WASHINGTON, KOMPAS.TV – Amerika Serikat (AS) menyebut penyerbuan terhadap Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki, oleh ratusan warga Yahudi Israel radikal, termasuk beberapa pejabat pemerintah, “tidak bisa diterima”.
AS menilai penyerbuan pada Selasa (13/8/2024) itu mengancam status quo historis di situs suci umat Islam tersebut.
Deputi juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, menegaskan AS tetap berkomitmen untuk mempertahankan status quo di situs-situs suci Yerusalem.
“Izinkan saya katakan dengan jelas bahwa Amerika Serikat berdiri teguh dalam upaya mempertahankan status quo bersejarah berkenaan dengan tempat-tempat suci Yerusalem,” ujar Patel kepada wartawan, Selasa, dikutip dari Anadolu.
“Tindakan sepihak apa pun yang membahayakan status quo tidak dapat diterima,” tambahnya.
Penyerbuan Kompleks Al-Aqsa dilakukan oleh sejumlah pemukim ilegal Israel, bersama dengan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, Menteri Yitzhak Wasserlauf dari partai Otzma Yehudit, serta anggota Knesset atau parlemen dari Partai Likud, Amit Halevi.
Mereka memasuki kompleks tersebut untuk memperingati Tisha B’Av, hari puasa Yahudi tahunan yang memperingati kehancuran dua kuil Yahudi kuno yang menurut mereka pernah berdiri di lokasi tersebut.
Ancam Upaya Gencatan Senjata
Kompleks Al-Aqsa merupakan situs suci ketiga dalam Islam, yang sering kali menjadi titik panas dalam penjajahan Israel atas tanah Palestina.
Penyerbuan pada Selasa terjadi di tengah upaya internasional yang sedang berlangsung untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza, di mana sekitar 2,3 juta warga Palestina terjebak dan dibombardir Israel.
Baca Juga: 1.200 Umat Yahudi Ilegal Serbu Kompleks Masjid Al Aqsa di Yerusalem untuk Lakukan Ritual Talmud
Patel menekankan, penyerbuan tersebut tidak hanya mengganggu ketenangan di kawasan, tetapi juga mengalihkan perhatian dari upaya mencapai solusi dua negara, yang diharapkan dapat membawa perdamaian.
“Dan hal ini tidak hanya tidak dapat diterima, tetapi juga mengalihkan perhatian dari apa yang kami anggap sebagai waktu penting saat kita berupaya untuk menyelesaikan kesepakatan gencatan senjata ini,” ujarnya.
“Hal ini mengalihkan perhatian dari tujuan kami yang telah ditetapkan untuk kawasan ini, yaitu solusi dua negara, negara Palestina dan negara Israel yang berdampingan, hidup berdampingan dengan bermartabat dan harmonis.”
Ia juga mengatakan, bahkan Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, telah menyatakan penyerbuan tersebut merupakan penyimpangan dari kebijakan resmi Israel dan status quo yang sudah lama dipertahankan.
AS bersama Mesir dan Qatar telah memimpin negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas selama beberapa bulan terakhir untuk mengupayakan gencatan senjata di Gaza.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada kesepakatan yang dicapai karena Tel Aviv masih menolak memenuhi tuntutan Hamas untuk mengakhiri perang, menarik pasukan dari Gaza, dan mengizinkan pengungsi Palestina kembali ke wilayah utara Gaza.
Patel menegaskan kembali komitmen AS untuk mencapai kesepakatan yang mencakup gencatan senjata, pertukaran tawanan, dan rekonstruksi Gaza.
Presiden AS Joe Biden sebelumnya mengungkapkan Israel telah menyampaikan rencana tiga fase untuk mengakhiri serangan brutalnya di Gaza, yang meliputi gencatan senjata, pertukaran tawanan, dan rekonstruksi Gaza.
Netanyahu juga mengonfirmasi bahwa timnya akan hadir dalam pembicaraan gencatan senjata yang akan datang dan siap untuk merampungkan rincian implementasi kesepakatan tersebut.
Patel menyebutkan mitra AS di Qatar telah menjamin bahwa mereka akan bekerja untuk memastikan perwakilan Hamas hadir dalam pembicaraan tersebut.
“Qatar telah meyakinkan kami bahwa mereka akan berusaha agar Hamas terwakili di sana, dan kami sepenuhnya berharap perundingan ini dapat terus berlanjut,” ujarnya.
Baca Juga: Pemukim Ilegal Yahudi yang Serbu Kompleks Masjid Al Aqsa Melonjak Jadi 2.250, Didukung 2 Menteri