Respons Effendi Simbolon Usai Dipecat PDIP karena Kongkalikong dengan Jokowi Dukung Ridwan Kamil
TRIBUNKALTIM.CO – Politisi senior Effendi Simbolon dipecat PDIP karena kongkalikong dengan Jokowi untuk mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.
Menurut Juru Bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro, PDIP pecat Effendi Simbolon karena berkomunikasi dengan Jokowi dan kemudian mendukung Ridwan Kamil-Suswono yang berbeda dengan keputusan partai di Pilkada Jakarta 2024.
Bagaimana respons Effendi Simbolon yang dipecat PDIP lantaran kongkalingkong dengan Jokowi dan mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024?
Terkait dengan kabar pemecatan dirinya dari DPR RI, Effendi Simbolon masih belum memberikan pernyataan singkat.
Baca juga: PDIP Resmi Pecat Effendi Simbolon yang Membelot Dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024
Ketika dikonfirmasi kompas.com, Effendi Simbolon hanya mengirimkan gambar Paus Fransiskus bertuliskan “Semoga Tuhan Berkati” melalui aplikasi pesan singkat.
Kompas.com pun kembali meminta keterangan Effendi Simbolon, sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, Effendi tak juga memberikan tanggapannya.
Kongkalikong dengan Jokowi
Juru Bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menegaskan, Effendi Simbolon dipecat dari keanggotaan partai banteng bukan hanya karena mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Ridwan Kamil-Suswono, pada Pilkada Jakarta 2024.
Alasan lain pemecatan tersebut adalah karena Effendi berkomunikasi dengan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) terkait persoalan Pilkada.
“Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain.
Tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi, sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” ujar Seno saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Minggu (1/12/2024).
Seno menerangkan, PDIP menganggap Effendi sudah berkongkalikong dengan Jokowi, sampai akhirnya tak lagi tegak lurus dengan keputusan partai.
Atas dasar itu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut langsung mengambil sikap tegas dengan melakukan pemecatan.
“Maka, pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai,” kata Seno.
Baca juga: Profil Effendi Simbolon, Kader PDIP yang Tikung Pramono-Rano di Pilkada Jakarta, Dukung Ridwan Kamil
Menurut Seno, jajaran PDIP sangat mungkin mengambil upaya klarifikasi terlebih dahulu, apabila Effendi hanya bertemu dan berkomunikasi dengan tokoh politik selain Jokowi.
“Jadi kalau dengan yang lain-lain, tentu partai masih kemudian akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bicaranya ini hari ini dengan Pak Jokowi, maka prinsipnya tegas, ini yang diambil oleh partai,” tutur Seno.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto menegaskan pernyataan Seno.
Menurut dia, Effendi tidak akan langsung dipecat apabila bertemu tokoh politik lain, misalnya Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi maksudnya Bung Seno kalau ketemu Pak Prabowo enggak apa-apa, kira-kira seperti itu,” kata Hasto sambil tertawa seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Diberitakan sebelumnya, PDIP resmi memecat kadernya, Effendi Simbolon dari keanggotaan partai. Pemberhentian ini buntut keputusan Effendi mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, tindakan Effendi melanggar kode etik dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
“Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari partai. Yang bersangkutan melanggar kode etik, disiplin dan AD/ART partai,” kata Djarot saat dihubungi, Sabtu (30/11/2024) kemarin.
Rekam Jejak Effendi Simbolon
Effendi Simbolon mengawali karier politiknya dengan bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ia pertama kali menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 2004 dan berhasil mempertahankan kursinya selama empat periode berturut-turut.
Dalam kurun waktu itu, Effendi pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII yang menangani isu-isu energi, sumber daya mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup sampai 2013.
Baca juga: Sebelum Budiman Sudjatmiko, Effendi Simbolon Juga Dekati Prabowo, Situasi PDIP Jelang Pilpres 2024
Sejak 2019, ia aktif sebagai anggota Komisi I yang berfokus pada pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informasi.
Di internal PDIP, Effendi pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Sumber Daya dan Dana, serta menjadi salah satu bakal calon Sekretaris Jenderal PDIP untuk periode 2010–2015.
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013, Effendi mencalonkan diri bersama Jumiran Abdi.
Pasangan ini memperoleh suara 24,34 persen, kalah dari pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi yang memperoleh 33,00 persen suara.
Kini, Effendi harus meninggalkan semua atribut partai usai dipecah partai Banteng tersebut.
Dianggap membangkang instruksi PDIP
Dalam surat pemberhentian Effendi yang diterima Kompas.com, PDIP memberikan sanksi pemecatan karena kadernya itu melanggar instruksi DPP partai terkait Pilkada Jakarta 2024.
Diketahui, PDIP mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.
Namun, Effendi justru mendukung kandidat dari partai lain yang menjadi lawan dari Pramono-Rano.
“Bahwa sesungguhnya sikap, tindakan dan perbuatan Sdr. Effendi Muara Sakti Simbolon … adalah pembangkangan terhadap ketentuan keputusan dan garis kebijakan partai, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” seperti dikutip Kompas.com dari surat tersebut, Minggu (1/12/2024).
