Ahok Jelaskan Alasan Program Makan Siang Gratis Prabowo Lebih Menarik dari Program Internet Gratis Milik Ganjar
JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengakui bahwa program makan siang gratis dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 sangat bagus. Adapun program makan siang gratis tersebut sudah berubah nama jadi makan bergizi gratis
“Waktu itu ada isu kan, makan siang gratis. Saya kan di tim sebelah (Ganjar Pranowo-Mahfud MD), gue kan merah (PDI-P). Gue bilang, makanya gue bilang, ini masalah loh. Ini kampanyenya top ini,” ujar Ahok dalam acara Ask Ahok Anything yang dilaksanakan di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8/2024).
Baca juga: Jalinan Komunikasi Anies dan Ahok Jelang Pilkada Jakarta 2024, Sinyal Bersatu?
Menurutnya, program makan siang gratis ini mengalahkan program internet gratis yang digaungkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD waktu itu.
Program makan siang gratis ini, lanjutnya, juga dapat menjawab keresahan di masyarakat yang masih condong mengedepankan masalah perut.
Sebagai contoh, jika pada satu keluarga yang ekonominya rendah dan ada tiga anak di dalamnya, maka melalui program makan siang gratis, beban orang tua pun berkurang.
Ahok pun berkelakar, jika dirinya maju dalam pemilihan, dia akan menjanjikan penghasilan setara dengan upah minimum provinsi untuk setiap keluarga, atau sekitar Rp 5 juta setiap bulan untuk di Jakarta.
Dia menyadari bahwa janji-janji kampanye tersebut tentunya belum dihitung dengan teliti, terutama mengenai anggaran dan kelayakan rencana program-program tersebut.
“(Kalau ditanya) sudah hitung belum (anggaran yang dibutuhkan). Gue jawab belum. Gue juga ngomong, yang sana (Prabowo-Gibran) juga belum hitung,” katanya.
Baca juga: Penantang Anies, Ahok atau RK?
Selanjutnya, Ahok juga menyinggung soal program Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang menurutnya tepat sasaran karena pihak sekolah dalam pengawasan ketat.
“Kenapa KJP bisa tepat sasaran? Gurunya gue ancam. Gue kasih kriteria ke dia. Orang (anak yang jajan di kantin Rp 50.000 ribu, pakai smartphone, diantar (sekolah naik) mobil, enggak boleh dapat KJP,” tutur dia lagi.
Kemudian, Ahok berhitung tentang kebutuhan bulanan untuk anak sekolahan. Hasilnya, berdasarkan catatan Bank Dunia, setiap anak butuh Rp 200.000-800.000. Angka tersebut yang menjadi acuan untuk memberikan program KJP terhadap siswa.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku lebih memilih memberikan uang langsung kepada anak daripada memberikan uang pengadaan seperti seragam dan sepatu kepada pihak sekolah.
“Kenapa? kalau dulu sekolah kasih gratis topi sepatu, tas, bagus atau tidak, sekolah setiap tahun pengadaan, akhirnya dapat feedback (untung) dong kalau pengadaan banyak,” lanjut dia.
Dengan KJP, yang uangnya hanya bisa digunakan melalui rekening, semua pengeluaran anak dapat dimonitor. Jika ada yang tidak sesuai, pemerintah dapat menghentikan bantuan KJP untuk anak tersebut.
Menurut Ahok, metode ini lebih efektif dibandingkan dengan memberikan barang kepada masyarakat. Uang yang diberikan langsung akan digunakan untuk belanja dan dapat menggerakkan ekonomi sekitar.