KONTAN.CO.ID – JAKARTA. World Bank atau Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 5,1% pada tahun 2025. Proyeksi ini sedikit lebih rendah dibanding target pemerintah yakni 5,2%.
Adapun, pada tahun 2024, Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5%.
“Kami memproyeksikan pertumbuhan tersebut akan meningkat sedikit menjadi 5,1% pada tahun 2025 dan 2026,” ujar Senior Economist World Bank, Wael Mansour dalam acara Funding Indonesia’s Vision 2045, Senin (16/12).
Baca Juga: BI Tahan Suku Bunga Acuan, Fokus Stabilitas Rupiah di Tengah Tekanan Global
Wael Mansour memperkirakan kontribusi pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi dalam negeri, belanja yang terkait dengan program pemerintah dan sedikit perbaikan di sektor perdagangan.
Lebih lanjut Mansour menyoroti perlunya memberikan perhatian khusus pada penciptaan lapangan kerja yang baik bagi kaum muda.
Ia bilang, rendahnya partisipasi angkatan kerja kaum muda (49,6%) dan tingkat pengangguran kaum muda yang tinggi (17,3%).
Selain itu, upah riil sebagian besar mengalami stagnasi di sektor-sektor dengan banyak tenaga kerja. Kondisi lainnya adalah tidak menghasilkan cukup lapangan kerja bagi kelas menengah
Di satu sisi, Bank Dunia menyebut tingkat pengangguran Indonesia turun dari 5,3% menjadi 4,9% pada tahun 2024. Tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 70,6% dan meningkatkan partisipasi pekerja perempuan 56,4%.
“Bank Indonesia (BI) secara bertahap melonggarkan kebijakan moneternya sambil menjaga stabilitas rupiah,” ucap Mansour.
Baca Juga: Kebijakan Trump Bakal Kurangi Daya Tarik Surat Utang Indonesia
Mansour menambahkan, percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas. Tanpa reformasi seperti itu, perekonomian berisiko mengalami overheating.
Menurutnya, Indonesia telah berhasil melakukan reformasi mendasar. Namun tertinggal dari negara lain dalam hal reformasi efisiensi.
Reformasi efisiensi dimaksud adalah pendalaman sektor keuangan, keterbukaan perdagangan, kebijakan persaingan, kebijakan pasar tenaga kerja, dan reformasi peraturan bisnis.