Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencatatkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp76,4 triliun kepada 1,5 juta debitur sepanjang Januari 2024 hingga Mei 2024
Direktur Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia Supari mengungkapkan nilai tersebut setara dengan 46,33% dari total kuota penyaluran KUR BRI untuk tahun 2024 yakni senilai Rp165 triliun.
“Sejalan dengan penyaluran KUR yang terus tumbuh, BRI mampu menjaga kualitas kredit KUR yang disalurkan. Hal tersebut tercermin dari NPL KUR BRI yang terjaga di kisaran 2%,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/7/2024)
Baca Juga : Deretan Pemodal Raksasa Borong Saham BBRI Sepekan Terakhir
Supari mengungkapkan BRI telah memiliki strategi untuk menjaga NPL KUR BRI, di antaranya melalui penyaluran kredit secara selective growth, mendorong peningkatan recovery rate serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik online maupun offline.
Ke depan, BRI berharap adanya kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga, karena dua faktor tersebut menjadi driver utama pertumbuhan kredit UMKM yang menjadi kontributor utama dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di tengah kondisi makro ekonomi yang menantang.
Di sisi lain, penyaluran KUR BRI di tahun ini juga didorong dengan perluasan jangkauan penerima baru. Di mana, untuk tahun ini perseroan akan salurkan KUR kepada lebih dari 3,7 juta nasabah dari pipeline sebanyak 7 juta.
“Kami juga sudah siapkan nasabah-nasabah lama kami kurang lebih 2 juta kita akan naik kelas,” imbuh Supari.
Secara umum, Supari menegaskan strategi Bisnis Mikro BRI ke depan akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan.
Baca Juga : : Setoran Dividen BUMN Meroket, BBRI hingga TLKM Masuk Daftar Teratas
“BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada UMKM, telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi hingga interkoneksi,” ucapnya.
Adapun, terkait KUR, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bakal mengkaji cara lain untuk memperbaiki portofolio kredit seiring dengan regulator yang belum memutuskan perpanjangan relaksasi jadi dilakukan atau tidak.
Pasalnya, menjelang akhir Juni lalu, Airlangga sempat menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan untuk mengusulkan perpanjangan kredit hingga 2025 tersebut ke OJK.
“Iya kita lihat nanti [jadi atau tidak]. Kita akan studi, ada cara lain yang bisa dilakukan [selain perpanjangan relaksasi], kami kaji dalam kebijakan KUR,” ujarnya usai acara One Map Policy Summit 2024 di Hotel St. Regis, Kamis (11/7/2024).
Airlangga menjelaskan pihaknya akan melihat dari sisi Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena adanya permintaan dari asuransi untuk meningkatkan jumlah cadangannya. Mengingat, beberapa perusahaan yang menjamin kredit minta tambahan premi.
Dengan kata lain, apabila penjamin kredit meminta tambahan premi berarti terdapat potensi adanya kredit yang bermasalah.
“Tadinya kan kita buat kelas menengah tetapi kelihatannya menengah ke bawah ini, perbankan merasa cukup resilien. Tentu kita lihat KUR secara spesifik,” jelasnya.