Megawati Minta Hakim MK Insaf dan Adil, Soroti Etika Presiden

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyoroti situasi hukum serta Mahkamah Konstitusi (MK). Megawati juga meminta Hakim MK agar insaf usai memutuskan Putusan Nomor 90 Tahun 2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Hal tersebut disampaikan Mega dalam tulisan opininya di Harian Kompas hari ini. Opini tersebut berjudul Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi.

Di awal tulisannya, Megawati mengatakan masyarakat tengah menunggu, apakah MK bisa memutuskan sengketa hasil pemilu presiden sesuai hati nurani atau membuarkan praktik elektoral yang penuh dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Mega lalu sempat menyinggung patung Dewi Keadilan yang berada di kediamannya. Presiden ke-5 RI itu menjelaskan makna patung tersebut, salah satunya timbangan keadilan sebagai keadilan yang dapat dinikmati semua orang.

Ia mengatakan sumpah dan tanggung jawab hakim konstitusi lebih mendalam dari sumpah dan tanggung jawab presiden. Oleh sebab itu, hakim MK memiliki tanggung jawab substantif dan menempatkan kepentingan masyarakat luas.

"Atau sebaliknya semakin terseret ke dalam pusaran tarik menarik kepentingan kekuasaan politik?" kata Mega daam tulisannya, Senin (8/4).

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga meminta Hakim MK menjadi penjaga konstitusi saat berhadapan dengan tembok kekuasaan. Ia mengaku sudah berkontemplasi dan merekomendasikan empa pedomannya kepada hakim konstitusi.

Hal pertama, kebenaran tak akan bisa dimanipulasi karena merupakan hakikat. Kedua, kebenaran dalam mengambil keputusan hadir dari pikiran dan nurani yang jernih.

Ketiga, qana'ah atau merasa cukup atas apa saja yang ada. Soal ini, Mega menyinggung masa jabatan presiden yang sudah diatur dalam konstitusi.

"Itu lah kebenaran yang harus ditaati, tidak bisa diperpanjang baik secara langsung maupun tak langsung," kata Mega.

Hal keempat, Mega menyinggung sebuah kata dalam bahasa Rusia yakni Utrenja yang artinya fajar. Menurutnya, tak ada kekuatan yang bisa menghalangi fajar menyingsing.

"Ketukan palu hakim MK akan menjadi pertanda antara memilih kegelapan demokrasi atau menjadi fajar keadilan bagi rakyat dan negara," katanya.

Singgung Soal Etika Presiden

Dalam tulisan yang sama, Megawati juga menyinggung pelanggaran etika dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024. Hal tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Franz Magnis Suseno saat menjadi saksi sidang sengketa pilpres di MK.

Megawati mengatakan tanggung jawab presiden terhadap etika sangat besar. Ia meminta presiden berdiri di atas semua kelompok masyarakat.

"Segala kesan yang menunjukkan presiden memperjuangkan kepentingan sendiri atau keluarganya adalah fatal," katanya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti turunnya kualitas demokrasi Indonesia. Mega menyinggung laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) yang menyatakan demokrasi Indonesia tergolong cacat (flawed democracy). Adapun ranking demokrasi RI berada di urutan 54 dunia, turun 2 peringkat dari tahun sebelumnya.

Mega juga menjelaskan Pilpres 2024 sebagai puncak evolusi kecurangan pemilu. Belum lagi menurutnya ada nepotisme yang berbeda dengan zaman Presiden Soeharto.

"Karena dilaksanakan melalui sistem pemilu ketika presiden masih menjabat," kata Megawati.

Oleh sebab itu, ia meminta MK menunjukkan sikap negarawan dalam mengambil keputusan. Apalagi menurutnya, MK adalah benteng terakhir masyarakat dalam mencari keadilan.

"Semua pemikiran dan pendapat di atas saya suarakan sebagai bagian dari Amicus Curae atau Sahabat Pengadilan," katanya.