Sosok Romahurmuziy yang ,Melawan, Ketua Majelis Kehormatan PPP Soal Hak Angket Kecurangan Pilpres

SURYA.CO.ID - Inilah sosok Romahurmuziy atau Rommy, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berbeda pendapat dengan petinggi PPP lainnya terkait hak angket kecurangan Pilpres 2024.

Rommy yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PPP terang-terangan mendukung hak angket kecurangan Pilpres itu diajukan ke DPR. 

Rommy bahkan mengklaim partainya solid mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Pernyataan Rommy ini berlawanan dengan petinggi PPP lain yang menyebut hak angket kecurangan Pilpres  tidak perlu. 

Menurut Rommy, keputusan tersebut berdasarkan hasil pertemuan ketua umum partai politik (parpol) pengusung Ganjar Pranowo - Mahfud MD pada Sabtu (25/2/2024) lalu.

Baca juga: Nasib Hak Angket Kecurangan Pilpres: PDIP Masih Menunggu, PKS Belum Memutuskan, Peneliti Meragukan

"PPP tetap berada pada posisi solid mendorong penggunaan hak angket DPR pada saat masuk masa sidang 5 Maret 2024 nanti," kata Rommy dalam keterangannya, Kamis (29/2/2024).

Dia menegaskan, hak angket DPR sangat diperlukan untuk membuka seterang-terangnya dugaan kecurangan Pemilu.

"Sehingga tidak perlu alergi atau khawatir dengan bergulirnya ini," ujar Rommy.

Syarat untuk mengajukan hak angket DPR diatur dalam Pasal 199 undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014.

Dalam UU itu dijelaskan bahwa hak angket bisa digunakan jika didukung 50 persen anggota DPR RI lebih dari satu fraksi. 

Sementara, kursi dua partai pengusung Ganjar-Mahfud, yakni PDIP dan PPP di DPR belum mencapai batas minimal.

Hak angket yang diusulkan dapat diterima jika mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR dengan dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR.

Pengambilan keputusan untuk hak angket diambil berdasarkan pada persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna.

Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur meminta seluruh jajaran pengurus dan anggota fraksi PPP di DPR untuk bijaksana dalam menghadapi hak angket kecurangan Pilpres 2024.

Zarkasih Nur khawatir hak angket justru akan memicu perpecahan umat yang akan sangat merugikan bangsa Indonesia.

“Hak angket harus dipikirkan matang-matang, harus disikapi secara cerdas dan teliti, kami rasa tidak perlu sejauh itu hak angket tidak harus sejauh itu, sebab kalau ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya," kata Zarkasih dalam keterangannya, Jumat (23/2/2024).

Zarkasih mengimbau jajaran DPP PPP untuk kembali ke khitohnya yakni menjunjung tinggi kepentingan umat dan tentunya meletakan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya.

"Saya menyarankan kawan-kawan di DPR, harus teliti, jernih, jangan sampai terkoyak karena hak angket," pintanya.

Lebih lanjut, Zarkasih berharap agar pemenang pemilu baik pilpres maupun pileg menunjukan sikap ksatria.

Sementara itu, bagi yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat.

"Jangan lupa bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden pada akhirnya adalah kehendak Allah SWT,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan, saat ini pihaknya sedang fokus mengawal rekapitulasi suara Pemilu 2024.

"Kita masih memikirkan perhitungan suara, masih mengawal perhitungan suara di lapangan ya," kata Awiek kepada wartawan, Minggu (25/2/2024).

Awiek menegaskan, kalaupun ada bukti-bukti dugaan kecurangan Pemilu 2024, maka akan dikumpulkan dan dilakukan pengkajian.

"Ya tentu kalaupun ada kecurangan, bukti-bukti, data-data kita kumpulkan. Sedang kita kaji, karena hari ini hari ini reses, jadi kita belum fokus ke sana," ujarnya.

Dia menuturkan, saat ini PPP masih fokus mengawal rekapitulasi suara untuk memastikan partai berlambang Ka'bah itu lolos ke Senayan.

"Fokus kita mengawal rekapitulasi suara karena kita ingin lolos parlemen," imbuh Awiek.

Siapa sebenarnya Romahurmuziy? 

Muhammad Romahurmuziy lahir di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 10 September 1974.

Romahurmuziy merupakan cucu dari Menteri Agama ketujuh, yakni KH M Wahib Wahab.

Dikutip dari TribunnewsWiki.com, Romahurmuziy adalah cicit dari Kiai Wahab Hasbullah, bagian dari pendiri NU.

Ayah dari Romahurmuziy bernama M Tochah Mansoer, pendiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), sedangkan sang ibu bernama Umroh Machfudzoh.

Ibunda Romahurmuziy adalah Ketua DPW PPP Yogyakarta periode 1985-1995 dan Ketua Umum PP Wanita Persatuan tahun 1993-1998.

Kini, Romahurmuziy telah menikah dengan Henny Widiyanti dan dikaruniai seorang anak.

Mengenai pendidikan Romahurmuziy, ia menempuh pendidikan dasarnya di SD Negeri Ungaran 1.

Kemudian, Romahurmuziy bersekolah di SMP Negeri 5 Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Yogyakarta.

Lulus SMA, Romahurmuziy melanjutkan pendidikan S1 Jurusan Teknik Fisika di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kala itu, Romahurmuziy meraih gelar Magister di Jurusan Teknik dan Manajemen dari universitas yang sama.

Sebelum berkarier di dunia politik, Romahurmuziy pernah bekerja menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Romahurmuziy juga pernah menjabat sebgai Staf Khusus Menkop dan UKM Bidang Perencanaan Strategis pada 2004-2009.

Lantas, karier politik Romahurmuziy bermula ketika dirinya bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Awalnya, Romahurmuziy menjadi pengurus Departemen di DPP PPP pada Muktamar V tahun 2003.

Pada tahun 2007, ia menjadi Wakil Sekretaris Jenderal PPP.

Kemudian, Romahurmuziy terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014.

Pada 2011, Romahurmuziy mendapatkan jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PPP.

Selanjutnya, Romahurmuziy menjadi Ketua Umum PPP menggantikan Suryadharma Ali.

Suryadharma Ali diketahui tersangkut kasus korupsi dana haji pada tahun 2014,

Selain menjabat sebagai Ketua Umum PPP, Romahurmuziy juga menjabat Anggota DPR periode 2014-2019.

Pernah Terjerat Kasus Korupsi

Romy merupakan eks koruptor yang terlibat kasus suap jual beli jabatan di Kemenag.

Ia menerima Rp 250 juta yang kemudian dikembalikan.

Romahurmuziy resmi menghirup udara bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) K4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta pada Rabu (29/4/2020) malam.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Romahurmuziy dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan pada Senin (20/1/2020).

Lantas, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memutuskan mengabulkan banding yang diajukan Romy pada Senin (20/4/2020).

Hukuman Romahurmuziy pun dipotong 1 tahun dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kini Kembali ke PPP, Jadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai

Muhammad Romahurmuziy kini kembali aktif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ia menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai.

"Nama beliau (Romahurmuziy) sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi kepada Tribunnews.com, Senin (2/1/2023).

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Profil Romahurmuziy yang Kini Kembali ke PPP, Jabat Ketua Majelis Pertimbangan Partai