KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengumuman Presiden Prabowo Subianto tentang tambahan gaji atau pendapatan untuk guru honorer di seluruh Indonesia menimbulkan polemik. Pasalnya, penambahan gaji guru honorer yang akan berlaku mulai tahun 2025 menimbulkan salah pengertian bagi banyak pihak. Lalu, seperti apa tambahan gaji / pendapatan guru honorer tersebut?
Presiden Prabowo mengumumkan guru honorer akan mendapatkan tambahan gaji sebesar Rp 2 juta dari negara mulai tahun 2025. Namun, hanya guru honorer dengan syarat tertentu yang bisa mendapatkan tambahan gaji Rp 2 juta.
Ada yang menilai, tambahan gaji Rp 2 juta untuk guru honorer itu adalah kebijakan baru. Namun, ternyata penilaian itu keliru.
Pasalnya, selama ini sudah ada tambahan gaji untuk guru honorer yang memenuhi syarat tertentu.
Dilansir dari Kompas.com, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menjelaskan tambahan gaji untuk guru honorer tersebut memang sebesar Rp 2 juta. Jumlah itu lebih besar dari tambahan gaji guru honorer yang selama ini telah berlaku yakni sebesar Rp 1,5 juta.
Dengan demikian, angka kenaikan tambahan gaji guru honorer mulai tahun 2025 hanya sebesar Rp 500.000. Menurut Hasan, kenaikan tunjangan Rp 500.000 memang akan dirasakan oleh guru honorer yang sudah memiliki sertifikasi guru berupa Pendidikan Profesi Guru (PPG) di tahun-tahun sebelumnya.
Namun, kenaikan Rp 2 juta tetap akan dirasakan oleh guru yang baru mendapat sertifikasi pada tahun 2025, mengingat kenaikan ini bakal berlangsung mulai tahun depan. “Kalau guru yang sudah punya sertifikat sebelum tahun 2024 dia kan memang sudah punya tunjangan. Guru non ASN yang punya sertifikasi kan memang sudah punya tunjangan Rp 1,5 juta. Nah, dia nanti 2025 jadi Rp 2 juta,” ucapnya di Kantor Presiden, Senin.
“Tapi guru non ASN yang baru mendapatkan sertifikat di tahun 2024. Nanti mereka langsung dapat tambahan tunjangan sebesar Rp 2 juta. Jadi dia enggak merintis dari Rp 1,5 (juta) dulu, dia langsung Rp 2 juta,” imbuhnya.
Baca Juga: UMP 2025 Naik 6,5%, Ini Perhitungan UMP Jakarta, Jabar, Banten, Jateng, Jatim
Hasan menjelaskan, setidaknya ada 600.000 guru baik ASN maupun non-ASN yang mendapat sertifikat pada tahun depan. Mereka, kata dia, turut mendapat tunjangan Rp 2 juta mengingat kenaikan tunjangan diperoleh oleh guru honorer yang sudah tersertifikasi. “Tahun 2024 ada sekitar 600.000 guru ASN maupun non ASN yang dapat sertifikat tahun 2025,” beber dia.
Hal yang sama, lanjut Hasan, juga terjadi untuk guru ASN tersertifikasi yang mendapat tunjangan 1 kali gaji. Hal ini akan dirasakan oleh para guru yang baru mendapat tunjangan tersebut pada tahun 2025. “Guru ASN yang punya sertifikat 2024 memang mereka sudah punya tunjangan sebesar 1 kali gaji. Guru ASN ini kan banyak, yang baru dapat sertifikat tahun 2024 kan jumlahnya ratusan ribu. Nah mereka ini yang dapat tambahan tunjangan sebesar 1 kali gaji,” tutur dia.
Hasan mengingatkan, kenaikan nominal itu harus dilihat dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto sudah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non ASN menjadi Rp 81,6 triliun pada tahun 2025, atau naik sekitar Rp 16,7 triliun.
“Jadi yang perlu diingat itu adalah komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tambahan dana kesejahteraan guru itu kan Rp 16,7 T. Ratusan ribu guru yang dapat peningkatan kesejahteraan dari sana,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan honorer mulai tahun 2025. Pengumuman kenaikan gaji guru PNS & PPPK serta honorer disampaikan dalam peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11).
Gaji guru ASN (PNS dan PPPK) akan naik sebesar satu kali gaji pokok. Lalu, gaji guru honorer akan menerima tambahan gaji sebesar Rp 2 juta.
“Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN naik pada tahun 2025 menjadi Rp 81,6 triliun, naik Rp 16,7 triliun,” kata Prabowo.
Presiden juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 akan dilaksanakan PPG untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 atau S1.
Namun, Prabowo menyoroti masih adanya 249.623 guru yang belum berpendidikan D4 atau S1. Oleh karena itu, mulai tahun 2025, pemerintah akan memberikan bantuan pendidikan secara bertahap bagi mereka untuk melanjutkan studi ke jenjang tersebut.
Baca Juga: Lupa Bawa Dompet? Cek Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Di ATM BCA, BNI, BRI, Mandiri
Selain itu, pemerintah tengah membahas pemberian bantuan tunai (cash transfer) bagi guru non-ASN yang belum memiliki sertifikasi. Besaran bantuan dan jumlah penerimanya akan diumumkan pada tahun 2025.
“Sekarang oleh BPS sedang dihitung dan dicari nama dan alamat persis siapa yang berhak menerima manfaat tersebut,” jelas Prabowo.
Di sisi lain, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan mutu dan pemerataan layanan pendidikan. Untuk itu, pada tahun 2025 disiapkan anggaran sebesar Rp 17,15 triliun untuk rehabilitasi dan renovasi 10.440 sekolah negeri. “Dananya (ditransfer) langsung ke sekolah-sekolah,” tambah Prabowo.
Syarat guru honorer mendapat gaji Rp 2 juta
Dilansir dari Kompas.com, gaji atau tunjangan profesi guru honorer atau non-ASN tersebut harus memenuhi syarat tertentu. Syarat tersebut adalah telah memiliki sertifikasi/pendidikan profesi guru (PPG).
Artinya, guru honorer yang belum tersertifikasi perlu mengikuti pendidikan profesi guru agar bisa mendapatkan sertifikasi dan bisa ikut dinaikkan penghasilannya. Pemerintah juga menyiapkan anggaran kesejahteraan guru ASN dan non-ASN yang akan dialokasikan untuk kegiatan sertifikasi bagi para guru di seluruh daerah.
Tonton: Pilihan Saham Sebelum Window Dressing
Dikutip dari Kompas.id (28/11/2024), guru yang belum tersertifikasi diimbau untuk segera mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) agar mendapatkan kenaikan tunjangan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan 600.000 guru mengikuti PPG untuk tahun 2024 dan 800.000 guru pada 2025.
Berdasarkan data Kemendikdasmen, jumlah guru yang tersertifikasi di Indonesia pada 2023 ialah 1,3 juta orang, dan jumlah guru yang belum tersertifikasi sekitar 1,5 orang.
Pemerintah juga akan meningkatkan kompetensi guru dengan memberikan bantuan untuk para guru yang melanjutkan studi ke jenjang diploma 4 (D-4) atau strata 1 (S-1) secara bertahap.
Data Kemendikdasmen memperlihatkan, terdapat sekitar 295.000 guru yang belum mencapai jenjang tersebut. Mulai 2025, akan diperlakukan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas yang lebih sederhana. Sehingga, para guru tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk memenuhi pengelolaan kinerja.
Baca Juga: Penduduk Indonesia TW 2 2024 282 Juta, Ini Cara dan Syarat Membuat KTP yang Hilang,
Mulai tahun 2025