Peluang Terbuka,Bocoran Aburizal Bakrie Agar Jokowi atau Gibran Bisa jadi Ketum Golkar: Ubah AD/ART

TRIBUNKALTIM.CO - Isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut bakal menjadi kader hingga Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar mendapat tanggapan dari Aburizal Bakrie.

Aburizal Bakrie yang kini menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan bahwa peluang Jokowi atau Gibran menjadi anggota atau bahkan Ketum Golkar terbuka.

Hanya saja, kata Aburizal Bakrie, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Jokowi ataupun Gibran.

Dan khusus untuk menjadi ketua umum, kata dia,  partai berlambang beringin kuning ini memiliki AD/ART atau aturan internal partai.

Baca juga: Alasan DPP PDIP sebut Jokowi tak Mungkin Gantikan Megawati Jadi Ketua Umum, Golkar Disentil

"Iya, bukan ketua umum, kan ada peraturannya (jadi ketum) masih lima tahun (harus jadi) pengurus (Partai Golkar)," kata Aburizal di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (15/3/2024).

Menurut Aburizal, apabila Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, keduanya harus mengikuti prosedur kaderisasi partai.

Tetapi katanya, ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Yakni syaratnya semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan AD/ART internal.

Perubahan AD/ART, kata Aburizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia.

"Iya mungkin saja (bisa dirubah AD/ART) kalau mau. Kalau (semua) daerah mau, iya (bisa)," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengaku belum mendengar soal isu Jokowi dan Gibran akan bergabung dengan partainya.

Lodewijk menilai bergabungnya Jokowi dan Gibran ke Partai Golkar sah-sah saja dan sesuai amanat Musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar pada 2017.

Dalam hal ini ada program panca sukses yang harus diikuti oleh para kader yang bergabung.

"Kita punya program panca sukses salah satu adalah sukses inovasi kaderisasi dan keanggotaan. Kebetulan saya yang bertanggung jawab, jadi kita membuat data base dengan aplikasi yang ada pada data kita untuk merekrut kader-kader baru siapapun boleh masuk, entah dia pemulung, entah pengusaha bisa masuk sangat senang kita," ujarnya.

"Bayangin, kalau ada presiden mau masuk atau calon presiden mau masuk tentunya akan sangat membantu Partai Golkar," tambah Lodewijk.

"Kalau kita bicara ada tambahan minimal catatan di situ, satu kader baru Partai Golkar karena programnya inovasi kaderisasi keanggotaan siapapun kita, sebagai partai terbuka bisa masuk," ujarnya.

Kendati demikian, saat ditanya bila Jokowi masuk menjadi anggota Partai Golkar apakah akan mendapatkan posisi di Partai Golkar, Lodewijk mengaku belum ada pembicaraan ke arah sana.

"Belum ada pembicaraan ke sana. Kita bicara rekrutmen anggota baru itu, siapa saja kita bisa rekrut. Jadi tidak hanya presiden terus wakil presiden terpilih tetapi siapapun bisa," ujarnya.

Lodewijk juga mempertanyakan soal pihak yang melempar isu Jokowi maupun Gibran menjadi anggota Partai Golkar.

"Siapa yang melemparkan isu itu Pak Jokowi mau masuk Golkar kita juga belum tau, Pak Gibran masuk Golkar kita juga tidak tahu. Sekali lagi saya katakan siapapun dia warga negara Indonesia itu punya hak untuk direktur menjadi kader Partai Golkar," ujarnya.

Jokowi sebelumnya dikabarkan bakal bergabung dengan Partai Golkar usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Pengamat: Jokowi Lebih Dukung Bahlil Ketimbang Airlangga Jadi Ketua Umum Golkar

Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mengaku tak bisa menjawab banyak soal kabar tersebut.

Pria yang juga Cawapres nomor urut 2 Pilpres 2024 itu mengarahkan agar kabar itu dikonfirmasi ke pihak yang menyebarkan saja.

"Yang menjawab biar yang menyebarkan isu dong," kata dia yang masih menjabat Wali Kota Solo saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Februari lalu.

Nama yang Mengemuka jadi Calon Ketum Golkar

Bursa Ketua Umum Golkar ramai disorot dengan santernya isu Jokowi mengirim sinyal kedekatan dengan partai berlambang pohon beringin ini.

Siapa saja nama-nama yang masuk bursa Ketua Umum Golkar, ada Bambang Soesatyo yang dikenal dengan akronim Bamsoet yang kini menjabat sebagai Ketua MPR, dan tiga menteri Jokowi.

Lalu bagaimana sebenarnya peluang Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar, sementara diketahui Joko Widodo bukanlah kader partai yang dominan dengan warna kuning ini?

Persaingan calon Ketua Umum Golkar ini makin santer karena isu mendekatnya Jokowi.

Sementara dari internal partai sedikitnya sudah ada 4 nama yang mengemuka yakni Bamsoet dan tiga Menteri Jokowi lainnya yang bersaing menjadi Ketua Umum Golkar.

Tiga menteri Jokowi yang diprediksi masuk bursa calon Ketua Umum Golkar adalah Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia dan Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK).

