REPUBLIKA.CO.ID, SAUDI — Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengatakan kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bahwa dia secara pribadi tidak peduli dengan apa yang dia sebut sebagai ‘masalah Palestina’. Demikian sebuah laporan dari media AS, di The Atlantic.
Diterbitkan pada Rabu (25/9/2024), laporan tersebut memberikan gambaran 11 bulan upaya negosiasi Washington di wilayah tersebut setelah pecahnya perang di Gaza.
Dinyatakan bahwa selama kunjungan ke Arab Saudi pada Januari, Blinken dan putra mahkota bertemu di kota al-Ula di Saudi untuk membahas prospek kerajaan Teluk tersebut menormalisasi hubungan dengan Israel di tengah perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza.
Beberapa bulan sebelumnya, Riyadh tampak mencapai kemajuan dalam menjalin hubungan dengan Israel selama diskusi yang dipimpin AS. Rencana itu kemudian gagal karena pecahnya perang pada tanggal 7 Oktober.
Jika kesepakatan normalisasi terjadi, putra mahkota menyampaikan keinginannya kepada Blinken untuk ketenangan di Gaza.
Menurut The Atlantic, Blinken bertanya apakah Saudi dapat menolerir Israel yang secara berkala memasuki kembali wilayah tersebut untuk menyerang Jalur Gaza yang terkepung.
“Mereka bisa kembali dalam enam bulan, satu tahun, tapi tidak setelah saya menandatangani sesuatu seperti ini,” jawab Mohammed bin Salman.
“Tujuh puluh persen populasi saya lebih muda dari saya,” jelas putra mahkota kepada Blinken.
“Bagi sebagian besar dari mereka, mereka tidak pernah tahu banyak tentang masalah Palestina. Jadi mereka diperkenalkan untuk pertama kalinya melalui konflik ini. Ini adalah masalah besar. Apakah saya secara pribadi peduli dengan masalah Palestina? Saya tidak, tapi orang-orang saya peduli, jadi saya perlu memastikan ini bermakna.”
Tidak ada kesepakatan tanpa negara Palestina
Seorang pejabat Saudi dilaporkan MEE menggambarkan percakapan seperti dikutip The Atlantic adalah tidak benar.
Di depan umum, Mohammed bin Salman menyatakan bahwa Arab Saudi tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa berdirinya negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
“Kerajaan tidak akan menghentikan upayanya untuk mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” katanya pada pidato tahunan baru-baru ini di hadapan Dewan Syura di Riyadh.
“Kami menegaskan bahwa Arab Saudi tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sampai tujuan tersebut tercapai.”
Menurut The Atlantic, sebagai imbalan atas kesepakatan normalisasi dengan Israel, Arab Saudi akan berusaha untuk menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Washington.
Hal ini memerlukan ratifikasi dari dua pertiga anggota Senat AS, yang menurut putra mahkota Blinken kemungkinan besar berada di bawah pemerintahan Biden.
Hal ini sebagian disebabkan oleh persepsi bahwa kelompok progresif AS mungkin akan mendukung perjanjian tersebut jika negara Palestina ikut serta dalam perjanjian tersebut.
Mohammed bin Salman mengatakan kepada Blinken bahwa mengejar kesepakatan normalisasi dengan Israel akan menimbulkan kerugian pribadi yang besar baginya.
Ia mencontohkan Presiden Mesir Anwar Sadat, yang dibunuh pada tahun 1981, beberapa tahun setelah menandatangani perjanjian damai dengan Israel.
“Setengah dari penasihat saya mengatakan bahwa kesepakatan itu tidak sebanding dengan risikonya,” kata pemimpin de facto Saudi tersebut. “Saya bisa terbunuh karena kesepakatan ini.”
Jajak pendapat pada tahap awal perang menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen warga Saudi percaya bahwa negara-negara Arab harus memutuskan hubungan dengan Israel.
Meskipun demikian, terdapat tindakan keras terhadap tindakan solidaritas Palestina di Arab Saudi, dengan adanya laporan mengenai orang-orang yang ditahan karena mengungkapkan pendapat mengenai konflik tersebut di media sosial, serta karena mengenakan keffiyeh Palestina di kota suci Mekkah.
‘