Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan rencana kebijakan pendidikan yang akan diterapkan di periode mendatang. Benarkah kebijakan Menteri Pendidikan terbaru akan mengembalikan ujian nasional atau UN?
Abdul Mu’ti, mengatakan di awal jabatannya lebih banyak mendengarkan aspirasi publik. Hal itu menjadi masukan bagi kementeriannya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
Aktivitas menyerap aspirasi tersebut setidaknya akan dilakukan Mu’ti selama satu bulan. Aspirasi masyarakat ini akan dikolaborasikan dengan berbagai penelitian tentang pendidikan dalam pengambilan keputusan yang tepat.
“Saya masih akan banyak mendengar dalam waktu-waktu satu bulan ini, sebelum mengambil keputusan yang strategis,” katanya seperti dikutip Antara.
Mu’ti menjelaskan bahwa penyerapan aspirasi tidak terbatas pada kalangan tertentu. Ia tetap akan menerima masukan dari masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan meski bukan dari struktur mana pun.
Baca juga: Daftar Menteri & Wamen Kabinet Prabowo-Gibran Berlatar TNI-Polri
Rencana Kebijakan Menteri Pendidikan Terbaru
Sembari menentukan kebijakan pendidikan yang strategis, Abdul Mu’ti telah mengomentari beberapa hal tentang pendidikan yang akan dikaji kementeriannya. Beberapa di antaranya mengenai penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi, Kurikulum Merdeka, hingga meningkatkan kualitas guru.
Berikut daftar rencana kebijakan Menteri Pendidikan terbaru di periode yang akan datang:
1. Melakukan kajian ulang pada UN, zonasi, dan Kurikulum Merdeka
Tiga kebijakan yang akan dikaji ulang oleh Kemendikdasmen adalah Kurikulum Merdeka, sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi, dan peniadaan Ujian Nasional (UN). Ketiga hal tersebut menjadi perdebatan saat ini dengan adanya pihak yang pro dan kontra.
Melansir Antara, Mu’ti memastikan dirinya dan kementeriannya bergerak cepat dan menetapkan prioritas di beragam target. Meski begitu, keputusan yang diambil tidak dilakukan tergesa-gesa dan dikaji secara keseluruhan.
Ia akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Fakta bahwa Mu’ti menyinggung pengkajian ulang soal UN, membuat masyarakat menduga bahwa UN akan kembali diadakan di periode yang akan datang.
Hal ini lantaran UN dihapus Pemerintah RI selama tiga tahun terakhir, sejak 2021 atau bertepatan dengan Pandemi COVID-19. Perlu diketahui bahwa kebijakan soal pengadaan atau penghapusan UN sendiri belum dirilis secara resmi oleh Kemendikdasmen terbaru.
2. Mengkaji format sekolah unggul terintegrasi
Mu’ti juga mengumumkan akan mengkaji rencana pembuatan format sekolah unggul terintegrasi. Format tersebut termasuk dalam salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sekolah ini mengakomodasi berbagai potensi dan bakat anak-anak Indonesia, termasuk pada sisi akademis, seni, hingga olahraga. Dalam pandangan Mu’ti, format sekolah unggul terintegrasi turut memperhatikan asas berkeadilan dalam biaya pendidikan.
Mu’ti berambisi agar sekolah unggulan tersebut dapat dijangkau oleh beragam lapisan masyarakat, sekali pun nantinya akan bertaraf internasional.
Sekolah unggul terintegrasi turut dikembangkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Imbasnya dilakukan penyesuaian peminatan pendidikan di SMK dengan budaya lokal dan potensi alam. Selain itu, akan ada pula beragam jurusan pada vokasi.
3. Menjalin kerja sama dengan PSSI untuk sekolah pengembangan bakat
Mu’ti mengatakan sempat berbincang dengan Ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir, mengenai kemungkinan didirikannya sekolah pengembangan bakat.
Sekolah ini salah satunya dibangun dengan bekerja sama dengan PSSI sehingga anak didik dapat unggul dalam akademis, sekaligus mengembangkan bakatnya di sepak bola.
Rencana tersebut masih sekadar pembicaraan sekilas. Ada pun format kerja samanya akan ditindaklanjuti lebih lanjut.
4. Kualitas guru ditingkatkan
Kementerian Dikdasmen memberikan perhatian penuh agar bisa meningkatkan kualitas guru. Upgrade keilmuan tersebut terutama ditujukan pada guru agar lebih menguasai numerasi dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) peserta didik.
Pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan prioritas agar peserta didik menguasai sains dan teknologi. Peningkatan kualitas guru mencakup pula dalam hal bimbingan konseling (BK).
Guru BK diharapkan memiliki peningkatan, serta guru-guru bidang studi juga diarahkan agar bisa mempunyai kemampuan konseling.
5. Meningkatkan kesejahteraan guru
Bocoran lainnya, Mu’ti mengatakan telah terdapat porsi anggaran di 2025 yang digunakan untuk meningkatkan gaji dan kesejahteraan guru. Hanya saja, ia belum bisa menyebut angka tentang besaran kenaikan gaji.
Mu’ti berharap, peningkatan kesejahteraan ini memiliki korelasi positif pada kenaikan mutu pengajaran yang dilakukan para guru.
Baca juga:
- Apa Perbedaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka?
- Profil Romi Habe Putra Calon Ajudan Prabowo & Rekam Jejaknya
- Sosok Abdul Mu’ti Tokoh Muhammadiyah Calon Menteri Prabowo