Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa PT Freeport Indonesia (FPI) sudah menjadi milik Indonesia. Ini karena pemerintah menggenggam saham mayoritas di perusahaan tersebut, bukan lagi minoritas.

Pengusahaan saham pemerintah di Freeport tersebut dilakukan melalui holding BUMN tambang, Inalum, setelah melalui negosiasi panjang divestasi pembelian saham.

“Jangan ada bayangan di sini Freeport itu (milik) Amerika, sudah Indonesia," ucap Jokowi saat membuka Kongres Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) XII Tahun 2024 di Mercure Convention Center, Jakarta, dikutip dari laman Setkab, Jumat (29/3/2024).

"Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61 persen, dan pendapatan Freeport 70 persen masuk ke negara, 70 persen. Begitu naik lagi menjadi 61 persen nantinya, 80 persen akan masuk ke negara," kata dia lagi.

Baca juga: Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Lanjut Jokowi, selain upaya pemerintah untuk melakukan divestasi perusahaan-perusahaan tambang besar di Tanah Air, pemerintah juga terus mendorong upaya hilirisasi.

Bahkan, hilirasi tetap akan jalan terus meski menuai protes dari negara lain yang selama ini mengimpor bahan baku konsentrat dari Indonesia.

Hilirisasi yang tengah digencarkan pemerintah salah satunya adalah pengembangan kendaraan listrik, dari mulai sampai ke hilirnya.

"Saya yakin kita mungkin akan kalah lagi. Tetapi industrinya sudah jadi. Kita undur-undur enggak apa-apa mundur, industri nikel sudah jadi, industri EV baterai sudah jadi, industri mobil listrik sudah jadi. Karena memang membangun sebuah industri, membangun sebuah manufacturing itu membutuhkan waktu,” ujar dia.

Baca juga: Berapa Jumlah BUMN di China dan Mengapa Mereka Begitu Perkasa?

Ia lalu membandingkan situasi di sejumlah negara yang gagal memanfaatkan momentum bonus demografi.

Namun, Jokowi menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk meraih kesuksesan untuk menjadi negara maju melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Kita juga ingin seperti itu, ingin menjadi negara maju. Melihat yang gagal dan melihat yang berhasil, kenapa gagal dan kenapa berhasil. Dan kita harapkan Indonesia Emas betul-betul terjadi di 2045 yang akan datang," tutur Jokowi.

"Sudah sering saya sampaikan bahwa Indonesia, negara kita ini memiliki peluang besar, memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju saat puncak bonus demografi di tahun 2045, saat itu kesempatan kita," tambah dia.

Baca juga: Bahlil Bocorkan Perkembangan Nasib Kontrak Freeport