Demokrat Masuk Kabinet, Perseteruan Antara Jokowi dan Megawati Dinilai akan Kian Meruncing

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrian Fachri

Direktur Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, melihat langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggandeng Partai Demokrat bergabung ke dalam pemerintahannya dengan memberikan jabatan Menteri ATR/BPN kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengindikasikan Jokowi kian memperuncing perseteruan dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputeri. Saat Megawati masih belum benar-benar berdamai dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi justru kian mesra dengan kubu Demokrat. 

"Dengan memasukkan Partai Demokrat ke dalam pemerintahannya, dapat kita lihat kalau ini bentuk perlawanan Jokowi kepada Megawati secara terang-terangan. Karena Demokrat dan SBY masih dianggap musuh oleh PDIP dan Megawati," kata Ujang, Rabu (21/2/2024).

Ujang menyebut, sebenarnya Demokrat sudah sejak lama berkeinginan bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi. Di mana Demokrat beberapa kali membuka komunikasi dengan Jokowi, Puan Maharani dan beberapa ketua partai pendukung Jokowi lainnya.

Tetapi, upaya Demokrat mendekati Jokowi dan PDIP selalu gagal lantaran Megawati sama sekali masih menutup pintu untuk Demokrat dan keluarga SBY. Dan pada Rabu (21/2/2024), Demokrat akhirnya memastikan diri menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi.

Dilantiknya AHY menjadi Menteri ATR/Kepala BPN menandai akhir puasa Demokrat atas kursi kekuasaan. Dan besar kemungkinan Demokrat akan awet berada di lingkaran kekuasaan lima tahun ke depan karena mereka juga bagian dari koalisi pendukung Prabowo-Gibran. 

Ujang melihat Presiden Jokowi bermain cantik dengan memasukkan Partai Demokrat ke dalam pemerintahannya. Setelah pisah jalan dengan PDIP, PPP, Nasdem, dan PKB akibat Pilpres 2024, kini dengan kedatangan Demokrat, Ujang menyebut, kestabilan pemerintahan Jokowi di parlemen tetap terjaga sehingga peluang 'soft landing' sangat besar.  

"Jokowi main cantik agar bisa soft landing di Oktober 2024. Kalau Demokrat masuk, Jokowi tetap kuat walau PDIP beroposisi," ucap Ujang.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, mengatakan keputusan Jokowi merangkul Partai Demokrat masuk ke dalam pemerintahan membuktikan bahwa Jokowi sudah benar-benar terlepas dari bayang-bayang PDIP dan Megawati Soekarnoputri. Selama ini menurut Khoirul, Jokowi dan Demokrat sudah berupaya untuk bersatu, tetapi upaya itu selalu terhalang karena Megawati masih belum mau berdamai dengan Demokrat dan keluarga SBY. 

"Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi seolah menegaskan bahwa Jokowi saat ini independen dan tidak lagi berada di bawah bayang-bawang dan intervensi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut informasi, memang sejak 2019 Jokowi ingin mengajak AHY masuk ke pemerintahan, namun terhalang veto politik Megawati karena AHY adalah anak SBY," kata Khoirul, Rabu (21/2/2024).

Khoirul menyebut meskipun hanya menjabat delapan bulan, AHY akan bisa mendapatkan double portofolio di pemerintahan pada 2024 ini. Pertama sebagai Menteri ATR, dan pada Oktober 2024 nanti akan menjadi menteri baru di kabinet Prabowo-Gibran jika dinyatakan menang secara sah oleh KPU. Hal ini menurut Khoirul  akan menghapus semua cibiran tentang stempel 'tidak berpengalaman' yang selama ini di-stereotype-kan ke AHY.

"Bahkan, posisi AHY yang menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang juga seorang mantan Marsekal atau Jenderal Bintang Empat dan juga mantan Panglima TNI, sehingga menghapus stereotype yang selama ini membayangi AHY pangkat Mayor TNI. Ini menjadi bukti  akselerasi bagi AHY pasca keputusannya masuk ke dunia politik," ucap Khoirul.  

Ia juga melihat keuntungan untuk Jokowi dengan memasukkan AHY adalah, bisa memastikan Demokrat ikut bekerja optimal untuk menjamin Jokowi bisa soft-landing di akhir pemerintahannya. Dengan kata lain, kehadiran Demokrat ini bisa menghadirkan proteksi politik untuk mengantisipasi potensi turbulensi di fase akhir pemerintahan Jokowi. Terutama jika akhirnya PDIP mulai menyalakan mesin politik bercorak oposisi ke depan. 

"Karena itu, rekrutmen Demokrat ini merupakan langkah strategis yang jitu oleh pemerintahan Jokowi, sekaligus untuk menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi transisi kekuasaan ke kepemimpinan yang lebih smooth," kata Khoirul menambahkan.

In Picture: AHY Resmi Masuk Jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju

 

Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opiniom (IPO) Dedi Kurnia Syah, menilai langkah Presiden Jokowi menarik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, bergabung ke dalam pemerintahannya sebagai upaya memperkuat posisi pemerintah di parlemen. Terlebih saat ini beberapa partai di parlemen mewacanakan hak angket dan hak interpelasi terhadap Jokowi, di mana PDIP menjadi inisiator hak angket tersebut.

“Jokowi ingin memastikan bahwa Pemilu kemarin tak akan mendapatkan dukungan terhadap hak angket atau interpelasi di DPR yang sudah diwacanakan PDIP,” kata Dedi, Rabu (21/2/2024).

Dedi melihat Jokowi khawatir karena dua partai pendukungnya Nasdem dan PKB sudah tidak lagi loyal lantaran menjadi pengusung pasangan Anies-Muhaimin. Walau masih berada dalam pemerintahan Jokowi, Nasdem dan PKB menurut Dedi bisa saja membelot dan ikut mendukung hak angket Pemilu bersama PDIP. Karena hak angket yang coba diajukan PDIP berkaitan dengan hasil perolehan suara Anies -Muhaimin.

“Itulah sebab Demikrat ditarik dalam rangka mencapai kekuatan pemerintah cukup besar membuat Jokowi soft landing di periode kedua ini,” ucap Dedi.

Selain itu lanjut Dedi, menarik AHY ke dalam pemerintahan juga sebagai imbalan atas apa yang dilakukan Demokrat terhadap Prabowo-Gibran yang juga ada Jokowi di belakang ya.

“Kinerja Demokrat dalam Pemilu 2024 sebetulnya tak terlalu besar. Kalaupun ada kontribusi dalam pemenangan Prabowo besar kemungkinan akan diberikan di masa Pemerintahan Prabowo,” kata Dedi menambahkan.  

Beda jalur karier anak SBY dan Jokowi - (Republika/berbagai sumber)