Deretan Kontroversi Komjen Purn Dharma Pongrekun Jenderal Bintang 3 yang Kini Maju Pilgub Jakarta
TRIBUN-MEDAN.COM – Berikut deretan kontroversi Komjen Purn Dharma Pongrekun dan Kun Wardana jenderal bintang tiga yang maju Pilgub Jakarta.
Seperti diketahui, Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun lolos verifikasi administrasi Pilkada Jakarta 2024 lewat jalur Independen (non partai).
Maju Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun selama beberapa tahun terakhir terkenal dengan pernyataan kontroversialnya.
Berikut Tribun-medan.com merangkum deretan kontroversi Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun.
Konspirasi Covid-19
Selain soal LHKPN, Dharma Pongrekun juga kontroversial berkat pernyataannya soal Covid-19.
Menurutnya, Covid-19 adalah konspirasi elite global yang sudah direncanakan sejak 2010.
Hal itu disampaikan Dharma saat berbicara di podcast dengan dr Richard Lee pada 27 Januari 2024.
Dharma kekeh dengan pendapatnyas soal Covid-19 yang merupakan pengendalian terhadap populasi dunia.
“(Covid-19) sudah direncanakan sejak 2010 oleh Rockefeller Foundation, dan disimulasikan tahun 2012, lalu dimainkan tahun 2020 untuk di Indonesia. Tapi kalau di luar sudah disosialisasikan tahun 2019.”
“Tujuannya adalah percepatan program digitalisasi. Makanya kenapa Covid di belakangnya ada ‘id’ identity digital.”
Bahkan Dharma juga menyebut sains atau science yang selama ini dipelajari bukanlah pengetahuan yang sesungguhnya.
Baca juga: Viral Warga Temukan Banyak Bangkai Ayam Kalkun di Kamar Mandi Indekos Kosong
Baca juga: VIRAL Mahasiswi UMS Diduga Alami Pelecehan Seksual Saat Bimbingan Skripsi, Oknum Dosen Minta Peluk
Kontroversi LHKPN Ateis
Sebelumnya, Dharma Pongrekun mengeluarkan pernyataan kontroversial soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Saat itu, dia mengkritik polemik soal LHKPN capim KPK yang dipersoalkan.
Sejumlah lembaga mengkritik lolosnya capim KPK yang belum melaporkan LHKPN-nya.
Sementara itu, menurut Dharma, tudingan tersebut hanya rasa tidak suka yang digulirkan kepada para capim KPK yang berhasil lolos seleksi.
“Kalau sudah berangkat dari rasa tidak suka, terus apa yang mau kita selesaikan? Orang yang sering menuding, menurut saya pribadi tidak Pancasilais,” ujar Dharma disela rehat seleksi profile assessment capim KPK yang digelar di Gedung Lemhanas, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019), dikutip dari Kompas.com.
Dharma bahkan menyebut bahwa tidak ada salahnya jika tidak melaporkan LHKPN. Apalagi, menurut dia, LHKPN tidak sesuai dengan konsep agama yang dianutnya.
“LHKPN tidak memiliki relevansi dengan filosofi hukum Tuhan. Kenapa? Karena konsepnya Ateis. Ini kan yang buat LHKPN awalnya dari KPK. Rezeki orang kok diatur undang-undang?” kata dia.
“Aturan ini membuat orang menjadi gosong. Coba cari sistem yang lebih bagus. Laporan harta kekayaan ya tinggal laporin. Ya sudah. Dijadikan data. Jangan dijadikan sanksi,” pungkasnya.
Baca juga: Alasan Kevin Ikut Bunuh Pegawai Koperasi di Palembang, Diajak Pamannya, Serahkan Diri Usai Dihantui
Baca juga: BREAKING NEWS: PDIP Sambangi Kantor PKS, Bahas Koalisi di Pilkada Sumut
“Lihat saja, time will tell. Kelemahan orang sains di situ. Kalau belum ada bukti, belum ada data belum ada jurnal, dia tidak akan bisa melihat benang merahnya. hanya orang yang punya kemampuan spiritual yang bisa melihat. Udang di balik batu, sains hanya melihat batunya.”
