Manuver KAI Memohon ke Pemerintah Ringankan Beban Utang Kereta Cepat

KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah mengajukan permohonan sejumlah keringanan biaya kepada pemerintah untuk menjaga kondisi keuangan perseroan.

Beban utang dari Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh semakin membesar usai cairnya tambahan pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk pembayaran biaya bengkak atau cost overrun.

Yang jadi masalah, selain harus menanggung cicilan utang pokok dan bunga ke China, KAI juga harus ikut menanggung biaya operasional karena target penumpang masih berada di bawah target.

Akibat penjualan tiket yang belum mencukupi, arus kas perusahaan ikut terganggu karena harus menanggung defisit pada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), bahkan berpotensi defisit.

Baca juga: Kilas Balik Kereta Cepat, Minta Konsesi 50 Tahun, tapi Ditolak Jonan

EVP Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan, pinjaman untuk menambal pembengkakan biaya proyek KCJB atau Whoosh ini menjadi tanggungan KAI sebagai pemimpin konsorsium BUMN dalam proyek KCJB.

"Bagaimana cara lunasinya? Kita meminta dukungan, karena namanya infrastruktur dibebankan ke operator berat sekali ya. Masa bangun trek itu dibebankan ke kita yang cuma nyari tiket, kan istilahnya begitu," ujar Agus dikutip pada Jumat (26/4/2024).

Agus secara blak-blakan menyebut, kemampuan keuangan KAI cukup berat untuk membayar utang dan bunga ke CDB. Sehingga bantuan pemerintah sangat diharapkan, misalnya saja dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) dari APBN.

Selain suntikan APBN, lanjut Agus, KAI juga berharap ada stimulis berupa pembebasan biaya Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) pada kereta konvensional, pembebasan pajak, dan pembebasan biaya penggunaan rel (Track Access Charge/TAC).

Baca juga: Kenapa Jonan Dulu Keberatan dengan Proyek Kereta Cepat?

Namun untuk biaya IMO, Agus bilang, saat ini sudah ada regulasi yang membuat biaya tersebut dibebankan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Saat ini KAI sudah mengajukan sejumlah permintaan dukungan tersebut ke Komite KCJB yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan.

"Sudah mengajukan. Keputusannya masih belum. Tapi kita berharap itu didukung, kalau enggak, agak susah kita," ucapnya.

Sebagai informasi, total cost overrun KCJB yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan China sebesar 1,2 miliar dollar AS setara Rp 18,6 triliun.

Baca juga: Pernah Dilawan Jonan, Konsesi KCJB Kini Malah Diizinkan Jadi 80 Tahun

Siapa yang menanggung utang KCJB?

Jika mengacu pada keputusan pemerintah terdahulu, sejatinya proyek KCJB murni bisnis, sehingga uang APBN dilarang digunakan di pembiayaan proyek ini.

Dalam beberapa kesempatan sejak peletak batu pertama proyek, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya, berungkali menegaskan bahwa Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah murni dilakukan BUMN.

Menggunakan skema business to business, pemerintah berjanji bahwa biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman dari China. Dana juga bisa berasal dari penerbitan obligasi perusahaan.

Jokowi juga menegaskan, jangankan menggunakan uang rakyat, pemerintah bahkan sama-sekali tidak memberikan jaminan apa pun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah.

Baca juga: Kereta Cepat Minta Konsesi Jadi 80 Tahun, Menhub Jonan Dulu Menolaknya

Hal ini karena proyek kereta cepat penghubung dua kota berjarak sekitar 150 kilometer tersebut seluruhnya dikerjakan konsorsium BUMN dan perusahaan China dengan perhitungan bisnis.

Selain dari APBN, pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebagian besar justru berasal dari utang yang diberikan China. Lalu berapa utang yang ditanggung Indonesia dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung?

Dalam keterangan resmi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), struktur pembiayaan KCJB adalah 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh China Development Bank (CBD) dan 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium.

Dari 25 persen ekuitas dari ekuitas tersebut, sebesar 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas.

Baca juga: KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat gara-gara Hujan Lebat

Dengan demikian, pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15 persen dari proyek, sedangkan sisanya sebesar 85 persen dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak China, tanpa jaminan dari Pemerintah Indonesia.

Sebanyak Rp 3,2 triliun uang APBN dipakai untuk menambal pembengkakan biaya proyek kereta cepat Whoosh melalui PMN KAI.

Penerimaan PMN tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penambahan PMN RI ke Dalam Modal Saham KAI pada 31 Desember 2022 lalu.

Sebelumnya, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung juga sudah mendapatkan PMN melalui KAI sebesar Rp 4,1 triliun. Sehingga total duit APBN yang akan diterima untuk proyek ini yakni Rp 7,3 triliun.

Baca juga: Keruwetan Kereta Cepat dan Sikap Keberatan Jonan saat Jadi Menhub

(Penulis: Isna Rifka | Editor: Erlangga Djumena)