TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merespons adanya permintaan dari Istana untuk menarik semua kader partai banteng di kabinet Presiden Joko Widodo. Permintaan itu disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Jokowi, Grace Natalie.
Wakil Dewan Pembina PSI itu menuding PDIP terus-menerus menyerang dan memfitnah Jokowi. Menanggapi itu, Hasto mengatakan bahwa seorang presiden semestinya siap untuk dikritik, terlebih lagi saat kebijakan yang dibuat kepala negara itu tidak benar.
“Loh, kami kan mengkritik. Ketika arah demokrasi mau diselewengkan, ketika hukum dijadikan alat menekan,” kata Hasto Kristiyanto ditemui di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 17 Agustus 2024.
Ia mengatakan, bahwa partainya tidak bakal diam ketika kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak pro rakyat. Hasto menyinggung soal nilai tukar bagi petani yang hanya 101 persen hingga kasus dugaan pemilu dimanipulasi.
“Masa kami diamkan. Demokrasi memerlukan kritik,” ujarnya. Terlebih lagi, kata Hasto, Republik Indonesia dibangun lewat ide-ide besar hingga bisa merdeka bersuara.
Menurut dia, seseorang yang melupakan ide gagasan bangsa itu berlindung di balik jabatan karena takut kehilangan jabatannya. “Proklamasi hari ini mengingatkan kita akan keberanian itu, keberanian para pemuda Indonesia untuk tidak takut, tapi berani menyuarakan kebenaran,” ucapnya.
Isu perombakan Kabinet Indonesia Maju di dua bulan terakhir kepemimpinan Jokowi mencuat belakangan ini. Jokowi disebut bakal melakukan reshuffle kabinet menteri dalam waktu dekat. Sejumlah narasumber dari petinggi partai pendukung Koalisi Indonesia Maju, pejabat di lingkaran Istana, dan orang dekat Istana menyampaikan informasi ini kepada Tempo. Berita harian Tempo mewartakan dengan lengkap pada edisi Selasa 13 Agustus 2024.
Di antara menteri yang akan terkena reshuffle adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor:Jokowi Minta Maaf, Amnesty International Indonesia: Pidato Kosong