Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah dengan fitur online payment virtual card tokenization pada Jumat (2/8/2024).
Gubernur BI Perry Warjiyo meresmikan KKI Segmen Pemerintah usai dirinya menjelaskan mengenai visi dan inisiatif dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, Jumat (2/8/2024).
Peresmian tersebut kemudian juga dilakukan bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo Manuhutu, Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Patria Susantosa dan Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Santoso Liem.
“QR Indonesia standard dalam Kartu Kredit Indonesia (KKI) ini akan diperluas untuk memudahkan transaksi belanja Pemerintah, tidak hanya untuk perjalanan tapi juga untuk membeli produk-produk UMKM karya-karya bangsa,” ujar Perry dalam Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) 2024 pada Jumat (2/8/2024).
Perry berharap fitur KKI dapat mendorong inklusi dan digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Dalam paparannya, dia mengungkapkan timeline pengembangan KKI telah berlangsung dari 19 Agustus 2022, yakni dalam peluncuran QRIS.
Kemudian, Perry mengatakan pengembangan dilanjutkan dengan kartu fisik dan QRIS Merchant Presented Mode (MPM) pada 2023, dan kemudian virtual card tokenization yang diresmikan hari ini.
Dalam paparan BI, diungkapkan bahwa KKI segmen pemerintah fitur QRIS merupakan quick wins implementasi yang diklaim tepat digunakan untuk bertransaksi di lebih dari 30 juta merchant yang didominasi UMKM.
Untuk memfasilitasi transaksi belanja pemerintah dengan nilai besar, dikembangkan fitur kartu fisik yang dapat ditransaksikan di seluruh Electronic Data Capture (EDC) milik Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).
“BI mengembangkan KKI segmen pemerintah fitur online payment yang bisa ditransaksikan di berbagai mitra marketplace atau e-commerce pemerintah.
