata Yoon dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi Korea Selatan, dikutip dari CNN.
Sementara itu, Alan Yu, mantan diplomat AS di Asia yang sekarang bekerja di Center for American Progress, mengkritik keputisan Presiden Yoon untuk memberlakukan darurat militer Korea Selatan.
“Yang jelas, Yoon merupakan pemimpin yang sangat tidak populer dan tidak efektif dan dia mengalami kesulitan untuk mendapatkan dukungan publik untuk apa pun yang dia coba lakukan,” katanya.
“Penggunaan darurat militer terasa hampir seperti langkah putus asa untuk mencoba keluar, baik dari segi politik maupun kebijakan, namun hal ini sangat buruk dalam kedua hal tersebut,” tambahnya.
Baca juga: Ricuh di Korea Selatan Usai Darurat Militer, Massa Paksa Masuk Parlemen