Saat ini, jabatan ketua umum Golkar dipegang oleh Airlangga Hartarto yang di kabinet Jokowi menjabat sebagai Menko Perekonomian.

Dengan persaingan kader di internal partai, apakah ada peluang bagi Jokowi yang berasal dari luar partai menduduki kursi ketua umum Golkar. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan akan maju pada Munas yang rencananya akan digelar pada Desember mendatang.

"Setidaknya santer empat suara yang muncul di permukaan yang akan bertarung di forum Munas tahun ini.

Ada Pak Airlangga, kemudian ada Pak Agus Gumiwang, kemudian ada Pak Bahlil, dan ada saya," kata Bamsoet di kompleks parlemen, Jumat (8/3/2024).

Ketua MPR itu tak bicara lebih jauh soal persiapan dirinya untuk kembali maju sebagai calon ketua umum dalam Munas mendatang.

Termasuk saat ditanya ihwal konsolidasi dukungan dari kader Golkar.

Bamsoet mengaku saat ini partainya masih fokus mengawal hasil pemilu.

Dia ingin presiden terpilih dan dilantik dengan baik dan kondusif.

"Ya kita banyak berdoa agar hasil pemilu ini sesuai dengan harapan kita semua, presiden dilantik dengan baik, suasana politik kondusif, nah baru kita bicara tentang Munas," katanya.

Sementara mengenai isu yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dimajukan menjadi calon ketua umum Golkar, Bamsoet meminta hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada Jokowi.

"Kalau Golkar sih terbuka. Sebagaimana posisi ketua umum kami, maka kita sebagai partai terbuka menerima siapa saja," ujar Bamsoet.

Baca juga: Reaksi Golkar Dengar Kabar Megawati dan Jusuf Kalla Segera Bertemu di Tengah Isu Hak Angket Pemilu

Jokowi Bisa Jadi Ketua Umum Golkar?

Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Idrus Marham, bicara peluang Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto di Munas Golkar 2024 ini.

Idrus mengatakan belum ada pembicaraan peluang tersebut di internal partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Ini semua bisa dibicarakan. Pengambil keputusan tertinggi ada di Munas.

Jangankan itu, masalah ketua umum, jangankan itu, AD/ART saja bisa diubah.

Artinya tertinggi betul itu (Munas), bagaimana Golkar ke depan, nasibnya ada di Munas sebagai lembaga tertinggi tertentu," kata Idrus saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).

Eks Menteri Sosial ini mengatakan seseorang yang berpeluang menjadi ketua umum harus melalui berbagai tahapan di internal Partai Golkar.

Yakni tahapan akhir yang penting adalah Munas Partai Golkar.

Namun dia menyebut saat ini Golkar belum sampai pada pembicaraan mempersiapkan Munas.

Idrus menegaskan komitmen Partai Golkar untuk terbuka kepada siapa saja yang ingin bergabung.

Dia menjelaskan Partai Golkar adalah milik masyarakat dan tidak dimiliki oleh segelintir pihak atau keluarga elite.

"Jadi kalau ada yang mau bergabung dengan Golkar, ya dalam rangka bersama-sama membesarkan Golkar ya ini namanya partai go public, bukan milik keluarga, bukan milik satu kelompok, kan bebas bebas saja," terang dia.

JK: Ada Aturannya

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), Partai Golkar selalu terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung.

Hal ini disampaikan JK saat ditemui usai acara Pembukaan Muktamar Dewan Masjid Indonesia (DMI), di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

"Ya semua orang bisa bergabung ke Golkar tapi dengan syarat-syarat bergabung saja boleh apa yang tidak boleh," kata tokoh senior di Partai Golkar itu.

Meski siapapun bisa bergabung atau menjadi ketua umum (ketum) partai berlambang pohon beringin itu, Jusuf Kalla menyebut harus ada mekanisme yang ditempuh.

Apabila ingin menjadi ketua umum, minimal tokoh tersebut harus menjadi kader selama lima tahun.

Oleh sebab itu, JK memberikan isyarat jika Jokowi nanti akhirnya bergabung, yang bersangkutan tak bisa langsung menempati kursi pimpinan Partai Golkar.

"Tapi, kalau untuk jadi pengurus ada aturannya kalau untuk jadi ketua atau jadi apa minimum lima tahun harus punya pengurus," sambungnya.

Isyarat Jokowi

Diketahui, hubungan Jokowi dan partai asalnya, PDIP, merenggang sejak awal tahapan Pilpres 2024.

Hal itu terjadi lantaran PDIP mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai capres-cawapres, namun di sisi lain Jokowi cenderung mendukung kubu lawan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Di sisi lain, Jokowi telah melakukan pertemuan dengan ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran, termasuk Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Pernah juga dalam satu momen kunjungan kerja ke luar negeri, Jokowi mengenakan dasi kuning yang merupakan warna khas Golkar.  

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Aburizal Ungkap Cara Jokowi atau Gibran Bisa Jadi Ketum Golkar, Ubah AD/ART Partai Atas Persetujuan dan Tribunnews.com dengan judul Saat Tiga Menteri dan Satu Pimpinan MPR Berebut Kursi Ketua Umum Golkar, Bagaimana Peluang Jokowi?