Bisnis.com, JAKARTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP) berjanji bakal mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP) yang ditawarkan pemerintah dengan tidak merusak alamnya.
Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan, pihaknya melihat bahwa sumber daya alam Indonesia harus dikelola untuk kepentingan masyarakat.
Namun, dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut perlu adanya faktor lingkungan yang harus dijaga, agar tak ada kerusakan alam didalamnya.
Baca Juga : Dipimpin Muhadjir, Muhammadiyah Rilis Daftar Tim Pengelola Tambang
“Kami masuk ingin mengelola, termasuk mengelola tambang dan kami ingin punya role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan,” kata Haedar saat konferensi pers di Jogjakarta, Minggu (28/7/2024).
Haedar menuturkan bahwa pihaknya ingin mengelola pertambangan tanpa menimbulkan konflik dan disparitas sosial.
Baca Juga : : Muhammadiyah Nyatakan Siap Kelola Izin Tambang RI, Ini Alasannya
Sebab, tujuan dari dikelolanya pertambangan oleh Muhammadiyah untuk kepentingan masyarakat luas dan tidak membuat kerusakan terhadap lingkungan.
“Sebaliknya kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup,” ucap Haedar.
Baca Juga : : Manuver Muhammadiyah atas Tawaran Izin Tambang Pemerintah
Lebih lanjut, Haedar mengatakan bahwa hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Namun, dengan apa yang sudah mereka lalukan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya, membuat pengelolaan tambang menjadi tantangan untuk perserikatan.
“Kami yang bertanggung jawab untuk IUP ini kita manfaatkan melalui badan usaha kami maka kita akan mengelolanya dengan cara seksama dengan mengeliminasi hal-hal yang problematik seperti berkembang di masyarakat sekarang ini,” ujarnya.
Adapun, Pimpinan Pusat Muhammadiyah siap untuk mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP) yang ditawarkan pemerintah.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.
“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).