PDIP Khilaf Calonkan Gibran jadi Walikota Solo,Hasto Sebut Soal Utang dan Nepotisme Kerabat Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - PDIP khilaf calonkan Gibran jadi Walikota Solo, Hasto sebut soal utang dan nepotisme kerabat Presiden Jokowi.

PDIP makin terang-terangan berseberangan dengan Jokowi dan keluarganya setelah beda jalan di Pilpres 2024.

PDIP bahkan kini mengkritik utang menumpuk yang dibuat saat Jokowi memimpin Indonesia.

Terbaru, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku partainya khilaf ketika mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu.

Baca juga: Terjawab Alasan Hak Angket Belum Bergulir, Hasto: PDIP Dapat Tekanan Hukum, Ada Wacana Revisi UU MD3

Baca juga: Megawati Diminta Hadir di Sidang Sengketa Pilpres 2024 oleh Pihak Prabowo-Gibran, Ini Jawaban PDIP

Baca juga: PDIP Beri Peringatan Golkar soal Kursi Ketua DPR, Hasto: Kami Ada Batas Kesabaran, Analisa Pengamat

Hasto mengatakan, PDI-P saat itu mengusung Gibran setelah melihat kepemimpinan ayahnya, Presiden Joko Widodo, yang dipandang telah memberikan kemajuan bagi Indonesia.

"Ya kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," kata Hasto dalam acara diskusi bertajuk 'Sing Waras Sing Menang', Sabtu (30/3/2024).

Namun demikian, Hasto menyebut partainya belakangan menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi itu menyebabkan beban utang yang sangat besar.

Ia mengatakan, utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dollar AS, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN hampir mencapai 220 miliar dollar AS.

"Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius," ujar Hasto.

Ia melanjutkan, di tengah persoalan tersebut, praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat.

Contohnya, sekretaris pribadi Jokowi, Devid Agus Yunanto, kini digadang-gadang akan menjadi calon bupati Boyolali.

"Nepotisme itu kita lihat ternyata justru semakin telanjang di depan mata kita. Misalnya sekretaris Pak Jokowi, Devid, dicalonkan sebagai calon bupati di Boyolali, itu kan akan merebut basis dari PDI Perjuangan yang selama ini membesarkan," ujar Hasto.

Seperti diketahui, PDI-P merupakan partai politik pengusung utama Gibran Rakabuming dalam Pilkada Solo 2020 lalu.

Baca juga: Prediksi Kabinet Prabowo, Bakal Didesain Jokowi, Nasdem dan PKB Berpeluang Gabung, PDIP dan PKS?

Namun, Gibran dan PDI-P berpisah jalan setelah Gibran menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Padahal, PDI-P telah memutuskan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung.

Pasangan Prabowo-Gibran pun telah diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024, meski sengketa hasil Pilpres 2024 masih berlangsung di MK.

Bandingkan dengan Sopir yang Tabrakan di Halim, Hasto Ungkap Kekhawatirannya Bila Gibran jadi Wapres

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membandingkan Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Gibran Rakabuming Raka dengan sopir truk yang kecelakaan di HGT Halim Utama, Jakarta Timur, Rabu (27/3/2024) lalu.

Sebagai informasi, MI, pria berusia 17 tahun menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan beruntun itu.

MI adalah sopir truk berpengangkut meubel yang melaju dengan kecepatan tinggi, dan karena ulahnya yang ugal-ugalan saat berkendara itu, MI harus berurusan dengan kepolisian.

Hasto mengingatkan bahwa seorang pemimpin negara harus mempunyai kedewasaan.

Baca juga: Ini Syarat yang Dibutuhkan Ganjar-Mahfud Agar MK Mendiskualifikasi Prabowo-Gibran

Hasto menuturkan, untuk menjadi seorang sopir truk saja ada batas usianya, apalagi memimpin negara dengan masalah yang sangat kompleks.

"Karena kedewasaan di dalam mengemban jabatan-jabatan tertentu, untuk sopir truk aja itu berbahaya, apalagi kaitannya dengan mengelola suatu negara sebesar Indonesia dengan problematika yang sangat kompleks," kata Hasto dalam acara diskusi bertajuk 'Sing Waras Sing Menang', Sabtu (30/3/2024).

Hasto mencontohkan, masalah kedewasaan pada suatu pekerjaan sangat penting dengan berkaca pada kecelakaan yang terjadi di Gerbang Tol Halim Perdanakusuma pada Rabu (27/3/2024) lalu.

"Kedewasaan di dalam menghadapi problematika di jalan raya belum terjadi, hanya gara-gara menyenggol satu mobil dia lari karena kedewasaannya belum tercapai. Lalu menabrak dan mengena mobil lainnya," kata Hasto.

Sementara itu, Hasto mengungkit Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, bisa mencalonkan diri.

Padahal, menurut Hasto, Gibran belum cukup punya pengalaman untuk menjadi pemimpin di tingkat nasional yang akan menghadapi beragam problem, mulai dari ekonomi, sosial, geopolitik, hingga kemiskinan.

"Kemudian di tengah-tengah itu muncul suatu tampilan bagaimana seorang anak presiden yang batas usia belum mencukupi, wali kota juga baru dua tahun, kemudian mendapatkan suatu preferensi," ujar dia. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang Kompas.com, Kompas.com