JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan anggaran Kabinet Merah Putih (KMP) yang mulai berfungsi November 2024. Padahal, anggaran yang ada saat ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang disusun untuk susunan kabinet lama.
Seperti diketahui, terdapat perbedaan signifikan antara kabinet di era Presiden Joko Widodo dengan KMP. Mulai dari nomenklatur kementerian/lembaga (K/L) hingga jumlah pejabat yang mengisinya.
Susunan pada KMP terdiri atas 7 kementerian koordinator, 2 kementerian berubah nomenklatur, 16 kementerian baru pemekaran dari 7 kementerian, 23 kementerian tetap, 2 badan menjadi kementerian negara, dan 5 badan baru.
Baca Juga: Distribusi Pupuk Bersubsidi Kini Tak Perlu SK Gubernur atau Bupati, Alokasi Pupuk Ditambah 100%
“Jadi mulai November ini mereka akan mulai berfungsi, padahal kita masih ada di dalam APBN 2024 yang didesain untuk struktur kabinet yang lama dan inilah yang menjadi fokus kami untuk kemudian mendukung dan memberikan bantuan maksimal kepada seluruh K/L dan para menteri terutama yang baru,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Ia menjelaskan, Kemenkeu mendukung K/L agar dapat menjalankan APBN 2024 yang akan berakhir pada 31 Desember 2024 dan mengantisipasi dan menyiapkan APBN 2025 yang harus dilaksanakan. Undang-Undang APBN 2025 yang telah disetujui oleh DPR mengamanatkan agar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau rincian anggaran harus diterbitkan pada 30 November 2024.
“Setiap Kementerian harus punya BA seperti tadi Kementerian Keuangan punya Bagian Anggaran nomor 15 yang baru-baru ini dan pecahannya harus segera dibuatkan bagian anggaran agar mereka bisa melaksanakan tugas dan dengan menggunakan anggaran negara, baik untuk perkantoran, ini mungkin yang agak rumit nanti masalah perkantoran pemisahan aset-aset dan juga untuk anggaran agar mereka bisa melaksanakan programnya,” jelas Menkeu dikutip dari keterangan resminya.
Baca Juga: Anggaran Kemenperin pada 2025 Turun, Program Pendidikan Vokasi hingga Industri Kecil Terdampak
Sri Mulyani menyebut, dirinya telah menugaskan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk melakukan pendekatan khusus dengan berkunjung ke seluruh kementerian koordinator; memberikan penugasan person in charge untuk berkoordinasi dengan para sekretaris K/L terutama untuk K/L yang menjadi prioritas Presiden Prabowo; dan mengundang seluruh K/L serta memberikan berbagai masukan dan juga informasi sehingga para sekretaris jenderal dari K/L bisa langsung berinteraksi.
“Jadi dalam hal ini Kemenkeu jemput bola. Kami belanja masalah. Kami pergi ke semua Kementerian mendapatkan apa-apa yang dibayangkan oleh para menteri dalam mereka menjalankan tugasnya dan kemudian kita coba antisipasi dan memberikan dukungan yang optimal kepada K/L tersebut. Jadi hari-hari ini kami bersama dengan Bappenas merincikan DIPA dan mempersiapkan untuk pelaksanaan juga APBN 2025,” tutur Bendahara Negara itu.
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Alasan Dibentuknya 2 Ditjen dan 1 Badan Baru di Kemenkeu
Kemenkeu juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan K/L agar dapat menyusun laporan keuangan dengan baik. Mengingat, banyak pimpinan K/L yang baru bertugas mulai bulan Oktober namun harus mempertanggungjawabkan keseluruhan.
“Jadi banyak sekali kami harus menjaga dan mendukung K/L untuk mempertanggungjawabkan 2024 dan kemudian tetap berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan mempersiapkan 2025 sambil mereka terus menyusun K/L terutama yang baru, untuk segera bisa menjalankan programnya,” tandasnya.