Prabowo Ingin Bentuk Kementerian Baru, Ekonom: Buang-Buang Uang Negara

Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk kementerian koordinator baru untuk mengurus program makan siang gratis jika resmi dilantik sebagai presiden. Namun rencana tersebut mendapat kritikan karena akan membebani Anggaran Belanja Negara (APBN).

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menilai, pembentukan kementerian baru tidak diperlukan. Sebab, program maka siang untuk mengurangi angka stunting, bisa masuk dalam Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Sementara jika dikaitkan dengan bahan baku program makan siang gratis, menurut Ronny, bisa melibatkan Kementerian Pertanian. "Namun itu urusannya sudah lain," kata Ronny kepada Katadata.co.id, Senin (26/2).

Menurut Ronny, pembentukan kementerian ini hanya akan membuat tumpang tindih dengan kementerian-kementerian yang sudah ada. Selain itu, berpotensi adanya pemborosan anggaran. “Jadi tidak perlu lagi ada kementerian baru," kata dia.

Akan Buang Waktu dan Uang Negara

Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai pembentukan kementerian tersebut sebagai sesuatu yang berlebihan karena hanya untuk meralisasikan satu program saja.

Jika hanya fokus pada peningkatan gizi anak, Nailul menyarankan agar program ini masuk di Kementerian Kesehatan. Lalu bisa dikoordinasikan dengan Kemenko PMK.

“Kalau bikin kementerian/lembaga baru, maka akan buang-buang waktu dan uang. Akhirnya. akan semakin kelihatan kalau program ini, program bagi-bagi jabatan tidak untuk menyejahterakan masyarakat,” ujar Nailul.

Selain itu, dia menilai pembentukan kementerian baru sebagai sesuatu yang tidak mendesak, tidak memberi dampak terhadap perekonomian nasional dan berpotensi membebani APBN.

Apalagi, anggaran makan siang gratis sudah cukup besar yakni Rp 400 triliun - 450 triliun per tahun. Ditambah lagi anggaran pendiri kementerian baru, maka akan semakin membebani fiskal negara.

“Artinya akan berimbas negatif terhadap APBN, dan tidak terlalu produktif untuk perekonomian karena akan menambah biaya rutin pemerintah,” ujar Ronny.

Tak berbeda, Nailul pun menilai program makan siang gratis akan membuat celah fiskal akan semakin sempit. Dengan skema “semua” menikmati makan siang gratis, keuangan negara tak akan kuat menopang beban fiskal.

“Alhasil ada beberapa pilihan, yang pasti dan gampang dilakukan adalah mengurangi subsidi energi,” ujarnya.

Jika pemerintah berencana menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi energi, Nailul memperkirakan inflasi akan naik, beban hidup masyarakat, termasuk masyarakat miskin akan meningkat. Ini tidak sebanding dengan efek makan siang yang bisa salah sasaran.

"Saya prediksi, makan siang gratis untuk 100% ibu hamil, siswa, dan santri Indonesia tidak akan berhasil hingga tahun 2029. Paling mentok menyasar 51% di tahun 2029,” ujarnya.

Kementerian Baru sebagai Salah Satu Opsi

Sebelumnya, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menampik isu Prabowo akan membentuk kementerian koordinator baru yang mengurusi program makan siang gratis. Budiman bilang, format kementerian ini masih dalam kajian.

“Belum ada nama. Itu hanya salah satu pilihan, karena bisa saja memakai kemenko yang sudah ada,” kata Budiman lewat pesan singkat pada Katadata.co.id, Rabu (21/2).

Budiman menjelaskan, ada opsi menggunakan kementerian yang sudah ada atau membentuk kementerian baru. Format draf kementerian ini sedang disusun oleh Dewan Pakar. Nantinya, draf ini akan diproses dan keputusan akhir diserahkan kepada Prabowo.

Lebih lanjut, Budiman memaparkan bahwa akan ada lima kementerian yang terlibat dalam implementasi program makan siang tersebut, yakni:

1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Desa
3. Kementerian UMKM Koperasi
4. Kementerian Kesehatan
5. Kementerian Pendidikan

“Soal kementerian koordinator yang ada, bisa saja ditambahi fungsinya untuk menjalankan program pangan dan gizi ini,” katanya.