TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengkritik proyek ambisius pemerintah yakni kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang akhirnya membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merugi. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), misalnya, sepanjang tahun lalu telah menelan kerugian hingga Rp 7,12 triliun.
Faisal menilai kerugian itu muncul karena penugasan proyek kereta cepat dari pemerintah yang melampaui kemampuan BUMN. Jika hal ini diteruskan, menurut dia, satu per satu perusahaan pelat merah akan tumbang.
Bila tidak dibereskan, kata dia, permasalahan itu juga akan berlanjut di era pemerintahan Prabowo Subianto. “Meledak satu-satu,” kata Faisal, ditemui di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Juli 2024.
Tak hanya Wijaya Karya, Faisal memprediksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) berpotensi merugi karena proyek sepur kilat dengan nilai kerugian mencapai Rp 108 triliun. Per Januari 2024 lalu, KAI telah memangkas layanan kereta Argo-Parahyangan karena kinerja Whoosh yang tak membaik.
“Maksimal lima tahun dia nyerah, kalau lima tahun begini terus,” kata ekonom senior UI itu. Bila demikian, negara harus mengambil alihnya secara keseluruhan.
Pemaksaan proyek kereta cepat yang melampaui kemampuan BUMN itu juga, menurut Faisal, akan menyebabkan pemerintah setiap tahun harus menyuntik modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun depan, 16 BUMN akan disuntik Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai total Rp 44,24 triliun.
Adapun Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito, sebelumnya mengatakan kereta cepat menjadi salah satu faktor penyebab kerugian yang dialami perusahaannya. Sepanjang 2023, perseroan memang merugi karena beban bunga tinggi, namun kerugian WIKA lainnya disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
PBSI merupakan anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemilik mayoritas saham PT KCIC, yakni mencapai 60 persen. Namun Wijaya Karya menguasai 38 persen saham PSBI.
Agung mengatakan rugi perseroan akibat membayar penyertaan untuk proyek kereta cepat, sehingga perusahaan harus menerbitkan obligasi yang menambah beban keuangan. Agung mengatakan dari penyertaan yang sudah digelontorkan sebesar Rp 6,1 triliun.
“Kemudian yang masih dispute (belum dibayar) sekitar Rp 5 triliun sehingga hampir Rp12 triliun,” kata dia saat rapat dengan Komisi VI DPR, Senin 8 Juli 2024. WIKA mencatatkan kerugian Rp 7,12 triliun pada 2023. Angka itu membengkak 11,86 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 59,59 miliar.
HAN REVANDA PUTRA | ADIL AL HASAN
Pilihan Editor: Anggaran Program Prabowo Makan Bergizi Gratis Ditetapkan Rp 71 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani dan Para Ekonom