Sosok Lawan Berat Khofifah di Pilgub Jatim Usai Cak Imin Batal Maju,Salah Satu Menteri Jokowi

SURYA.co.id - Terungkap sosok lawan berat Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2024 setelah Muhaimin Iskandar atau Cak Imin batal maju.

Sosok tersebut saat ini tengah menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Diketahui, calon lawan berat Khofifah Indar Parawansa dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2024 'mundur' alias batal mencalonkan diri.

Sosok lawan berat Khofifah itu adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda memastikan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tidak maju di Pilgub Jawa Timur (Jatim) 2024.

Baca juga: Lawan Berat Khofifah Mundur, PDIP Datang Merayu dan Gerindra Tetapkan Syarat Khusus

Huda menyebut kabar Cak Imin akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Jatim tidak benar.

"Enggak betul itu. 1.000 persen enggak betul," ujar Huda saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Huda menjelaskan, PKB tidak menyiapkan Cak Imin maju di kontestasi pilgub.

Maka dari itu, Huda memastikan tidak ada agenda untuk membahas pencalonan cawapres Anies Baswedan tersebut untuk maju Pilgub Jatim.

Namun, saat ditanya Cak Imin disiapkan sebagai menteri atau posisi lain, Huda enggan membeberkannya.

"Kami tidak siapkan Gus Imin untuk di pilgub. Itu tidak betul. Jadi saya pastikan, saya tegaskan juga hari ini tidak ada agenda sama sekali soal itu. Itu rumor yang kita juga enggak tahu itu bersumber dari mana," tuturnya.

"Kita lihat nanti. Sekali lagi kita hormati putusan MK. Sampai MK memastikan keputusan. Kan tinggal beberapa hari lagi nih. 12 hari? 10 hari?" imbuh Huda.

Setelah Cak Imin dipastikan tak maju di Pilgub Jatim 2024, kini muncul sosok baru yang jadi saingan berat Khofifah selanjutnya.

Baca juga: Sinyal PDIP Gabung Koalisi Pilgub Jatim 2024, Demokrat Yakin Duet Khofifah-Emil Jilid 2

Direktur ARCI Baihaki Siradj menyebut ada kemungkinan Risma menantang petahana Khofifah.

Hal itu bisa terjadi jika partai PDIP berkolaborasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB.

“Tatkala nanti Risma berkoalisi dengan PKB, ini yang bisa memberi suatu pukulan terhadap calon inkumben Khofifah-Emil Dardak,” kata Baihaki saat dihubungi, Ahad, 31 Maret 2024.

Menurut Baihaki, elektabilitas Khofifah memang lebih tinggi daripada pesaing terdekatnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Risma.

Tetapi, jika PDIP mau berkolaborasi dengan PKB, persaingan dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur masih bisa tetap sengit.

Risma merupakan anak buah Jokowi.

Ia masih menjabat sebagai Menteri Sosial.

Berikut rangkuman tentang sosok Risma.

Melansir dari Wikipedia, Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Bu Risma lahir 20 November 1961.

Ia adalah Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak 23 Desember 2020.

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 28 September 2010 hingga 28 September 2015 dan 17 Februari 2016 hingga 23 Desember 2020.

Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah. Risma juga tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia.

Melalui pemilihan langsung, Risma menggantikan Bambang Dwi Hartono yang kemudian menjabat sebagai wakilnya.

Pasangan Risma-Bambang diusung oleh PDI-P dan memenangi pilkada Surabaya 2010 dengan perolehan suara mencapai 358.187 suara atau 38,53 persen dari jumlah suara keseluruhan.

Pasangan ini dilantik pada tanggal 28 September 2010 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya.

Namun di tengah masa jabatan, Bambang D. H. mengundurkan diri pada 14 Juni 2013 karena maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada pilkada Jawa Timur 2013.

Pasca pengunduran diri Bambang, Risma didampingi oleh Whisnu Sakti Buana, putra politisi senior PDI-P / wakil ketua MPR RI periode 1999-2004, Soetjipto Soedjono, yang terpilih secara aklamasi sebagai wakil wali kota Surabaya dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya pada 8 November 2013 dan resmi dilantik pada tanggal 24 Januari 2014.

Pada Pilkada Serentak 2015, pasangan Risma-Whisnu diusung oleh PDI-P dan terpilih kembali dengan meraih kemenangan mutlak yakni sebesar 893.087 suara atau 86,34 persen dari jumlah suara keseluruhan. Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surabaya untuk masa bakti 2016-2021 pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi bersamaan dengan pelantikan 16 bupati/wali kota hasil Pilkada Serentak 2015 di Jawa Timur.[7]

Sebelum menjadi wali kota, Risma menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya (Bappeko) hingga tahun 2010.

Risma juga pernah menjabat Kepala Bagian Bina Pembangunan pada tahun 2002 yang berhasil memodernisasi sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kota Surabaya dari sistem manual menjadi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang saat itu lebih dikenal dengan istilah e-Procurement, kesuksesan sistem tersebut mengikuti suksesnya pengembangan sistem lainnya seperti e-Government dan e-Budgeting yang lebih dahulu dikembangkan. Dalam hal e-Procurement, kota Surabaya tercatat sebagai pelopor awal dibandingkan Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia. Risma meniti karier sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) Kota Surabaya sejak dekade 1990-an.

Baca juga: Rekam Jejak Ahmad Dani Virsal Dirut PT Timah yang Stres Gara-gara Harvey Moeis Cs, Kariernya Moncer

Pada tanggal 14 September 2018 dalam Kongres UCLG-ASPAC 2018 (Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah Se-Asia Pasifik) di Surabaya, Tri Rismaharini terpilih secara aklamasi sebagai Presiden UCLG-ASPAC untuk masa bakti 2018-2020 menggantikan Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan, Won Hee-ryong.[9]

Tri Rismaharini dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial pada tanggal 23 Desember 2020 dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ia menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19.

Tri Rismaharini menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Kediri dan lulus pada tahun 1973. Ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Surabaya, lulus pada tahun 1976, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 5 Surabaya dan lulus pada tahun 1980.

Ia menempuh pendidikan sarjana di jurusan Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan lulus pada tahun 1987.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana Manajemen Pembangunan Kota di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, lulus pada tahun 2002.[12] Dalam acara ITS EXPO, April 2014, Tri Rismaharini mengungkap keinginan untuk menjadi dosen di almamater seusai selesai mengabdi sebagai Wali Kota Surabaya.[13]

Pada 4 Maret 2015, ia mendapatkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS).[14] Gelar kehormatan tersebut diberikan dalam bidang Manajemen Pembangunan Kota di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id