JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyatakan, PKB akan mengabaikan dua sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) yang diutus Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mendalami masalah antara PBNU dan PKB.
Dua sesepuh yang ditugaskan oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf itu adalah Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni.
“Utusan apa itu? Itu sesuatu yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Dengan sendirinya maka itu gugur, maka itu harus diabaikan,” ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Jazilul menjelaskan, PBNU dan PKB berada di kolam yang berbeda. PKB bekerja berdasarkan UU Partai Politik, sedangkan PBNU merupakan organisasi masyarakat keagamaan.
Baca juga: Mau Direbut PBNU, PKB: Nyerobot Itu Pantang Bagi Ulama, Itu Batil
Menurut dia, lebih baik PBNU sebagai ormas mengevaluasi seluruh partai politik di Indonesia, tidak terbatas pada PKB saja.
Oleh sebab itu, ia menilai, upaya PBNU untuk merebut PKB harus batal demi hukum.
“Kalau mengevaluasi silakan evaluasi semua. Mengevaluasi Indonesia juga boleh,” ucap Jazilul.
Jazilul pun menegaskan bahwa PKB solid untuk melawan bentuk intervensi terhadap partai.
“Seluruh jajaran PKB solid menolak upaya apapun mengintervensi kedaulatan partai,” imbuh Jazilul.
Baca juga: Merasa Direndahkan, PBNU Utus Anwar Iskandar dan Amin Said Husni Dalami Masalah dengan PKB
Diberitakan sebelumnya, Gus Yahya menyebutkan bahwa PBNU mengutus Anwar Iskandar dan Amin Said Husni untuk mendalami masalah antara PKB dan PBNU.
Yahya mengatakan, akhir-akhir ini, ada artikulasi yang sangat frontal dan tajam dari PKB kepada PBNU.
Yahya mengaku mendapat banyak komplain dari para peserta untuk segera mencari solusi terkait masalah dengan PKB ini.
“Kami tidak ingin membuat langkah yang tergesa-gesa terkait dengan ini. Maka kemudian pleno memberikan mandat kepada 2 orang. Yang pertama adalah Kiai Anwar Iskandar, Wakil Rais Aam, dan Bapak Amin Said Husni, Waketum, untuk mendalami masalah ini dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil,” ujar Yahya dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7/2024).