Survei Bloomberg: Ekonom Pilih Anies untuk Gantikan Jokowi sebagai Presiden RI

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom ternama memberikan dukungan penuh kepada mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Capres Nomor Urut 2 Anies Baswedan untuk menggantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia. 

Berdasarkan survei yang digelar oleh Bloomberg, para ekonom justru memberikan nilai tertinggi kepada Anies Baswedan, yang berstatus sebagai "kuda hitam", dalam kontestasi Pilpres 2024. 

"Anies Baswedan, sosok yang paling vokal dalam mengkritik Presiden Joko Widodo, mendapat nilai tertinggi, yakni 33. Nilai tersebut didapat dari 17 ekonom dan analis pasar ketika ditanya siapa yang menurut mereka paling tepat untuk memimpin Indonesia," tulis Bloomberg dikutip, Kamis (18/1/2024). 

Baca Juga : Anies Ingin Sahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Pendanaan Politik untuk Berantas Korupsi

Sementara itu, Menteri Pertahanan sekaligus Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto berada di posisi kedua dengan nilai 29. Adapun, mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo menduduki posisi terbawah dengan nilai 28.

Bloomberg menulis bahwa Indonesia kurang dari sebulan lagi akan mengadakan pemilihan presiden pada 14 Februari 2024. Ketika lebih dari 204 juta pemilih yang memenuhi syarat akan memilih seorang pemimpin yang akan mengawasi perekonomian yang bernilai lebih dari US$1 triliun.

Baca Juga : : Survei Capres 2024: Prabowo-Gibran 'Taklukan' Seluruh Jawa, Kecuali Jawa Tengah

Jutaan mata tertuju pada proses Pemilihan Presiden di Indonesia pada awal tahun ini. Jika tidak ada satu pun dari tiga kandidat yang mendapatkan setidaknya setengah dari suara, maka akan ada putaran kedua di bulan Juni 2024. 

Perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh lebih cepat dari 5%, menurut survei. Selama dua periode kepemimpinan, Jokowi telah gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi 7% yang dia sampaikan sejak awal terpilih sebagai Presiden Indonesia pada 2014. 

Survei Bloomberg dilakukan pada awal Januari 2024. Sejumlah lembaga survei Indonesia telah mempublikasikan hasil survei terbaru mereka. Hasilnya, Prabowo-Gibran masih mendominasi hampir semua lembaga survei dengan tingkat elektabilitas di atas 40 persen. Pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD masih terus bersaing memperebutkan suara demi bisa lolos ke putaran kedua. 

Prabowo menggandeng putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presidennya untuk periode ketiga kali. Pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo memicu tuduhan bahwa Jokowi sedang membangun sebuah dinasti.

Prabowo-Gibran berjanji untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan Jokowi, termasuk hilirisasi mineral dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKn) senilai US$34 miliar.

Prabowo mengandalkan celah bahwa masyarakat Indonesia ingin tetap berada di jalur serta mengungguli negara-negara berkembang lainnya. Sebagai informasi, obligasi Rupiah telah memberikan imbal hasil tahunan sebesar 5,5% bagi para investor yang berbasis dollar sejak Jokowi terpilih sebagai presiden di bulan Juli 2014.

Angka tersebut jauh lebih tinggi daripada utang di negara tetangga Filipina dan Malaysia, dan imbal hasil tahunan sebesar 0,5% untuk ukuran yang lebih luas untuk utang negara dalam mata uang lokal di negara-negara berkembang, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.

Pada masa jabatan pertama Jokowi, Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan namun diberhentikan dalam perombakan kabinet dua tahun kemudian. Setelah dipecat Jokowi, Anies kemudian memenangkan Pemilihan Gubernur Jakarta pada 2017. Namun, Anies dan Sandiaga Uno menggunakan kampanye yang memecah belah yang memanfaatkan reaksi Muslim terhadap petahana China-Kristen, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang juga merupakan sekutu Jokowi.

Sebagai bagian dari kampanyenya, Anies berjanji untuk mengenakan pajak bagi orang kaya dan menciptakan jutaan pekerjaan ekonomi hijau. Anies juga merupakan salah satu pengkritik Jokowi yang paling menonjol atas rencana pembangunan IKN di Kalimantan.

Anies mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan seharusnya tidak didasarkan pada aspirasi-aspirasi pribadi. Dia juga mengkritik pemerintahan Jokowi karena tidak bertindak cepat untuk mengatasi Covid-19 dan mempertanyakan data kasus pada puncak pandemi.

Pulau Jawa menjadi medan pertempuran paling sengit antara kandidat calon presiden (capres) dan partai politik. Mereka semua mengharapkan suara optimal di wilayah padat penduduk ini.

Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa mencapai 154,28 juta atau sekitar 56 persen dari total populasi tahun 2022 sebanyak 275,7 juta.

Sementara dari jumlah populasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan sebanyak 204,8 juta daftar pemilih tetap (DPT), dengan jumlah 56,3 persen atau 115,37 adalah pemilih yang tinggal di Pulau Jawa.