Atas dasar itu, PDIP memutuskan untuk memecat Effendi terhitung sejak surat diterbitkan pada 28 November 2024.
Surat pemecatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
PDIP juga secara tegas melarang Effendi untuk melakukan kegiatan ataupun menduduki jabatan yang mengatasnamakan partai.
“DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres Partai. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” demikian bunyi surat tersebut.
Baca juga: Menohok! Sindiran PDIP Usai Effendi Simbolon Puji Prabowo Subianto: Kalau Mau Bebas Jangan Berpartai
Untuk diketahui, Effendi hadir dalam pertemuan Ridwan Kamil-Suswono dengan Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (18/11/2024).
Dalam pertemuan yang berlangsung pada masa kampanye itu, sejumlah kader partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus juga turut hadir.
Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono, Ahmad Riza Patria bahkan secara khusus menyapa Effendi saat memberikan sambutannya. Riza menyatakan, Effendi adalah salah satu kader PDIP yang mendukung RK-Suswono.
“Di sini ada spesial Pak Jokowi, dari PDI Perjuangan ada Effendi Simbolon. Ini kader PDI Perjuangan yang mendukung Ridwan Kamil,” ujar Riza di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin.
Di penghujung acara, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengatakan bahwa Pilkada Jakarta menjadi ajang rekonsiliasi bagi pihak yang terpecah pada Pilpres 2024, termasuk sosok Effendi.
“Di belakang saya ada Pak Effendi Simbolon, (tadi) mendeklarasikan 7.000 (dukungan dari) orang-orang Batak, beliau dari partai mana kita semua tahu kan,” kata Ridwan usai acara seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Adapun dalam acara tersebut Jokowi secara terbuka menyatakan mendukung RK-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024. Dia bahkan menyinggung pengalaman RK yang pernah menjadi Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Tengah.
“Artinya, secara rekam jejak punya, secara ilmu punya. Kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi,” tegas Jokowi.
Tindakan Effendi ini menuai kritik dari kalangan elite PDIP karena dianggap tak tegak lurus dengan instruksi partai.
Salah satunya Djarot yang dengan tegas menyatakan Effendi secara otomatis bukan lagi kader PDIP.
“Mas ES (Effendy Simbolon) telah melanggar AD/ART partai dan disiplin organisasi dengan mendukung Rido (Ridwan Kamil-Suswono), maka secara otomatis yang bersangkutan sudah bukan menjadi kader partai,” ujar Djarot kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2024).
Sementara Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengaku capek dengan tingkah laku Effendi yang mengampanyekan RK-Suswono di Pilkada Jakarta, alih-alih mendukung Pramono-Karno.
“Capek,” kata Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Bukan yang pertama
Effendi buka kali pertama melakukan tindakan yang berseberangan dengan PDIP.
Sebelumnya, dia juga pernah menyebut Prabowo Subianto sebagai figur yang cocok menakhodai Republik Indonesia (RI).
Pernyataan itu disampaikan Effendi dalam Rakernas Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2023).
Effendi selaku Ketua Umum PSBI mengundang Prabowo untuk memberikan pidato.
Ketika itu, Prabowo masih berstatus Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus juga bakal calon presiden yang telah ditetapkan oleh Gerinda.
Di sisi lain, PDIP yang merupakan partai Effendi telah menetapkan dan mendeklarasikan Eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden.
Tindakan ini membuat Effendi dipanggil oleh jajaran DPP PDIP Bidang Kehormatan, Senin (10/7/2023).
Pemanggilan itu untuk meminta penjelasan Effendi soal pernyataannya yang seolah mendukung Prabowo.
Hasto selaku Sekjen PDIP menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Effendi, Prabowo diundang dalam acara Rakernas PSBI sebagai Menteri Pertahanan.
Dia pun menganggap wajar jika Prabowo mendapatkan pujian dari peserta rakernas, mengingat statusnya sebagai tamu undangan.
“Nah, di situ sebagai tuan rumah kan memberikan puji-pujian kepada seluruh tamu yang datang. Kan tamu yang datang enggak mungkin dikritik di depan umum, kan enggak mungkin,” tutur Hasto dalam konferensi pers, Senin.
Effendi pun lolos dari jeratan sanksi partai dan hanya mendapat teguran.
Hasil klarifikasi yang dilakukan jajaran DPP juga telah dilaporkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Meski begitu, Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun secara khusus memberikan peringatan kepada Effendi agar mematuhi aturan partai.
“Itu yang saya warning di dalam (saat klarifikasi). Ketika kau menjadi anggota partai, maka seluruh kebebasanmu diatur oleh partai. Tidak bisa lagi sebebas-bebasnya. Kalau mau bebas jangan di partai,” tegas Komarudin.
Baca juga: Buka-bukaan, Prabowo Mengaku Stres Bila Ada Effendi Simbolon saat Rapat di Komisi I: Paling Galak!
(*)
Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram