Bisnis.com, JAKARTA–Calon presiden terpilih Prabowo Subianto menyindir PDI Perjuangan (PDIP) yang kini merasa ditinggalkan oleh partai lain di Indonesia.
Prabowo mengatakan bahwa dirinya tidak pernah meninggalkan siapapun. Prabowo malah menyalahkan PDI-Perjuangan yang meninggalkan kader-kadernya saat ini.
“Saya tuh tidak mengerti ya ditinggalkan bagaimana. Jadi siapa yang meninggalkan siapa,” tuturnya di kediaman pribadinya di Kertanegara Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).
Baca Juga : PPP Susul Nasdem, Resmi Gabung Koalisi Prabowo-Gibran
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menilai partainya ditelikung dan ditinggalkan sendirian pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan arahan kepada kadernya dan bakal calon kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2024 di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Baca Juga : : Prabowo dan Surya Paloh Sepakat, Nasdem Gabung di Koalisi Prabowo-Gibran!
“Lucu juga deh kalau lihat sekarang pilkada nih. Yang ini enggak boleh sama yang itu, yang ini enggak boleh sama yang itu. Dibuatlah apa namanya ini sekarang aku sampai dengar lihatin aja, saya suka ngomong pada diri sendiri kasihan deh PDI Perjuangan dikunkung, ditelikung, ditinggal sendirian,” katanya.
Kemudian, Megawati turut menyoroti pembentukan koalisi besar yakni
Baca Juga : : Surya Paloh Mendadak Datangi Rumah Prabowo, Nasdem Gabung KIM Plus?
atau KIM Plus. KIM Plus merujuk pada koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024, serta sejumlah partai di luar koalisi itu.
“Yang lain apa namanya? KIM Plus. Nek Plus tuh plus-nya opo iku?,” tanya Presiden ke-5 RI itu kepada kadernya.
Megawati lalu berpesan, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Dia mengingatkan adanya Pemilu langsung bertujuan agar menjadi hakim tertinggi serta memilih dengan pikiran dan hati nuraninya.
Penuh Tantangan
Berdasarkan catatan Bisnis, Pemilihan Kepala Daerah alias 2024 menjadi momen penuh tantangan PDI Perjuangan (PDIP).
Selain harus menjaga basis suara, mereka juga harus membendung arus kuat ‘super koalisi’ yang diinisiasi oleh mayoritas partai pendukung Prabowo Subianto dan presiden Joko Widodo (Jokowi), beserta partai parlemen lain non PDIP.
Peristiwa itu seolah mengingatkan kepada kejadian serupa pada tahun 2013 lalu. Saat itu, posisi PDIP juga tidak kalah pelik, PDIP ‘dikeroyok’ kanan-kiri oleh seluruu partai pendukung pemerintah yang pada waktu dipimpin oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.
Salah satu peristiwa paling mencolok terjadi di Bali. Pada Pilkada 2013 lalu, PDIP nyaris bertarung sendirian. Mereka hanya bisa berkolaborasi dengan partai non-parlemen PNI Marhaenisme. Koalisi ini mengusung adik penguasa Puri Satria, Denpasar, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga yang berpasangan dengan Dewa Nyoman Sukrawan.
Lawan mereka adalah koalisi gemuk pengusung petahana I Made Mangku Pastika. Pastika berpasangan dengan politikus Golkar, I Ketut Sudikerta.
Pasangan ini didukung oleh mayoritas partai parlemen mulai dari Demokrat, Golkar, PAN, Gerindra, Hanura. Serta partai non parlemen yakni PKPI, PKPB, PNBK, hingga Partai Karya Perjuangan. Alhasil, Puspayoga kalah, meskipun suara yang diperoleh sangat tipis dengan suara milik pemenang yakni, Mangku-Kerta.