Curhat Mahfud MD Soal Bersiap Mundur dan Persaingan Tak Sehat...

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah hiruk pikuk masa kampanye, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengutarakan niatnya buat mengundurkan diri dari kabinet.

Hal itu disampaikan Mahfud di sela-sela kegiatan kampanye Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (23/1/2024).

Dalam kegiatan Tabrak Prof, Mahfud menyampaikan dia akan mengundurkan diri pada saat yang tepat.

Mahfud mengamini pernyataan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bahwa ia akan segera mundur dari kabinet Presiden Jokowi.

"Tolong dengarkan baik baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saat yang tepat nanti akan mengajukan pengunduran diri baik-baik," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD Nyatakan Akan Mundur sebagai Menko Polhukam, Tinggal Tunggu Momentum

Mahfud digaet sebagai cawapres mendampingi calon presiden (capres) Ganjar Pranowo. Keputusan itu ditetapkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan sejumlah koalisinya dalam deklarasi pada 18 Oktober 2023 silam.

Dia pernah digadang-gadang akan diumumkan menjadi bakal cawapres Presiden Jokowi pada 2019 silam.

Meski saat itu Mahfud sudah sampai di lokasi yang berdekatan dengan tempat deklarasi, tetapi ternyata Presiden Jokowi yang petahana dan mitra partai politik koalisinya menyepakati buat mengusung KH Ma'ruf Amin sebagai pendampingnya.

Mahfud menyatakan, ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu.

Ia juga menegaskan tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye.

Baca juga: Mahfud MD Minta Kandidat Lain Tiru Dirinya, Tidak Gunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye

Dia mengatakan, keputusan mengundurkan diri akan disampaikan setelah menyelesaikan sejumlah tugas penting sebagai menteri.

"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, ia harus tetap menghormati Jokowi karena 4,5 tahun yang lalu ia mendapatkan amanah dari Jokowi untuk menjadi Menko Polhukam.

"Menunggu timing, iya (tidak akan menyalahgunakan kekuasaan), dan penuh dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa," ujar Mahfud.

Ia menyebutkan ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam memutuskan waktu yang tepat tersebut antara lain, masalah transisi serta strategi politik dari partai politik pengusung.

Baca juga: Mahfud: Jangan Gunakan Jabatan untuk Kepentingan Politik, Itu Dosa!

"Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong playu, pergi begitu saja dari Pak Jokowi. Tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya," ujar Mahfud.

Ganjar sebelumnya menyampaikan sudah berbincang dengan Mahfud soal usulan pengunduran diri dari kabinet.

Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah," kata Ganjar saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu melihat terdapat potensi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Baca juga: Mahfud Akan Mundur dari Menko Polhukam dengan Rasa Hormat ke Jokowi  

Menyentil

Saat menyampaikan pernyataan itu, Mahfud juga menyinggung soal penggunaan fasilitas negara dalam kampanye.

Saat ini terdapat 3 orang kandidat Pilpres 2024 yang berstatus penyelenggara negara dan kepala daerah.

Mereka adalah cawapres nomor urut 1 sekaligus Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, capres nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan cawapres nomor urut 2 sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Mahfud, selama berkampanye selama 3 bulan, dia tak pernah menggunakan fasilitas negara.

"Ini sudah 3 bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," ujar Mahfud.

Baca juga: Soal Netralitas Jokowi, Mahfud: 14 Februari Berilah Pengadilan Rakyat

Mahfud juga mengaku masih berkantor secara rutin di Kemenko Polhukam.

Tugas dan surat yang masuk ke meja kerjanya pun diklaim bakal selesai dalam waktu satu minggu.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini juga mengaku tidak pernah meminta pejabat daerah untuk menjemput dan mendampinginya saat sedang berkunjung ke daerah.

Padahal, Mahfud mengaku punya banyak kenalan di daerah yang sudah ia promosikan untuk mendapat jabatan lebih tinggi, baik itu panglima daerah militer maupun penjabat kepala daerah.

"Maksud saya, ini agar ditiru oleh yang lain, kalau menjadi calon presiden lalu calon wakil presiden jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja ke Polri," ucap Mahfud.

Baca juga: Soal Gestur Celingak-celinguk Gibran, Mahfud: Maunya Mempermalukan, Saya Permalukan Balik

Mahfud mengatakan, keputusan itu dia lakukan buat memberikan teladan kepada generasi muda yang akan meneruskan kepemimpinan di masa mendatang supaya tak menyalahgunakan kewenangan dan jabatan demi ambisi dan keuntungan politik pribadi.

"Kalau mau jadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik, itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda," kata Mahfud.

Di sisi lain, menurut Mahfud masih terdapat peserta Pilpres yang menggunakan fasilitas negara saat berkampanye.

"Itu ternyata situasinya tidak berimbang, pihak lain nampak menggunakan jabatan, diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses," ujar Mahfud.

Pernyataan yang disampaikan oleh Mahfud seolah menjadi sinyal lanjutan soal isu gejolak dalam tubuh Kabinet Indonesia Maju, yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Kami Lihat Ada Ketidaknyamanan di Dalam Kabinet Saat Ini

Pada pekan lalu juga berembus kabar mengenai sejumlah menteri bersiap mengundurkan diri. Salah satu nama yang disebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Akan tetapi, Sri Mulyani membantah kabar dia akan mengundurkan diri.

"Saya bekerja," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Secara terpisah, Presiden Jokowi menegaskan tidak terjadi persoalan di tubuh Kabinet Indonesia Maju, menanggapi isu sejumlah menteri yang akan mengundurkan diri.

”Setiap hari, kita ratas, setiap hari kita rapat terbatas, setiap hari kita rapat internal. (Rapat) dengan semua menteri atau dengan sebagian menteri,” kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Sabtu (20/1/2024).

Baca juga: Jawab Isu Mundur dari Kabinet, Sri Mulyani: Saya Bekerja

Dia juga mengatakan, sampai saat ini masih terus melakukan rapat rutin dengan anggota kabinet.

”Ya, kabarnya (soal isu menteri mundur) dari siapa? Kita tiap hari, dari pagi sampai sore. Pagi, siang, malam kita rapat; rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas. Selalu, enggak pernah ada jedanya. Setiap jam, setiap dua jam, gonta-ganti rapat, gonta-ganti menteri juga. Enggak ada masalah,” papar Jokowi.