REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Angka Rp7.500 belakangan menjadi salah satu topik trending di X. Konteksnya adalah isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Dalam kegiatan Market Outlook 2024 yang digelar secara hibrida itu, dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.
“Setelah dikomunikasikan angka Rp71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15 ribu ke Rp9 ribu atau Rp7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat,” ujar Heriyanto, belum lama ini.
Isu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis menjadi sesuai dengan ‘prediksi’ yang dibuat oleh Habib Rizieq Shihab (HRS) dalam sebuah ceramahanya yang belum lama ini viral. Saat itu, HRS mengkritisimasalah kekurangan dokter di Indonesia hingga akhirnya pemerintah mengambil kebijakan ‘naturalisasi’ atau mengimpor dokter asing bisa praktik di sini.
Berdasarkan potongan video itu, awalnya HRS menyinggung soal kemiskinan lewat banyaknya pengangguran di Indonesia, bahkan banyak masyarakat yang tidak punya tempat tinggal layak. Hingga ceramahnya sampai kepada soal pendidikan.
“Eh sekarang Kementerian Kesehatan mengatakan, kita perlu dokter-dokter naturalisasi. Yeee…Lu kira main bola. Main bola naturalisasi, pemain asing disuruh jadi pemain kita, eh dokter digituin juga, alasannya apa? Karena Indonesia kekurangan dokter,” kata HRS.
Menurut HRS, kenapa Indonesia kekurangan dokter, karena banyak orang Indonesia tidak kuliah di fakultas kedokteran. Kenapa mereka tidak kuliah di fakultas kedokteran, Rizieq melanjutkan dengan suara meninggi, “Karena kuliah di fakultas kedokteran mahal, ratusan juta (rupiah). Nggak punya duit ratusan juta, jangan mimpi kuliah di fakultas kedokteran.”
Jadi, menurut HRS, bukan orang Indonesia yang bodoh. Kalau fakultas kedokteran dibuka secara gratis, jutaan anak-anak Indonesia akan kuliah di fakultas kedokteran, dan jutaan anak itu akan menjadi dokter.
“Rasain lu kuliah mahal. Ya dia pilih dia lagi, diajak berubah nggak mau, rasain!” kata Rizieq, yang disambut tawa oleh jamaahnya.
Ia pun kemudian menyoroti konstitusi yang mewajibkan 20 persen dari APBN wajib dialokasikan ke pendidikan. HRS mempertanyakan ke mana larinya 20 persen anggaran pendidikan itu selama ini. Karena menurutnya, semestinya pendidikan dari tingkat SD sampai universitas di Indonesia, gratis.
“Tapi lu milihnya makan gratis. Kacau, kacau, kacau. Ditawarin mau sekolah gratis apa makan gratis, milihnya makan gratis. Akhirnya makan gratisnya sekarang cuma sama telor ceplok doang, itupun duitnya nggak ada, besok pakai ikan asin,” kelakar HRS.
Habib Rizieq bebas bersyarat. – (republika)
Merespons isu pemangkasan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap sesuai dengan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN masih sama,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Airlangga menambahkan, implementasi program tersebut akan bersifat fleksibel. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025.
Sri Mulyani memerinci, pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama. Anggaran Program MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
“Dalam RAPBN 2025, teman-teman tadi sudah lihat di dalam, sebelumnya angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Jadi, angka Rp71 triliun bukan merupakan outlook di atas itu, tapi sudah di dalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus (2024),” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin (24/6/2024).
Bendahara Negara itu mengatakan Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail Program MBG yang dijelaskan secara terpisah. Penyusunan RAPBN 2025 sendiri dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan.