GOLKAR Ubah Aturan Demi Jokowi Jadi Ketua Umum? Dewan Pakar Golkar Klaim Daerah Senang Jokowi Gabung

TRIBUN-MEDAN.COM - Direktur Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana mengatakan, Partai Golkar harus mengubah aturan internal terlebih dahulu jika ingin menjadikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut.

Hal itu setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengeklaim pengurus Partai Golkar di daerah senang mendengar isu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan bergabung ke partai berlambang pohon beringin tersebut.

Pernyataan Ridwan tersebut disampaikan dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Sabtu (16/3/2024), menjawab pertanyaan terkait respons pengurus Golkar di daerah.

“Sangat senang, karena kemenangan tahun 2024 Partai Golkar ini adalah prestasi atau sumbangsih Pak Jokowi tidak kecil, cukup besar,” jelasnya.

Ridwan menjelaskan, selain karena sumbangsih Jokowi, kemenangan Golkar juga tidak lepas dari kerja keras seluruh kader dan pengurus, termasuk calon anggota legislatif (caleg).

“Selain kader-kader ya, yang jadi caleg, semua kader yang bergerak, Pak Ketua Umum juga, tapi menurut saya yang terbesar adalah Pak Jokowi, memberikan situasi kondusif agar Golkar bisa berkembang,”

“Ini sumbangsih Pak Jokowi yang sangat besar pada Partai Golkar. Makanya saya sampaikan, Pak Jokowi itu sejak 2015 sudah Golkar. Kabinetnya pun juga dinamakan kabinet Golkar, kabinet kerja, kerja, kerja,” bebernya.

Dalam dialog tersebut, Ridwan juga menegaskan bahwa Partai Golkar akan menerima Jokowi dengan senang hati.

“Tidak usah Pak Jokowi, orang-orang yang mempunyai prestasi tinggi tetapi dia punya rekam jejak pernah di Golkar,” tegasnya.

Ia kemudian mencontohkan anggota TNI yang dulunya merupakan kader Golkar namun kemudian terhalang oleh undang-undang.

“TNI itu ABG dulu istilah kita pada masa Orde Baru. Sekarang Menko Polhukam Pak Hadi Tjahjanto, itu juga dulu Golkar, setelah ada undang-undang dia tidak bisa.”

“Pak Dudung juga, Dudung Abdurrahman, itu juga kader Golkar, tapi begitu aturan tidak boleh, dia tidak bisa. Jadi tidak dibilang harus lima tahun dari awal dari dia masuk tapi kita lihat rekam jejaknya,” lanjut Ridwan.

Ridwan menyebut dirinya memberikan contoh-contoh tersebut agar orang lebih mudah memahami bahwa untuk menjadi kader atau ketua umum tidak harus lima tahun dari awal berada di Golkar.

“Tetapi saya beri contoh-contoh ini supaya mudah, seperti umpama Pak Hamzah Haz, dia kan Ketua Umum PPP, apakah bisa kalau terus masuk (Golkar)? Tidak bisa, karena Pak Hamzah Haz tidak ada rekam jejaknya di Golkar.”

“Jadi orang harus ada rekam jejaknya, dia di awal harus Golkar, kemudian berprestasi dan dia membutuhkan atau didukung oleh Golkar, masuk ya kita hitung. Kita lihatlah di sana, bahwa 'oh memang bisa ini, menguntungkan untuk Partai Golkar',” bebernya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menyambut baik jika Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming Raka bergabung jadi kader Partai Golkar.

Namun bila ingin jadi Ketua Umum Partai Golkar, Jokowi harus menjadi pengurus dulu selama 5 tahun.

Tapi Aburizal tak menampik, bila aturan diuba, maka syarat menjadi Ketua Umum Partai Golkar juga bisa berganti asalkan disepakati seluruh pengurus daerah.

Tidak mudah mengubah aturan internal

Di sisi lain, tidak mudah bagi Partai Golkar untuk mengubah aturan internal mereka demi menjadikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut.

Analisis tersebut disampaikan oleh Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting dalam dialog Kompas Malam, Kompas TV, Sabtu (16/3/2024), menjawab pertanyaan akankah Golkar rela mengubah syarat ketua umum demi Jokowi.

“Itu pertanyaan yang penting, tapi menurut saya itu tidak mudah karena Golkar adalah termasuk salah satu partai politik yang memiliki struktur kelembagaan yang relatif kuat,” jelasnya.

“Mereka sudah juga punya pengalaman yang cukup panjang menghadapi  dinamika internal yang cukup tinggi. Apalagi, di setiap pemilihan pengurus itu memiliki dinamika yang tinggi.”

Dengan kohesivitas kelembagaan yang cukup baik, ketika ada desakan dari luar atau  eksternal, misalnya Jokowi ingin menjadi bagian dari Golkar, sambung Aditya, pasti akan direspons dengan cara Golkar.

“Caranya Golkar itu maksudnya seperti apa? Itu bukan hal yang mudah karena tentu di dalam juga punya pandangan, persepsi yang pro kontra di antara sikap-sikap politik seperti itu, jadi itu bukan hal yang mudah untuk bisa diterima di kalangan internal Golkar.”

Menjawab pertanyaan mengenai seberapa besar nantinya gejolak yang akan muncul di tubuh Partai Golkar, ia menyebut Golkar termasuk partai yang memiliki kelompok atau faksi dengan kekuatan berimbang.

Jika menilik sejarah, kata Aditya, Golkar mempunyai kontribusi dan juga organisasi yang sangat solid, sehingga ketika merespons hal yang sangat penting terkait dengan pimpinan seperti ketua partai, tentu direspons dengan sangat positif.

“Problemnya adalah karena faksinya banyak, faksinya juga bukan hanya misalkan seperti SOKSI, MKGR dan sebagainya, tetapi di situ juga ada faksi-faksi kultural yang juga harus dipahami.”

Ketika misalkan Jokowi ingin masuk ke sana, kata dia, tentu yang harus dipatuhi adalah komitmen internal, termasuk di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART-nya.

“AD/ART-nya itu mengatur seperti apa, kan sudah ada syarat misalkan harus menjadi kader, harus menjadi ini, mengikuti pelatihan ini, dan sebagainya,” tegasnya.

“Jadi itu bukan hal yang mudah ya, sehingga kemudian ketika misalkan taruhlah yang akan masuk adalah Pak Jokowi, tokoh bangsa misalkan, itu juga tentu akan menjadi pertimbangan yang akan menjadi diskusi menarik di internal Golkar.”

Jika Jokowi hanya akan masuk menjadi kader biasa, menurut Aditya, tidak ada masalah. Bahkan, Golkar diyakininya akan menerima dengan senang hati.

“Kalau sebagai kader, saya pikir nggak ada masalah, ya. Karena kan tentu Golkar menjadi sangat senang hati ketika misalkan tokoh besar seperti Pak Jokowi akan masuk ke dalam sebagai kader Golkar.”

“Pertanyaan berikutnya kan terkait dengan ketua umum ya, menjadi pemimpin partai. Itu yang tentu di dalam ada yang bisa menerima dan ada yang belum tentu bisa mudah menerima soal itu,” jelasnya.

Dalam dialog tersebut, ia juga berpendapat bahwa yang dibutuhkan oleh Golkar sebagai partai politik yang mapan adalah karakter pemimpin yang kuat.

“Karakter pemimpin kuat ini bisa berasal dari internal partai sendiri, jadi seperti Pak Airlangga, kemudian kader-kader menteri-menteri di kabinet sekarang itu sebetulnya juga sudah cukup banyak.”

“Jadi artinya Pak Jokowi itu bukan sosok yang "menjadi kekuatan internal di Partai Golkar”. Jadi kalau Golkar ingin menjadi semakin lebih maju, seharusnya dalam pandangan saya ya itu, harus dibangun dengan kadernya sendiri,” bebernya.

Jika memang Jokowi nantinya akan bergabung di Golkar, lanjut dia, mungkin bisa ditempatkan bukan sebagai ketua umum atau ketum.

“Misalkan ketua dewan penasihat atau apa pun pembina yang layak dalam posisi itu. Tetapi sebagai manajer atau pelaksana organisasai lebih baik dari kader internal, dan itu kader Golkar itu luar biasa banyaknya, jadi tidak mengkhawatirkan.”

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter