PPP Beberkan Dugaan Kecurangan Sistematis di Balik Lonjakan Suara PSI
JAKARTA — Perolehan suara signifikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menimbulkan kecurigan sejumlah pihak. Bahkan beredar dugaan adanya operasi penggelembungan suara. Ketua...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perolehan suara signifikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menimbulkan kecurigan sejumlah pihak. Bahkan beredar dugaan adanya operasi penggelembungan suara.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menyebut operasi untuk memuluskan langkah PSI menuju Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan lolos ambang batas empat persen parliamentary treshold (PT) sudah direncanakan terselubung sebelum Pemilu 2024 lalu.
Romi, sapaan akrab mantan Ketua Umum PPP itu mengatakan, dalam operasi memenangkan PSI tersebut bahkan sengaja melibatkan aparat di sejumlah daerah. Pun juga dengan penggelontoran uang melalui seorang mantan menteri yang memobilisasi peran organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas).
Penggunaan aparat tersebut, pun memang bertujuan untuk ‘memuaskan’ ambisi partai yang diketuai oleh Kaesang Pangarep, putra dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sejak sebelum pemilu, saya sudah mendengar adanya operasi pemenangan PSI yang dilakukan oleh aparat. Yaitu dengan menargetkan kepada penyelenggara pemilu di daerah, agar PSI memperoleh 50 ribu suara di setiap kabupaten, kota di Jawa, dan 20 ribu suara di tiap kabupaten, kota di luar Jawa,” kata Romi dalam siaran pers yang diterima Republika, Ahad (3/2/2024).
Romi, juga membeberkan bagaimana operasi untuk memenangkan PSI tersebut.
“Yaitu dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh seorang menteri utnuk memobilidasi suara PSI coblos gambar. Seridaknya itu yang saya dengar dari salah-satu aktivisnya yang diberikan pembiayaan lagsung oleh aparat sebelum Pemilu 2024,” ujar Romi.
Akan tetapi, Romi mengungkapkan, operasi tersebut tak berjalan semulus yang direncanakan. Hal tersebut kata Romi terlihat dari hasil peghitungan cepat atau quick count pascapencoblosan 14 Februari 2024.
“Berdasarkan QC di bawah harapan lolos PT 4 persen. Dan akurasi QC menurut pimpinan lembaga-lembaga survei adalah plus-minus 1 persen. Sehingga untuk lolos PT, QC-nya harus lebih besar dari 3 persen,” ujar Romi.
Dia menjelaskan, artinya untuk sebuah partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 yang menurut QC berhasil mendapatkan 3 persen, margin error atau plus-minus 1 persen dari penghitungan cepat tersebut memberikan konkluasi masuk akal jika parpol tersebut secara penghitungan resmi dapat lolos ambang batas 4 persen. “Akan tetapi dalam kasus PSI hampir seluruh lembaga survei dalam QC-nya menempatkan PSI dengan perolehan angka tertinggi 2,95 persen,” kata Romi.
Plus-minus 1 persen dari 2,95 persen perolehan suara PSI dalam hasil QC tersebut, dapat memastikan partai itu tak lolos ke DPR. Oleh karena itu, Romi pun mengungkapkan, operasi awal yang tak mulus memenangkan PSI ke parlemen itu, memberikan denah baru bagi para pelaku kecurangan pemilu untuk melakukan taktik kotor babak kedua.
“Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ada dua modus yang dilakukan untuk tetap meloloskan PSI,” ujar Romi.
Modus pertama, ungkap dia, dengan cara memindahkan suara partai lebih kecil lolos PT ke PSI. Dan dengan pemindahan suara tidak sah menjadi coblos gambar PSI.
“Modusnya, memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil, yang jauh dari lolos PT kepada coblos gambar partai tersebut. Dan atau memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut,” ujar Romi menambahkan.
Dia melanjutkan, belakangan, juga terungkap aksi-aksi penggelembungan suara PSI untuk operasi memastikan partai ‘Bro and Sis’ itu lolos ke Senayan.
Operasi penggelembungan suara PSI itu, kata Romi bukan cuma terekam dari pendataan, dan pelaporan yang diterima Pusat Tabulasi Nasional PPP. Namun juga, kata Romi, terungkap melalui analisa para pakar kepemiluan, serta partisipasi masyarakat melalui unggahan-unggahan Form C-1 di media sosial (medsos).
Romi mengutip beberapa contoh kejanggalan perolehan suara PSI yang disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Profesor Burhanuddin Muhtadi yang dalam QC versi lembaga survei tersebut, memposisikan PSI tak lolos ke DPR dengan perolehan suara tak sampai tiga persen.
“Begitu tajamnya kenaikan suara PSI dari beberapa TPS (tempat pemungutan suara) sebagaimana yang dimuat di grafik akun Profesor Burhanuddin Muhtadi di mana terjadi kenaikan tajam yang menyimpang dari trend line,” kata Romi.
Bahkan kata Romi, adanya input perolehan suara versi Sirekap KPU dari 110 TPS yang menyumbangkan suara untuk PSI sebanyak 19 ribu suara, yang berarti, kata Romi itu ada 173 suara per TPS. “Kalau partisipasi pemilih diasumsikan sama dengan Pemilu 2019, maka suara sah tiap TPS = 81,69% x 300 suara = 245 suara per TPS. Itu berarti persentase suara PSI = 173/245 = 71%, dan seluruh partai lain hanya 29%. Sebuah angka yang sangat tidak masuk akal mengingat PSI sebagai partai baru yang tanpa infrastruktur mengakar dan kebanyakan caleg RI-nya saya monitor minim sosialisasi ke pemilih,” kata Romi.