Dia memastikan pendapatnya bukan sembarang.
“Ini intelijen Pak,” ujarnya.
Bahkan pada 25 Juli 2020 di channel JT Perspektif, Dharma juga sudah berbicara tentang konspirasi global.
Penulis buku ‘Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan’ ini menuturkan fenomena yang sedang terjadi saat ini.
Yakni warga dunia digiring menuju pada satu sistem dunia yang dikenadlikan oleh elite global.
“One system for all, dan nanti kendalinya ada pada chip. Sebenarnya sudah ada, sedang dibuat tinggal pengumpulan data,”
“Kita nggak perlu bawa apa-apa, semua identitas ada di sini (chip). Data medical record, passport ada di sini,” jelasnya.
Ini bukan kali pertama Komjen Dharma bicara soal konspirasi global.
Sebelum pandemi Covid-19 yakni September 2019 dalam video di youtube, Dharma juga sudah mengingatkan tentang agenda globalis ini.
“Sekarang telah terjadi gerakan globalisasi yang mana tak hanya menghancurkan Indonesia tapi seluruh dunia, catat itu,” katanya.
Dharma menyebut elite global bekerja secara struktur, sistematis dan massif.
“Mereka bekerja secara halus sehingga kita terhipnotis,” katanya.
Baca juga: LUHUT: Pemerintah Bakal Batasi Pembelian BBM Subsidi Mulai 17 Agustus 2024, Ini Alasannya
Kini Lolos Verifikasi Administrasi Pilkada Jakarta Jalur Independen
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta menyatakan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta jalur perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos tahap verifikasi administrasi.
Dharma-Kun berhasil mendapat 721.221 dukungan warga Jakarta.
Data tersebut memenuhi syarat minimal 618.968 dukungan bagi bakal calon perseorangan untuk maju Pilkada Jakarta 2024.
“Dengan demikian, status verifikasi administrasi perbaikan kesatu bakal calon passngan sebagaimana dimaksud dinyatakan memenuhi syarat,” ujar Ketua KPU DKI Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata dalam rapat pleno di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).
Wahyu mengatakan, jumlah dukungan bakal cagub dan bakal cawagub Dharma-Kun tersebar di enam Kabupaten/Kota.
Sebaran itu lebih banyak dari minimal sebaran dari empat Kabupaten/Kota.
Berdasar hasil data dukungan itu, KPU DKI bakal melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual berdasarkan jumlah verifikasi administrasi yang berhasil dikumpulkan Dharma-Kun.
“Dengan ini, selanjutnya dapat mengikuti tahapan verifikasi faktual kesatu,” imbuhnya. Dalam kesempatan sama, Dharma Pongrekun mengucapkan terima kasih kepada pihak KPU DKI dan Bawaslu DKI yang telah melakukan proses penghitungan ulang suara dukungan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas proses yang sudah dilaksanakan dan proses yang sudah kami lalui saat ini. Terima kasih dengan rasa hormat kepada KPU dan Bawaslu,” imbuh Dharma.
Sebelumnya, data dukungan yang diunggah Dharma-Kun sebanyak 447.469 dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan 782.308 tidak memenuhi syarat (TMS) pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua.
Jumlah dukungan masih kurang dari syarat dukungan minimal sebanyak 618.968 untuk melaju ke Pilkada 2024.
Dharma-Kun lalu mengajukan gugatan ke Bawaslu DKI Jakarta karena data tidak memenuhi syarat. Terkait ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar dua kali mediasi antara Dharma-Kun dengan KPU DKI Jakarta.
Dharma-Kun diberikan kesempatan perbaikan berdasar keputusan yang diambil dalam musyawarah tertutup kedua antara Dharma-Kun dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Kamis (27/6/2024).
(*/tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram, Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan