Departemen Perdagangan AS dilaporkan akan melarang teknologi Cina dan Rusia di dalam kendaraan otonom yang diproduksi di AS karena dinilai mengancam keamanan nasional. Cina menuduh AS melakukan “tindakan diskriminatif.”
Amerika Serikat (AS) bergerak untuk melarang kendaraan otonom yang menggunakan teknologi asal Cina atau Rusia. Hal ini dirilis dalam pengumuman Departemen Perdagangan AS pada Senin (23/9).
Langkah ini muncul di tengah persaingan ketat antara industri otomotif AS dan Cina, tetapi Washington menegaskan bahwa pelarangan ini adalah tindakan pencegahan terkait keamanan.
“Ini bukan tentang perdagangan atau keuntungan ekonomi,” kata Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo.
“Ini murni tindakan keamanan nasional. Kabar baiknya, saat ini kita tidak memiliki banyak mobil Cina atau Rusia di jalan kita.”
Apa saja yang akan dilarang?
Selain impor, pelarangan ini juga mencakup kendaraan yang diproduksi di AS, tetapi menggunakan teknologi dari Cina atau Rusia.
Ini termasuk perangkat lunak dan perangkat keras yang menghubungkan kendaraan otonom dengan dunia luar.
Menurut laporan AFP, pelarangan perangkat lunak dapat berlaku secepatnya pada 2027, sementara pelarangan perangkat keras akan ditunda hingga 2029 untuk memberikan waktu kepada rantai pasokan AS agar bisa menyingkirkan teknologi Cina.
“Hari ini, mobil memiliki kamera, mikrofon, pelacakan GPS, dan teknologi lain yang terhubung ke internet,” kata Raimondo.
“Tidak sulit untuk membayangkan bagaimana musuh asing dengan akses ke informasi ini dapat menimbulkan risiko serius terhadap keamanan nasional kita serta privasi warga negara AS.”
Cina mengutuk ‘tindakan diskriminatif’
Pemerintahan Biden telah terlibat dalam perang tarif yang tajam terhadap impor Cina, dan kendaraan listrik secara umum telah menjadi titik konflik berulang kali.
Meskipun belum secara resmi diumumkan, Beijing membalas laporan media tentang pelarangan ini.
“Cina menentang perluasan konsep keamanan nasional oleh AS dan tindakan diskriminatif yang diambil terhadap perusahaan dan produk Cina,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina.
rs/gtp (AP, AFP)