REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil menjelaskan mengapa pihaknya ingin melakukan divestasi (pelepasan) kepemilikan saham di perusahaan minuman keras, PT Delta Djakarta Tbk jika terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. Bagi Ridwan, seharusnya pemerintah itu mengurusi rakyat bukan berbisnis.
“Tugas pemerintah itu mengurusi rakyat, bukan bisnis. Dan political will kita untuk fokus besar ke kelompok lemah dan rentan. Meski pemprov diuntungkan dengan pajak dan dividen, saham perusahaan bir enggak nyambung sama pelayanan publik,” kata RK dari keterangan tertulis yang diterima Republika, Sabtu (16/11/2024).
Pihaknya mengatakan kalau seorang pemimpin perlu melihat melampaui masa jabatannya sehingga putusan yang diambil bisa seterusnya memberi manfaat bagi masyarakat banyak. Oleh sebab itu, ia mengatakan hasil dari pajak dan dividen perlu disalurkan untuk kepentingan publik, seperti fasilitas umum.
“Nah, ini yang harus dicermati oleh seorang pemimpin: pajak dan dividen itu positif buat PAD, tapi kalau kita divestasi dan hasilnya buat bangun sekolah, hunian, RS, jadi jauh lebih bermanfaat,” kata dia.
“Tentu karena itu milik pemprov, maka perlu ada kesepahaman dengan stakeholders lain seperti DPRD. Karena itu perusahaan terbuka, juga ada proses pasar modal, jadi bursa efek, OJK, dan lain-lain. Intinya kami pasangan RIDO punya political will untuk angkat yang lemah, jadi kita akan perjuangkan agar stakeholders lain satu frekuensi, kemudian kita ambil keputusan bersama,” katanya menambahkan.
Pihaknya menjelaskan keinginan untuk melakukan divestasi saham Delta Djakarta sejatinya telah diusung oleh mantan gubernur Anies Baswedan. Namun, rencana tersebut tidak mendapat dukungan penuh dari pihak DPRD kala itu. Kali ini, pasangan Ridwan Kamil-Suswono didukung oleh koalisi KIM Plus, sehingga proses mencapai kesepahaman dari pihak legislatif bisa lebih mulus.
Melantai di bursa efek sejak 1984, mayoritas saham Delta Djakarta digenggam oleh San Miguel Malaysia (58,33%), sedangkan pemprov Jakarta menjadi pemegang saham minoritas dengan kepemilikan 26,25%.
Pihaknya juga menegaskan arah divestasi Delta Djakarta tidak didorong oleh sentimen agama, namun dampak positif jangka panjang. Di seluruh dunia, nyaris tidak ada perusahaan alkohol yang dimasukkan ke dalam indeks ESG (environmental, social, governance) karena dianggap memberi pengaruh buruk bagi masyarakat.
“Kita pertimbangkan mana maslahat dan mudaratnya, kita berikan argumentasi dari sisi kita, karena divestasi saham ini ada proses-proses yang perlu ditaati. Yang penting dari kita sebagai pemimpin punya political will dan political support kuat dari teman-teman koalisi,” katanya mengakhiri.