Romi pun mengutip temuan sejumlah pegiat medsos yang mengunggah tangkapan layar Form C-1 dan membandingkan perolehan suara PSI yang masuk ke dalam Sirekap KPU.
Dari pembandingan tersebut, terjadi penggelembungan suara PSI di banyak TPS mencapai ribuan persen dari perolehan suara aslinya saat penghitungan suara berdasarkan Form C-1. Romi mengambil contoh tangkapan layar akun medsos X, @kopididid yang melaporkan penggelembungan 6.900 persen di Provinsi Jateng, Kabupaten Purworejo, Kecamatan Gebang, Desa Kroyo. “Rekap desa PSI 0 suara. Tetapi di Sirekap terekam 69 suara,” kata Romi.
Selain itu juga tangkapan layar yang disampaikan pemilik akun @kochenglatte yang baru merekapitulasi 66 TPS. Disebutkan di TPS 016 di Desa Kedungwungu, Kecamatan Anjantan, Indramayu, Jawa Barat (Jabar) suara PSI digelembungkan 1.600 persen dari perolehan 2 suara menjadi 32 suara.
Kemudian di TPS 007 di Desa Karya Bakti, Lubuk Linggau II, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan (Sumsel) suara PSI digelembungkan 4.100 persen dari perolehan 1 suara menjadi 41 suara. Penggelembungan 5.100 persen suara PSI juga terjadi di TPS 004 Desa Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Satan, di Kota Pagar Alam, Sumsel dari perolehan 4 suara menjadi 204 suara untuk PSI.
Bukti lain penggelembungan suara PSI juga disampaikan pemilik akun @overgassedmk12 yang memperlihatkan penambahan suara ilegal untuk PSI sebesar 2.800 persen dari yang cuma mendapatkan 1 suara menjadi 28 suara di TPS 004 Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta.
Romi, juga mengutip sejumlah laporan para kader Partai Kabah di daerah-daerah yang masuk ke DPP PPP di Jakarta terkait dengan inkonsistensi perolehan suara PSI versi Sirekap KPU dengan Form C-1. “Laporan kader PPP di Kabupaten Bandung, Kecamatan Banjaran, Desa Banjaran Wetan di TPS 024. Suara PSI digelembungkan 2.100 persen dari 1 suara menjadi 21 suara. Dan masih banyak lagi laporan-laporan serupa yang disampaikan kepada Pusat Tabulasi Nasional DPP PPP yang menurut laporan sementara penggelembungan suara PSI ini diduga terjadi begitu terstruktur, sistematis, dan massif (TSM),” begitu kata Romi.
Ragam temuan untuk melegalkan perolehan suara PSI tersebut, kata Romi menegaskan adalah bagian dari kecurangan Pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis, dan massif. “Dan itu jelas sangat merugikan perolehan suara seluruh partai politik peserta pemilu,” kata Romi. Karena itu, Romi memastikan ragam temuan terkait penggelembungan suara PSI tersebut, merupakan bagian dari materi yang akan diajukan PPP sebagai dasar untuk mendukung penggunaan hak angket oleh DPR. “PPP siap membawa semua kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif ini sebagai bahan dan materi untuk hak angket,” begitu ujar Romi.
PPP, kata Romi, juga menyerukan kepada seluruh otoritas pemerintah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pemilu 2024 untuk menghentikan operasi-operasi ilegal dalam usaha memanipulasi perolehan suara PSI tersebut. “PPP menegaskan secara terbuka kepada penyelenggara pemilu khususnya KPU di semua tingkatan, untuk segera menghentikan operasi senyap ini dalam 1x24 jam mengembalikan input perolehan suara PSI ke angka perolehan angka sebenarnya,” kata Romi.
Laman publikasi hasil real count Sirekap KPU, pemilu2024.kpu.go.id, memperlihatkan raihan suara PSI melonjak hampir 400 ribu suara dalam enam hari terakhir. Lonjakan itu membuat total suara partai yang dipimpin anak Presiden Jokowi itu terus melaju mendekati ambang batas parlemen 4 persen. Hasil real count terhadap data dari 530.776 TPS per Senin (26/2/2023) pukul 06.00 WIB, menunjukkan PSI mendapatkan 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Lantas, hasil real count terhadap 541.260 TPS per Sabtu (2/3/2023) pukul 13.00 WIB menunjukkan PSI sudah mendulang 2.399.469 suara atau 3,13 persen. Dari data tersebut tampak PSI mendapat tambahan 397.976 suara hanya dalam enam hari terakhir atau naik 0,45 persen. PSI satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara sebesar itu dalam enam hari terakhir.
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menilai lonjakan drastis perolehan suara PSI dalam Sirekap KPU tersebut adalah wajar. Dia pun meminta para individu parpol peserta pemilu tak menggiring opini negatif atas perolehan suara PSI tersebut. Pun kata dia, agar semua dugaan, tudingan yang mengarah pada adanya kecurangan dalam proses penghitungan suara PSI agar menyertakannya dengan bukti-bukti.
“Penambahan, termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar, adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” begitu kata Grace, Sabtu (2/2/2024).
Apa Reaksi Anda ?
