Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan akan ada 20 Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang ditutup. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat pertumbuhan sistem perbankan.
“Jangan mengherankan kalau akhir-akhir ini Kepala Eksekutif Perbankan terpaksa misalnya menutup beberapa BPR. Mungkin ada sekitar 20 BPR yang kita tutup,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, dalam acara Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024, Senin (29/7).
Dian mengatakan kebijakan tersebut dilakukan dalam konteks untuk penguatan sistem keuangan, di mana hal tersebut juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Karena secara keseluruhan BPR ini performance-nya bagus. Tapi ada segelintir BPR masih mengalami persoalan mendasar, bahkan terkait fraud,” ujarnya.
Menurut dia, bagian penting bagaimana dalam pertumbuhan perbankan ke depan adalah peningkatan integritas sistem yang harus terus dilakukan.
“Saya kira itu cara paling pasti dalam upaya pertumbuhan perbankan dan dampaknya ke ekonomi berjalan dengan cepat apabila sistem keuangan kita berintegritas dan kredibel,” katanya.
OJK mencatat dalam periode Januari-Mei 2024 sudah mencabut 14 BPR. Angka itu meningkat dari data 2023, dan bahkan di atas rata-rata sepanjang 18 tahun terakhir.
Terbaru, OJK mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung di Kabupaten Sidoarjo sejak 24 Juli 2024. Pencabutan itu berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP57/D.03/2024.