Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat mengadakan pertemuan dengan eksekutif perusahaan telekomunikasi guna membahas dugaan spionase siber yang dilakukan oleh China.
Spionase ini diketahui menargetkan perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Amerika Serikat.
Melansir dari Reuters, Senin (25/11/2024) pertemuan ini digelar setelah laporan mengenai peretasan besar-besaran yang diduga dilakukan oleh peretas yang diduga terafiliasi dengan Beijing.
Baca Juga : Badan Intelijen Belgia Pantau Alibaba Atas Dugaan Spionase
Pertemuan di Gedung Putih dipimpin oleh Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional, dan Anne Neuberger, wakil penasihat keamanan nasional untuk siber dan teknologi baru.
Gedung Putih menyatakan bahwa tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk mendengarkan pandangan dari para eksekutif telekomunikasi mengenai cara pemerintah AS.
Baca Juga : : Dicurigai sebagai Medium Spionase, Tiktok Dipaksa Lepas Operasi di AS
“Apakah Pemerintah AS dapat bermitra dan mendukung sektor swasta dalam menghadapi serangan canggih dari negara-negara (termasuk China),” kata Gedung Putih mengutip dari Reuters.
Meski memanggil para eksekutif sektor telekomunikasi, Gedung Putih tidak mengungkapkan identitas perusahaan-perusahaan telekomunikasi atau eksekutif yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Adapun, pihak berwenang AS sebelumnya mengungkapkan bahwa para peretas China berhasil menyusup ke dalam sistem sejumlah perusahaan telekomunikasi, membobol data sensitif yang ditujukan untuk lembaga penegak hukum AS.
Kejadian ini diduga merupakan bagian dari upaya spionase siber yang lebih luas, yang mencakup pencurian informasi terkait kegiatan pengawasan.
Senator Mark Warner, ketua Komite Intelijen Senat, menyebut pelanggaran ini sebagai peretasan telekomunikasi terburuk dalam sejarah negara Amerika Serikat.
Meski begitu, pemerintah China sendiri telah membantah klaim terkait keterlibatannya dalam peretasan sistem komputer asing.
Beijing secara konsisten menolak tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam kegiatan peretasan atau spionase siber terhadap negara lain.
TikTok
Adapun 2 tahun lalu TikTok juga dituding melakukan spionase yang mendorong pemerintah AS menekan TikTok melakukan divestasi.
Dilansir dari Cnet.com, Selasa (27/12/2022) hal ini dikarenakan beberapa pejabat administrasi di pemerintah Biden khawatir keamanan aplikasi Tiktok. Mereka pun mendorong penjualan operasi AS perusahaan milik China tersebut, untuk memastikan Beijing tidak dapat memanfaatkan aplikasi untuk spionase dan pengaruh politik.
Ide penjualan paksa diangkat dalam diskusi oleh Komite Investasi Asing di AS, dengan perwakilan dari Pentagon dan Departemen Kehakiman mendorong penjualan tersebut.
Di antara kekhawatirannya adalah gagasan bahwa pemerintah China dapat menggunakan TikTok untuk memperoleh informasi tentang pengguna AS serta mendikte konten apa yang ditampilkan atau tidak ditampilkan platform.
Sebagai informasi, saat ini TikTok dimiliki oleh konglomerasi China, ByteDance. Adapun ketika ditanya terkait hal ini pihak ByteDance enggan memberikan tanggapan.
Kekhawatiran keamanan nasional atas TikTok telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Sebuah laporan awal bulan ini menyatakan bahwa negosiasi antara pemerintahan Biden dan aplikasi tersebut atas operasinya di AS akan ditunda karena masalah keamanan nasional.