Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar merespons soal keputusan Muhammadiyah yang memutuskan untuk menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Anwar mengatakan, penerimaan izin tambang oleh organisasi masyarakat (ormas) itu seharusnya tidak perlu menjadi persoalan. Sebab, pemberian IUP ini merupakan tanda balas jasa pemerintah untuk ormas.
“Ya secara filosofis kan baik, ya jadi pemerintah itu ingin membalas budi kepada ormas-ormas yang nyata-nyata telah berjasa kepada negara ini, terutama perang kemerdekaan dulu,” ujarnya di kantor Kemenkominfo, Kamis (25/7/2024).
Baca Juga : Kabar Muhammadiyah Terima Izin Tambang, Wakil Bahlil Buka Suara
Namun demikian, dia menekankan bahwa ormas yang menerima izin tambang harus bisa menjaga kelestarian lingkungan di area tambang. Sementara itu, dari pemerintah harus terjun mengawasi pengguna IUP agar bisa mengembalikan kondisi pertimbangan dengan baik.
“Ada aturan yang mewajibkan para pengelola itu kemudian bisa mengembalikan lagi dengan baik. Kedua, tidak merugikan masyarakat sekitar, jangan sampai membuat miskin masyarakat sekitar tambang itu,” pungkasnya.
Baca Juga : : Viral Muhammadiyah Diisukan Terima Izin Tambang, Simak Kronologinya
Sekadar informasi, Kepala Negara belum lama ini menerbitkan Perpres yang mengizinkan pendistribusian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dicabut kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi.
Ketentuan itu dimuat dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Salah satunya tertuang dalam ketentuan distribusi IUP kepada kelompok masyarakat tercantum dalam Pasal 5A ayat (1).
Baca Juga : : Geliat Muhammadiyah Gaet Sederet Bank Syariah usai Bedol Dana dari BSI (BRIS)
“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” demikian petikan pasal tersebut.