CIREBON, KOMPAS.com– Aplikasi digital milik Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tengah menjadi sorotan publik hingga viral di media sosial.
Aplikasi bernama Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial itu memiliki singkatan berkonotasi seperti alat kelamin wanita.
Namun, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, mengatakan, nama aplikasi itu dipilih sebagai bentuk upaya pelestarian bahasa daerah yang memiliki arti penuh, lengkap, dan komplit dalam bahasa Cirebon.
Baca juga: Pemprov Jabar Evaluasi Aplikasi Pemerintah dengan Nama Nyeleneh
Indra menjelaskan, nama aplikasi itu sudah digunakan dalam pemerintahan Kabupaten Cirebon sejak 2019, sebagai bagian dari program yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024.
Aplikasi ini diluncurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem berbasis elektronik.
“Sebetulnya bukan aplikasi baru, sudah sejak 2019, kan RPJMD 2019-2024, ada satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan kartu ini. Karena itu Dinas Sosial menyikapi ini, dan juga dengan sistem berbasis elektronik, maka lahirlah aplikasi tersebut,” kata Indra Fitriani saat ditemui Kompas.com di ruang kerjanya, Kamis (11/7/2024) siang.
Indra menekankan bahwa penggunaan kata di aplikasi itu adalah upaya pemerintah dalam melestarikan bahasa daerah Kabupaten Cirebon.
Dalam bahasa Cirebon, nama aplikasi itu berarti penuh, lengkap, dan komplit.
Pemerintah memiliki semangat untuk membuat satu aplikasi yang komplit dalam melayani seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat Cirebon.
Baca juga: Beberapa Aplikasi Pemerintah Bernama Nyeleneh, Ahli IT: Tak Sesuai Etika Profesi
Meskipun demikian, aplikasi yang sebelumnya tidak pernah menuai kontroversi atau komplain sejak diluncurkan pada 2019 ini, kini menjadi sorotan publik karena makna dan konotasi lain dari kata tersebut yang dirasakan sebagian pihak.
Indra menyikapi hal ini dengan bijak, menerima kritik dan masukan dari berbagai pihak, serta akan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan juga PJ Bupati Kabupaten Cirebon untuk menindaklanjuti isu ini.