Gallant Mau Yahudi Ultra-Ortodoks Harus Masuk Militer,Netanyahu: Kamu Bahayakan Stabilitas Israel

Gallant Mau Yahudi Ultra-Ortodoks Masuk Wajib Militer, Netanyahu: Kamu Bahayakan Stabilitas Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dilaporkan menuduh Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant membahayakan stabilitas pemerintah.

Tuduhan itu dilontarkan Netanyahu karena Gallant tidak mengajukan rancangan undang-undang baru ke Knesset yang mengecualikan Yahudi ultra-Ortodoks dari dinas militer, Israel Broadcasting Corporation melaporkan kemarin.

Baca juga: Giliran AS Obok-obok Pemerintahan Israel, Petinggi IDF Berontak Anggap Politisi Tel Aviv Tak Cakap

“Jika Anda tidak memberikan keputusan kepada pemerintah pada hari Minggu mengenai pemungutan suara di Knesset mengenai rancangan undang-undang dinas militer, Anda membahayakan stabilitasnya,” kata Netanyahu kepada Gallant.

Gallant telah meminta “beberapa hari lagi untuk mencapai kesepahaman” dengan menteri kabinet perang dan pemimpin Partai Persatuan Nasional, Benny Gantz, yang menentang RUU tersebut.

Pekan lalu, Gallant mengumumkan, dia tidak akan mengajukan rancangan undang-undang baru, yang mengecualikan orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks dari dinas militer, ke pemungutan suara di Knesset selama tidak ada konsensus di pemerintahan dan kabinet perang mengenai hal tersebut.

Gantz menentang rancangan undang-undang tersebut dan menuntut semua lapisan masyarakat Israel berpartisipasi dalam wajib militer.

Namun, Netanyahu telah sepakat dengan partai-partai keagamaan yang tergabung dalam koalisi pemerintahannya bahwa ia akan menyetujui RUU tersebut.

Baca juga: Kabinet Perang Pecah! Netanyahu Perintahkan Kedubes Israel di AS Agar Tak Ladeni Benny Gantz

Pemimpin Oposisi Israel: Netanyahu Kehilangan Pendukung Terbaik 

Terkait situasi perpecahan di pemerintahan Israel tersebut, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid kemarin mengatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebabkan Tel Aviv kehilangan pendukung terbaiknya di Amerika Serikat “satu demi satu”, kantor berita Anadolu melaporkan.

Hal ini terjadi setelah Pemimpin Mayoritas Senat AS Chuck Schumer kemarin meminta Israel untuk mengadakan pemilu baru, dengan mengatakan dia yakin Netanyahu telah “tersesat” dan merupakan hambatan bagi perdamaian di wilayah tersebut.

“Koalisi Netanyahu tidak lagi sesuai dengan kebutuhan Israel setelah 7 Oktober. Dunia telah berubah – secara radikal – sejak saat itu, dan rakyat Israel saat ini terhambat oleh visi pemerintahan yang terjebak di masa lalu,” kata Schumer dalam sebuah pernyataan dalam Pidatonya di lantai Senat.

Menanggapi pernyataan Schumer, Lapid mengatakan seruan politisi senior AS dan pendukung lama Israel agar diadakan pemilihan umum untuk menggantikan Netanyahu adalah “bukti bahwa satu per satu [perdana menteri] kehilangan pendukung terbesar Israel di AS.”

“Yang lebih buruk – dia melakukannya dengan sengaja,” kata Lapid. “Netanyahu menyebabkan kerusakan signifikan terhadap upaya nasional untuk memenangkan perang dan menjaga keamanan Israel.”

Tekanan AS terhadap Israel meningkat untuk mengurangi korban sipil di Jalur Gaza dan meningkatkan jumlah bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah kantong yang terkepung tersebut.

Lebih dari 31.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas di Gaza, dan lebih dari 73.000 orang terluka di tengah kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok dalam serangan gencar Israel yang dilancarkan pada Oktober tahun lalu.