JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menegaskan, pembentukan kabinet zaken, yang diisi oleh para menteri yang ahli di bidangnya masing-masing, adalah sebuah keharusan.
Pernyataan ini disampaikan mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini memburuk, ditandai dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), beban utang yang meningkat, dan deflasi yang telah berlangsung selama empat bulan berturut-turut.
“Sekarang muncul lagi dari Pak Prabowo kabinet zaken, saya rasa sudah sepantasnya. Harus zaken,” ujar Deddy dalam acara Satu Meja The Forum yang disiarkan oleh Kompas TV, Rabu (18/9/2024).
Baca juga: Prabowo Rancang Zaken Kabinet, Kader Parpol Juga Dipertimbangkan
Deddy menjelaskan, Prabowo kini diibaratkan diberikan “cek kosong” dalam menentukan jumlah kabinetnya, seiring dengan rencana pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara oleh DPR pada hari ini.
Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi Prabowo dan Partai Gerindra untuk membuktikan bahwa kabinet zaken yang dibentuk dapat berfungsi secara efektif dan efisien.
“Jadi ini tantangan bagi Pak Prabowo. Beliau dikasih cek kosong, terserah jumlah kabinet, tapi beban Prabowo dan Gerindra untuk membuktikannya adalah dengan mencari orang-orang yang betul-betul mampu,” tambahnya.
Deddy juga menyoroti sikap partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pembentukan kabinet zaken, apakah mereka akan tetap mengajukan politisi murni atau mengambil profesional dari luar partai untuk mengisi posisi menteri.
“Jadi terserah parpol mau mengajukan politisi murni atau mengambil dari luar untuk mengisi posisi menteri,” ucapnya.
Baca juga: Kabinet Prabowo: Gemuk atau Zaken?
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, Prabowo ingin membentuk kabinet zaken dalam pemerintahannya mendatang.
Muzani menyatakan, Prabowo menginginkan para pembantunya di kabinet kelak adalah orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya masing-masing.
“Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan kabinet zaken, di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol,” ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Muzani menambahkan, menteri yang berasal dari partai politik pun harus tetap memiliki keahlian di bidangnya.
Langkah ini diambil agar setiap kementerian dipimpin oleh orang yang relevan dan kompeten, sehingga tidak kehilangan relevansi di jabatan yang diemban.
“Sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang,” ujar Muzani.