Informasi Terpercaya Masa Kini

Kawasan Puncak Macet Parah,Presiden Prabowo tak Setuju Jalan Tol,Gerindra: demi Swasembada Pangan

0 4

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Bergantinya pemerintahan, berubah pula gaya kepemimpinannya.

Jika Jokowi sangat getol membangun infrastruktur, lain halnya dengan Presiden Prabowo Subianto.

Mantan Menteri Pertahanan itu lebih fokus pada pencapaian swasembada pangan, sama seperti era Presiden Soeharto.

Selain itu Prabowo juga fokus pada pemenuhan makan bergizi gratis untuk anak sekolah.

Program ini menyedot anggaran luar biasa besar setiap tahunnya, maka jangan heran bila infrastruktur terabaikan.

Baca juga: Jadwal Ganjil Genap Puncak Bogor Berlaku Selama 24 Jam di Libur Nataru 2025

Seperti kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selama ini menjadi primadona warga Jabodetabek menghabiskan libur panjang.

Karena itu selalu dilanda kemacetan yang parah, bahkan beberapa waktu lalu makan korban, ada yang meninggal dunia akibat terjebak macet parah.

Jokowi pun setuju dibangun Tol Puncak, namun kini rencana itu kandas.

Ini setelah keluar instruksi dari Presiden Prabowo yang meminta seluruh stakeholder menghentikan sementara seluruh proyek infrastruktur baru, termasuk rencana jalan tol baru.

Baca juga: Libur Nataru, Kepadatan Lalu Lintas di Puncak Bogor Diprediksi pada 18 Desember 2024-4 Januari 2025

Hal itu disampaikan Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan, Sony Sulaksono Wibowo kepada para awak media usai Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta, Selasa (17/12/24).

“Karena ini studinya belum, makanya kita dari BPJT menahan dulu,” ujarnya dikutip dari Kompas.com. 

“Tapi kalau ada instruksi dari Presiden ‘Puncak karena sudah urgent, jalan’, baru kita jalan,” imbuhnya.

Selain itu menurut Sony, selama ini Tol Puncak juga menunggu investor yang berminat untuk membangun.

Baca juga: Antisipasi Kemacetan di Jalur Puncak Selama Libur Nataru, Polres Bogor Bakal Terjunkan 250 Personel

Kata Sony sudah ada investor swasta yang berminat, bahkan PT Jasa Marga (Persero) Tbk juga tertarik karena potensi ekonomi yang bagus.

“Ya betul. Kalau minat, banyak yang minat, Tapi kan kita cek dulu kelayakannya seperti apa, karena kajian kelayakannya lagi diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur,” terangnya.

Untuk itu, Sony pun belum bisa mengonfirmasi apakah Tol Puncak akan dilelang pada tahun 2026 mendatang atau tidak.

“Saya nggak tahu, itu keseriusan minatnya nanti investornya,” terangnya.

Namun, Sony menegaskan, jalan tol yang sudah dalam tahap konstruksi hingga tengah dilakukan FS akan tetap dilanjutkan.

“Ada kekhawatiran semua tol berhenti, tidak. Kita akan tetap melanjutkan yang sudah berkontrak. Yang benar-benar baru itu yang mungkin akan kita tahan dulu,” jelasnya.

Dia mencontohkan salah satu proyek jalan tol yang akan disetop dulu karena sebatas baru rencana adalah Tol Puncak dan ruas Tol Kulonprogo-Cilacap.

Sementara proyek-proyek yang dalam tahap lelang, seperti Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), dipastikan jalan terus.

“(Proyek Tol Puncak ditahan sampai 2025) belum tahu, cuma karena ini studinya belum, maka kita dari BPJT menahan dulu,” terangnya.

Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya menganggap langkah Presiden Prabowo Subianto meminta menghentikan proyek pembangunan jalan tol baru sudah tepat. 

Anggota Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan, langkah Prabowo itu sudah sesuai dengan cita-cita kepala negara untuk mewujudukan swasembada pangan.  

Guna mewujudkan cita-cita itu, maka pemerintah harus fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas pangan. 

“Presiden Prabowo ingin segera merealisasikan swasembada pangan, sehingga infrastruktur pendukung harus menjadi prioritas,” ujar Danang pada Kompas.com, Kamis (19/12/2024). 

Ia menyebutkan, Komisi V DPR RI juga sudah berdiskusi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar pembangunan infrastruktur difokuskan untuk membantu peningkatan produksi pangan tanah Air. 

Danang menganggap, pemerintah harus menetapkan skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur. 

Langkah itu perlu dilakukan untuk mendukung berbagai program yang menjadi visi dari Prabowo. 

“Artinya, tol-tol baru yang belum jadi prioritas pemerintah, belum akan dilaksanakan terlebih dahulu,” ucapnya. 

“Fokus kita adalah mendukung visi besar Presiden Prabowo dalam peningkatan pangan,” imbuhnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09

Leave a comment