REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR — Calon gubernur Bali nomor urut 02 Wayan Koster menegaskan kembali alasannya menolak keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 yang akhirnya batal terlaksana di Indonesia.
Koster mengulas kembali isu tersebut dalam debat pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bali 2024 kedua yang berlangsung di Denpasar, Bali, Sabtu (9/11/2024). Dalam debat yang bertema Menyikapi Dinamika Otonomi Daerah, calon gubernur Bali nomor urut 01 Made Muliawan Arya mengungkit kembali permasalahan tersebut sehingga Koster memberikan respons.
“Saya menolak Tim Israel bermain di Bali tetapi kejuaraan U20-nya tetap berlangsung, mengapa, karena ada konferensi Asia-Afrika dan peraturan Mendagri tidak boleh mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Israel di dalam forum resmi,” kata dia.
Dalam sesi tanya jawab antar-pasangan calon itu, Wayan Koster menjawab dengan nada tinggi. Dia menegaskan bahwa hal yang dilakukan ini bagian dari mengikuti aturan Pemerintah Pusat.
Usai debat kedua berakhir, Gubernur Bali Periode 2018-2023 itu menambahkan bahwa rencana Piala Dunia U20 yang saat itu hendak berlangsung bersamaan dengan masa pemulihan pasca Covid-19.
Banyaknya pro dan kontra pada masa itu membuatnya memilih menolak keikutsertaan Timnas Israel demi menjaga proses pemulihan pariwisata Bali.
“Kalau ini berjalan maka ada potensi gangguan keamanan di Provinsi Bali, kalau itu terjadi, maka risikonya momentum pemulihan pariwisata akan terputus dan itu tidak akan berlanjut, pemulihannya akan menjadi lebih lama lagi kondisi perekonomian kita akibat pariwisata yang terpuruk ini sangat buruk,” ujarnya.
Sementara itu Calon Gubernur Bali Nomor Urut 01 Made Muliawan Arya mengatakan Koster hanya beralasan.
Sebelum mengungkit batalnya gelaran Piala Dunia U20 itu, Muliawan lebih dulu membahas soal pilihan Wayan Koster apabila suatu saat pemerintah pusat membuat kebijakan yang ditentang pimpinan partainya.
“Itu kan bisa saja menyampaikan jurus-jurus ngeles, itu kan sepak bola adalah urusan politik luar negeri, gubernur tidak ada wewenang untuk itu, buat urusan politik luar negeri, urusan keamanan, pertahanan, agama, dan fiskal itu adalah kewenangan pusat,” kata dia.