Arsjad Rasjid Blak-blakan soal Munaslub Kadin: Penggiringan Opini TPN Ganjar-Mahfud hingga Berseberangan dengan Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid blak-blakan bercerita soal penggiringan opini tentang dirinya telah berseberangan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Alasannya, Arsjad pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md., pada Pilpres 2024.

Direktur Indika Energy itu mengaku mendapat laporan dari kolega di Kadin dan pengurus daerah yang menolak Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu pekan lalu. “Saya rasa banyak persepsi yang dibuat dan diceritakan. Dikirim ke sana, ke sini. Saya melihatnya ini dipolitisasi,” kata Arsjad saat ditemui di Hotel JS Luwansa pada Ahad, 15 September 2024.

Bagi Arsjad, opini itu keliru. Dia menyebut usai Pilpres 2024, dirinya bersama Kadin telah berfokus untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Arsjad menyebut Kadin sebagai mitra strategis pemerintah juga telah berdiskusi tentang upaya menumbuhkan ekonomi nasional bisa menyundul 8 persen.

“Opini publik susah dikontrol,” kata Arsjad.

Selain itu, Arsjad mengatakan dirinya selalu membedakan antara individu sebagai Ketua Umum Kadin atau pimpinan TPN. Dia menyebut Kadin Indonesia merupakan asosiasi independen yang tak boleh dicampuri kepentingan politik. Atas dasar itu, kata Arsjad, dirinya juga mengajukan cuti sebagai Ketua Umum untuk memimpin TPN.

Arsjad menyebut keputusannya cuti pada 27 September 2023 itu juga telah disetujui oleh para pengurus Kadin di pusat dan daerah. Arsjad kembali menjabat sebagai ketua umum pada 21 Maret 2024 atau setelah Pilpres 2024 selesai dengan kemenangan oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Waktu itu saya cuti. Saya berkonsultasi dengan teman Kadin Daerah,” kata dia.

Oleh karena itu, Arsjad mengatakan Munaslub ini bukan urusan politik, tapi sekadar kepentingan segelintir orang di dalam. “Tidak ada urusan politik. Apa yang terjadi itu perorangan dan segelintir orang,” kata dia.

Dua Hari Menjelang Munaslub, Arsjad Masih Pimpin Rapat Kadin

Direktur Utama Indika Energy Arsjad Rasjid mengakui pada Rabu, 11 September 2024 atau dua hari sebelum mengapung rencana Munaslub, ia masih memimpin rapat harian. Rapat yang dihadiri seluruh pengurus harian, wakil ketua umum koordinator, dan wakil ketua umum itu berlangsung di ruangan Muchtar Riady, Menara Kadin, Jakarta Selatan, pukul 10.00 WIB.

“Kemarin ada rapat PHT Kadin dan hampir semua hadir. Kawan-kawan bicarakan program dan bekerja seperti biasa,” kata seorang pengurus Kadin yang enggan disebut namanya kepada Tempo, pada Jumat, 13 September 2024.

Persamuhan petinggi Kadin itu tidak membahas rencana Munaslub yang akan mengganti ketua umum. Seorang yang mengetahui jalannya rapat itu bercerita, pertemuan itu membicarakan ekonomi Indonesia agar bisa tumbuh mencapai 8 persen di era pemerintahan Prabowo Subianto. Kadin disebut akan bahu-membahu membantu Prabowo untuk memastikan ekonomi tumbuh dan mencapai Indonesia emas 2045.

Sumber ini mengaku keheranan apabila rencana mendongkel Arsjad dari kursi ketua umum karena Direktur Utama Indika Energy itu pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md., di Pilpres 2024. “Semua keheranan. Ini benar-benar mau menghancurkan Kadin Indonesia yang ada satu, inklusif dan kolaboratif,” kata dia.

Selanjutnya: Arsjad Rasjid Surati Presiden Jokowi…

Arsjad Rasjid Surati Presiden Jokowi: Sebut Munaslub Ilegal

Arsjad Rasjid mengatakan asosiasinya telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo soal Munaslub yang telah berlangsung pada Sabtu, 14 September kemarin. Dalam Munaslub Kadin itu Arsjad diganti pengusaha Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.

“Surat resmi. Hari ini saya tanda tangani,” kata Arsjad kepada Tempo saat ditemui di Hotel JS Luwansa pada Ahad, 15 September 2024. Surat itu juga langsung dikirim ke Presiden Joko Widodo pada hari ini.

Dalam surat bernomor 1757/DP/IX/2024 itu, Arsjad menyebut Munaslub Kadin Indonesia pada Sabtu kemarin ilegal. Dia mengatakan Munaslub itu telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disebutkan dalam Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri

“Saya minta bantuan pemerintah,” kata Arsjad.

Tak hanya itu, Arsjad juga menjelaskan AD/ART yang dilanggar dalam Munaslub kemarin. Pelanggaran itu di antaranya Kadin tidak pernah mendapatkan peringatan dari Kadin Provinsi maupun Anggota Luar; Tidak ada rapat dewan pengurus Kadin Provinsi maupun anggota luar biasa untuk meminta penyelenggaraan Munaslub.

“Padahal, AD/ART mensyaratkan bahwa Munaslub diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 1⁄2 jumlah Kadin Provinsi dan 1⁄2 dari jumlah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang mengikuti

Munas terakhir,” tulis dalam surat itu.

Selain itu, Arsjad mengatakan penyelenggaraan Munaslub tersebut bertentangan dengan AD/ART pada bagian quorum. Munaslub itu hanya dihadiri oleh sekitar 10 Ketua Umum Provinsi dari 35 Kadin Provinsi yang ada.

Anggota luar biasa yang disebutkan hadir hanya sekitar 25 dari 221 Anggota Luar Biasa yang tercatat sebagai anggota Kadin Indonesia. Kemudian, Arsjad menyebut pimpinan sidang Munaslub juga tidak terdaftar sebagai anggota Kadin Indonesia.

“Undangan untuk menghadiri Munaslub yang beredar tertanggal 2 hari (12 September 2024) sebelum tanggal penyelenggaraan Munaslub (14 September 2024),” kata dia.

Oleh karena itu, Arsjad mengatakan sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, ia meminta pemerintah untuk menggunakan kewenangannya.

“Kewenangannya selaku pengawas Kadin Indonesia guna melakukan pembinaan, pemberian petunjuk, dan atau bimbingan agar Kadin Indonesia benar-benar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya,” kata Arsjad.

Permohonan ini, kata Arsjad, untuk menegakkan AD/ART Kadin Indonesia. Selain itu, ia juga berharap agar tidak ada dualisme dalam Kadin. “Dan tidak terjadi dualisme kepengurusan yang dapat dipastikan akan mengganggu tugas dan fungsi Kadin Indonesia sebagai mitra strategis Pemerintah dalam bidang perekonomian,” kata dia.

Pilihan Editor: Profil Lengkap Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin yang Didongkel Lewat Munaslub