Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons tidak adanya opsi pengenaan jilbab atau hijab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024.
Cak Imin menilai penggunaan jilbab adalah hak.
“Ya saya sangat kecewa. Orang jilbaban itu hak kalau dilarang oleh BPIP itu, BPIP sesat,” kata Cak Imin saat ditemui di ponpes Daarul Rahman, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).
Paskibraka saat ini berada di bawah tanggung jawab Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Banyak pihak yang menyayangkan kebijakan BPIP tersebut.
Sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyu menegaskan, pihaknya mewajibkan anggota putri melepas jilbab saat pengukuhan dan saat pengibaran bendera dengan alasan: “demi keseragaman.”
Kebijakan BPIP tahun ini tak urung memicu kecaman dari banyak pihak, mulai orang tua dari siswa yang menjadi anggota Paskibraka, kepala daerah asal siswa, tokoh-tokoh agama Islam, hingga organisasi purna Paskibraka.
“Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja,” ungkap BPIP.
“Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi,” klaim BPIP.