Presiden Prabowo Subianto mewarisi utang Indonesia sebesar Rp 8.560,36 triliun per akhir Oktober 2024. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, nilai utang itu naik sekitar Rp 87 triliun atau 1,02 persen dibanding posisi per akhir September 2024 sebesar Rp 8.473,90 triliun.
Meski meningkat, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di level aman yakni 38,66 persen. Batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal,” kata Sri Mulyani dalam buku APBN KiTa, Senin (2/12).
Rata-rata jatuh tempo utang pemerintah, atau average time maturity (ATM), tercatat cukup aman di angka 8,02 tahun. Selain itu, 80,2 persen dari total utang menggunakan suku bunga tetap (fixed rate), sementara 72,1 persen utang berdenominasi dalam rupiah, sehingga risiko tingkat bunga dan nilai tukar dinilai terkendali.
Dari sisi instrumen, mayoritas utang pemerintah berbentuk Surat Berharga Negara (SBN), yang mencapai 88,21 persen dari total utang.
“Pasar SBN yang efisien akan meningkatkan daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan,” jelas Sri Mulyani.
Investor domestik mendominasi kepemilikan SBN dengan porsi 85,02 persen, sementara kepemilikan asing hanya 14,98 persen. SBN juga menjadi alat penting bagi lembaga keuangan domestik, seperti perbankan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun, dalam memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan likuiditas.
Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang, pemerintah terus mengembangkan pasar SBN domestik agar semakin dalam, aktif, dan likuid. Strategi ini mencakup pengembangan SBN berbasis lingkungan seperti Green Sukuk serta SBN bertema SDGs seperti SDG Bond dan Blue Bond.